New York — Pemerintah Kota Siap Bayar Ganti Rugi USD 60 Juta

Di balik deretan pencakar langit New York City yang megah, terdapat bayang-bayang kelam praktik penyitaan aset warga yang menyisakan trauma mendalam. Selama bertahun-tahun, program bernama Third-Party Transfer (TPT) dijalankan oleh otoritas kota dengan dalih menyelamatkan gedung-gedung pemukiman yang terbengkalai. Namun, kebijakan tersebut kini berujung pada skandal hukum besar setelah gugatan kelompok (class action) membeberkan indikasi kerugian finansial bernilai raksasa yang dialami para pemilik properti. Setelah proses hukum panjang di Pengadilan Federal, Pemerintah Kota New York akhirnya melunak dan menawarkan dana kompensasi sebesar USD 60 juta (sekitar Rp950 miliar) untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Jejak Kebijakan yang Menimbulkan Kontroversi

Program TPT awalnya dirancang pada akhir 1990-an sebagai mekanisme hukum untuk mengambil alih bangunan yang menunggak pajak atau dianggap tak layak huni dari pemilik privat, lalu menyerahkannya kepada pengembang nirlaba. Tujuannya tampak mulia: memperbaiki fasilitas tempat tinggal bagi para penyewa. Namun dalam praktiknya, program ini justru berbalik menjadi mesin pencabut hak milik yang tajam ke bawah. Banyak pemilik properti—terutama dari kelompok minoritas Kulit Hitam dan Latino—kehilangan aset bernilai jutaan dolar tanpa menerima kompensasi atas sisa nilai ekuitas bangunan mereka.

"Kota ini tidak hanya mengambil bangunan yang rusak, tetapi juga merampas seluruh ekuitas hidup yang telah diakumulasi oleh keluarga-keluarga pemilik properti selama puluhan tahun," ungkap salah satu pengacara penggugat dalam berkas persidangan.

Investigasi independen menunjukkan bahwa ribuan unit hunian disita meskipun pemiliknya hanya menunggak utang fasilitas umum dalam jumlah yang relatif kecil. Penilaian kondisi fisik gedung pun kerap kali memicu tuduhan bias sistemik, di mana kebijakan publik dijustifikasi untuk menggerus aset kelompok rentan demi kepentingan akuisisi lahan.

Pertarungan Hukum di Pengadilan Federal

Para pemilik properti yang merasa dirugikan lantas menggugat Pemerintah Kota New York ke Pengadilan Federal AS. Mereka menuding otoritas New York melanggar Amandemen Kelima dan Keempat Belas Konstitusi AS terkait perlindungan hak milik dan proses hukum yang adil (due process). Pemerintah dianggap melakukan perampasan hak ekuitas tanpa imbalan yang layak.

Berikut adalah gambaran dampak finansial dari kebijakan TPT yang menjadi sorotan utama dalam gugatan:

Tekanan hukum yang semakin membesar di tingkat federal akhirnya memaksa Departemen Pengembangan dan Pelestarian Perumahan (HPD) Kota New York untuk mengevaluasi kembali efektivitas serta keabsahan pelaksanaan program TPT secara menyeluruh.

Tawaran Kompensasi dan Pertanyaan tentang Keadilan

Kesepakatan pemukiman senilai USD 60 juta ini memicu reaksi beragam dari para korban dan pengamat hukum. Bagi sebagian pihak, angka tersebut merupakan kemenangan moral yang membuktikan bahwa mekanisme penyitaan kota telah menabrak batas-batas hukum. Namun bagi sebagian lainnya, jumlah kompensasi ini dinilai masih sangat jauh dari total kerugian riil akibat lonjakan nilai pasar real estat di New York selama sedekade terakhir.

Para ahli hukum menilai kasus ini menjadi peringatan keras bagi otoritas perkotaan di seluruh Amerika Serikat agar tidak sewenang-wenang menggunakan wewenang penyitaan aset atas nama peremajaan kota. Keadilan bagi pemilik properti tidak boleh dikorbankan demi mencapai ambisi penataan kawasan secara serampangan. Pemukiman senilai puluhan juta dolar ini kini menunggu persetujuan akhir dari hakim federal sebelum dana kompensasi dapat disalurkan kepada para penggugat yang terdampak.