Hakim AS Blokir Kebijakan Pembatasan Visa Pelajar dan Jurnalis Asing

WASHINGTON — Sebuah pengadilan federal Amerika Serikat secara resmi menghentikan langkah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang berupaya membatasi masa tinggal mahasiswa, akademisi, dan jurnalis asing. Putusan krusial ini dikeluarkan hanya beberapa saat sebelum regulasi kontroversial warisan era kepresidenan Donald Trump tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif di seluruh yurisdiksi imigrasi AS.

Regulasi tersebut sebelumnya dirancang untuk menghapus sistem lama yang dikenal sebagai "duration of status" (D/S). Selama puluhan tahun, sistem D/S memberikan fleksibilitas bagi pemegang visa kategori F (pelajar), J (peserta pertukaran budaya/akademik), dan I (perwakilan media asing) untuk tetap tinggal secara legal di AS selama mereka mempertahankan status aktif dan mematuhi regulasi institusi bersangkutan.

Kronologi Pemberlakuan dan Gugatan Hukum

Upaya pengetatan imigrasi ini menuai perlawanan sengit dari ratusan universitas terkemuka, konsorsium riset, serta organisasi advokasi kebebasan pers internasional. Penolakan tersebut bergulir melalui serangkaian proses hukum terstruktur:

1. September 2020: DHS memublikasikan rancangan aturan pembatasan durasi visa tetap maksimal 2 hingga 4 tahun untuk mahasiswa dan maksimal 240 hari bagi jurnalis asing.
2. Oktober-November 2020: Gelombang tanggapan publik meluap, di mana lebih dari 32.000 komentar menentang regulasi tersebut diajukan oleh kelompok akademisi dan organisasi media.
3. Desember 2020: Koalisi universitas dan lembaga nirlaba mengajukan gugatan darurat ke pengadilan federal guna memohon perintah penangguhan awal (injunction).
4. Jelang Batas Waktu Berlakunya Regulasi: Hakim federal mengeluarkan putusan sela yang menyatakan aturan DHS cacat prosedural dan berpotensi menimbulkan kerugian substantif yang tidak dapat diperbaiki.

"Penerapan batas waktu kaku tanpa justifikasi empiris berisiko melumpuhkan daya saing riset akademik AS dan secara nyata memberangus independensi kerja jurnalis internasional di tanah Amerika."

Ancaman Nyata bagi Sektor Pendidikan dan Media

Berdasarkan investigasi terhadap dokumen pengadilan, aturan baru DHS berpotensi memaksa ratusan ribu mahasiswa program doktoral dan spesialisasi medis menghadapi ketidakpastian deportasi di tengah masa riset mereka. Program doktoral rata-rata membutuhkan waktu 5 hingga 7 tahun, jauh melampaui batas maksimal 4 tahun yang diajukan dalam aturan baru.

Dampak langsung yang teridentifikasi dalam laporan pengadilan meliputi:

• Birokrasi Ekstensi yang Berbelit: Mahasiswa diwajibkan mengajukan perpanjangan izin tinggal dengan biaya mahal ke Badan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) yang sedang mengalami penumpukan berkas perkara (backlog).
• Tekanan Terhadap Awak Media: Jurnalis asing dibatasi visa jangka pendek yang dinilai membuka celah intimidasi administratif bagi koresponden kritis.
• Kerugian Ekonomi Universitas: Ancaman hengkangnya mahasiswa internasional yang menyumbang lebih dari US$ 40 miliar per tahun bagi perekonomian Amerika Serikat.

Putusan Pengadilan dan Konsekuensi Regulasi

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim federal menegaskan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri gagal menyajikan bukti konkret mengenai tuduhan pelanggaran visa yang meluas sebagai alasan pembatasan. Pengadilan memandang bahwa aturan tersebut melanggar ketentuan Administrative Procedure Act (APA) karena bersifat sewenang-wenang (arbitrary and capricious).

Dengan diberikannya putusan pembekuan ini, sistem imigrasi Amerika Serikat tetap menggunakan mekanisme "duration of status". Para praktisi hukum menilai kemenangan litigasi ini memberikan perlindungan vital bagi keberlangsungan kebebasan akademik dan perlindungan pers global dari ancaman politisasi kebijakan imigrasi.