NIGERIA — Penyandang Disabilitas Tuntut Anggaran Tahunan 1 Triliun Naira

Di tengah deru kota Abuja dan hiruk-pikuk lorong-lorong kekuasaan Nigeria, sebuah gelombang desakan finansial dan moral kini menghentak meja para pembuat kebijakan. Puluhan juta warga yang selama ini terpinggirkan melalui wadah Joint National Association of Persons with Disabilities (JONAPWD) secara resmi melayangkan tuntutan drastis kepada pemerintah federal: alokasi anggaran khusus sebesar 1 triliun Naira (₦1 trillion) setiap tahunnya. Langkah ini bukan sekadar permohonan bantuan sosial biasa, melainkan sebuah manuver politik dan hukum mendasar untuk mengakhiri dekade-dekade diskriminasi sistemik yang membelenggu kelompok disabilitas di negara dengan ekonomi terbesar di Afrika tersebut.

Keputusan JONAPWD untuk mematok angka fantastis tersebut didasari oleh realitas demografis yang selama ini terus diabaikan dalam perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Nigeria. Presiden JONAPWD menegaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Nigeria telah mencapai proporsi yang sangat signifikan, sehingga alokasi anggaran yang bersifat formalitas semata tidak lagi relevan untuk menjawab kompleksitas krisis kemanusiaan di lapangan.

Jeritan dari Pinggiran Kebijakan Publik

Berdasarkan data perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga pemantau independen, lebih dari 35 juta jiwa atau sekitar 15 persen dari total populasi Nigeria hidup dengan berbagai bentuk keterbatasan fisik, sensorik, maupun intelektual. Mayoritas dari mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan ekstrem, tidak memiliki akses terhadap fasilitas umum yang ramah disabilitas, serta terisolasi dari pasar kerja formal.

"Populasi kami bukan lagi angka minoritas yang bisa diabaikan dalam margin anggaran negara. Anggaran 1 triliun Naira ini adalah kebutuhan riil untuk membangun kembali infrastruktur dasar, akses pendidikan inklusif, serta jaminan kesehatan yang selama ini diharamkan dari hidup kami,"

Sikap tegas ini mencerminkan kejenuhan mendalam dari komunitas yang kerap kali hanya dijadikan komoditas politik saat kampanye pemilu. Seorang pengamat kebijakan publik setempat mengungkapkan betapa rapuhnya perlindungan sosial yang ada saat ini. "Pemerintah sering bangga meratifikasi undang-undang anti-diskriminasi disabilitas, namun ketika tiba saatnya mengalokasikan dana riil di lembaran anggaran, keberadaan mereka mendadak tak terlihat," ujarnya dengan nada kritis.

Ketimpangan Anggaran dan Realitas Lapangan

Tuntutan sebesar ₦1 triliun ini mencakup pembagian strategis yang dirancang untuk merombak total ekosistem aksesibilitas di Nigeria. Penelusuran menunjukkan bahwa tanpa intervensi anggaran berskala besar, fasilitas publik—mulai dari gedung pemerintahan, sekolah, hingga sarana transportasi—akan tetap menjadi benteng yang mustahil diakses oleh penyandang disabilitas.

Kebijakan anggaran sebelumnya dinilai sangat jauh dari kata memadai. Dana operasional komisi nasional penyandang disabilitas sering kali tersendat di tingkat birokrasi, menyebabkan program pemberdayaan ekonomi dan pengadaan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan huruf Braille terhenti di pertengahan jalan.

Ujian Komitmen dan Masa Depan Hak Asasi

Tuntutan alokasi ₦1 triliun ini kini menjadi ujian krusial bagi kepemimpinan nasional Nigeria. Di satu sisi, pemerintah menghadapi tekanan defisit anggaran dan tingginya beban utang negara. Namun di sisi lain, mengabaikan tuntutan ini berarti membiarkan puluhan juta warga negara tetap berada dalam keterbelakangan ekonomi dan marginalisasi sosial yang berkepanjangan.

Para aktivis hak asasi manusia menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas bukanlah beban fiskal, melainkan investasi strategis jangka panjang. Ketika jutaan penyandang disabilitas diberikan akses pendidikan dan modal kerja yang memadai, mereka akan bertransformasi dari penerima bantuan menjadi kontributor aktif bagi perekonomian nasional Nigeria. Kini, bola berada di tangan parlemen dan presiden untuk membuktikan apakah janji kedaulatan dan keadilan sosial benar-benar berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.