Nobel Ekonomi 2024 Beberkan Syarat RI Tumbuh 8 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 berada di kisaran 5,03 persen secara year-on-year, masih jauh dari target ambisius 8 persen yang sempat menjadi janji politik. Angka ini menempatkan Indonesia di tengah kelompok negara berpendapatan menengah yang tumbuh stabil namun belum berhasil melompat ke jalur ekspansi tinggi. Dalam diskusi ekonomi terkini, peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menyoroti sejumlah prasyarat struktural agar sebuah negara mampu menembus pertumbuhan 8 persen secara berkelanjutan.

Institusi Inklusif Sebagai Fondasi Fundamental

Robinson menekankan bahwa pertumbuhan tinggi bukanlah hasil dari satu kebijakan tunggal, melainkan buah dari kualitas institusi yang inklusif. Menurutnya, negara yang berhasil tumbuh cepat adalah negara yang mampu menciptakan aturan main ekonomi di mana masyarakat luas memiliki akses terhadap peluang, bukan hanya segelintir elite. Dalam kerangka ini, institusi mencakup penegakan hukum, kepastian kontrak, perlindungan hak properti, serta sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Di satu sisi, Indonesia telah menunjukkan kemajuan pada sejumlah indikator tata kelola. Skor kemudahan berusaha dan reformasi perizinan melalui sistem terintegrasi menjadi sinyal positif bagi investor. Rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami kenaikan dalam satu dekade terakhir, menandakan kepercayaan pelaku pasar terhadap prospek jangka panjang. Likuiditas di pasar keuangan domestik relatif terjaga, sementara kapitalisasi pasar modal mencatat tren positif meski sempat diterpa sentimen global.

Di sisi lain, tantangan struktural masih membayangi. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta dominasi kelompok tertentu dalam perekonomian, menjadi ganjalan bagi terciptanya pertumbuhan yang inklusif. Tanpa perbaikan fundamental ini, proyeksi pertumbuhan 8 persen berisiko hanya menjadi angka di atas kertas. Robinson mengingatkan bahwa institusi yang ekstraktif cenderung menciptakan pertumbuhan jangka pendek yang rapuh, bukan ekspansi berkelanjutan.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tahan lama hanya bisa dicapai ketika institusi politik dan ekonomi memberi insentif bagi inovasi, investasi, dan partisipasi luas," ujar Robinson dalam paparannya.

Pro dan Kontra Target 8 Persen

Pro: Sejumlah ekonom domestik menilai target 8 persen masih realistis jika Indonesia mampu mendorong industrialisasi hilirisasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mempercepat transformasi digital. Dengan bonus demografi yang masih berlangsung hingga awal 2030-an, Indonesia memiliki jendela peluang yang tidak dimiliki banyak negara. Proyeksi Bank Indonesia dan sejumlah lembaga internasional menempatkan pertumbuhan potensial Indonesia di kisaran 5,5 hingga 6 persen dalam kondisi normal, sehingga lompatan ke 8 persen membutuhkan lompatan kebijakan yang signifikan.

Kontra: Sisi lain menilai target 8 persen terlalu optimistis tanpa reformasi mendasar. Rasio pajak terhadap PDB yang masih di bawah 11 persen membatasi ruang fiskal untuk belanja produktif. Selain itu, capital outflow yang fluktuatif akibat ketidakpastian global kerap menekan nilai tukar dan memaksa bank sentral menjaga suku bunga pada level yang tidak selalu kondusif bagi ekspansi kredit. Ketergantungan pada komoditas mentah juga membuat neraca dagang rentan terhadap gejolak harga global.

Valuasi, Sentimen Pasar, dan Agenda Reformasi

Dari kacamata pasar, valuasi aset Indonesia masih tergolong menarik dibandingkan negara peers, namun sentimen pasar sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan. Robinson menggarisbawahi bahwa reformasi institusi bukan proyek sekali jadi, melainkan proses panjang yang melibatkan perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penguatan otonomi daerah. Portofolio kebijakan yang tumpang tindih antarlembaga justru menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi jangka panjang.

Ke depan, capaian pertumbuhan 8 persen sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menerjemahkan agenda reformasi menjadi tindakan nyata. Indeks pembangunan manusia, rasio tabungan domestik, dan kualitas belanja negara akan menjadi penentu utama. Tanpa perbaikan fundamental di sisi institusi, target pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi retorika tahunan. Sebaliknya, bila reformasi dijalankan konsisten, bukan tidak mungkin tren ekspansi Indonesia memasuki fase baru yang lebih kokoh dan berkelanjutan.