NIGERIA — Keterwakilan Perempuan di Pemilu Edo Hanya 12 Persen

Di balik janji-janji manis reformasi demokrasi di Nigeria, deretan lembaran daftar calon anggota legislatif untuk Majelis Nasional (NASS) 2027 di Negara Bagian Edo memperlihatkan kenyataan yang jauh dari kata setara. Penyelidikan mendalam terhadap peta politik lokal menunjukkan ketimpangan gender yang mencolok: kaum perempuan hanya mengisi 12 persen dari total kandidat yang diusung oleh berbagai partai politik. Angka kerdil ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan bukti nyata betapa kokohnya tembok patriarki dan kejahatan oligarki yang terus menggeser perempuan dari panggung pengambilan keputusan publik di kawasan tersebut.

Ketimpangan Angka: Dominasi Mutlak Para Pria

Berdasarkan data perbandingan kandidat untuk kursi Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) di Negara Bagian Edo, dominasi politisi pria praktis tak tersentuh. Dari puluhan nama yang disahkan oleh komisi pemilihan, keterlibatan perempuan berada pada level yang sangat mengkhawatirkan dan memperlihatkan marjinalisasi sistematis.

Kondisi ini memicu kritik keras dari berbagai kelompok sipil dan pemerhati hak asasi manusia. Meskipun populasi perempuan di Negara Bagian Edo secara demografis hampir seimbang dengan laki-laki, akses mereka terhadap tiket pencalonan dari partai-partai politik utama tetap tersumbat oleh barikade struktural yang sangat sengit.

Labirin Rintangan: Dari Dana Politik hingga "Politik Malam"

Mengapa persentase partisipasi perempuan begitu terpuruk menuju pemilu NASS 2027? Penelusuran media mengungkap sejumlah faktor sistemis yang saling mengunci dan membatasi gerak kandidat perempuan:

• Mahalnya Mahar Politik: Harga formulir pendaftaran kandidat dan biaya operasional kampanye membengkak hingga angka fantastis yang sulit dijangkau politisi perempuan, yang secara ekonomi kerap diposisikan di bawah bayang-bayang dominasi modal pria.
• Sistem Patronase (Godfatherism): Elit senior partai yang didominasi politisi senior pria lebih cenderung merekomendasikan sesama pria yang dianggap memiliki jaringan kekuasaan tradisional.
• Pertemuan Politik Malam Hari: Keputusan krusial mengenai tiket pencalonan sering diambil dalam rapat-rapat rahasia pada tengah malam—sebuah ruang yang secara kultural dan keamanan kerap mengisolasi para perempuan dari lingkaran pembuat keputusan.

"Ini bukan karena perempuan tidak memiliki kapasitas kepemimpinan, melainkan karena sistem partai politik di Nigeria dirancang secara tidak ramah terhadap gender. Biaya politik yang ugal-ugalan dan stereotip sosial telah mengkebiri hak politik perempuan secara perlahan," tegas Dr. Amina Bello, pengamat politik gender dari Universitas Benin.

Ancaman terhadap Kualitas Demokrasi dan Masa Depan Edo

Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya merugikan kaum perempuan itu sendiri, melainkan memiskinkan perspektif dalam penyusunan undang-undang nasional. Isu-isu vital seperti kesehatan reproduksi, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi mikro, hingga penanganan kekerasan berbasis gender berisiko kehilangan pembela utama di meja legislatif.

Banyak pihak kini mendesak agar pemerintah federasi Nigeria segera mengesahkan undang-undang tindakan afirmatif (*affirmative action*) yang mewajibkan kuota minimal 35 persen bagi perempuan di seluruh tingkatan kepengurusan partai dan nominasi legislatif. Tanpa adanya regulasi hukum yang mengikat dan sanksi tegas bagi partai yang melanggar, angka 12 persen di Negara Bagian Edo ini berpotensi menjadi tren permanen yang mengerdilkan nilai-nilai keadilan sosial.

Ketika Nigeria bersiap menyongsong pemilu 2027, potret suram dari Edo menyerukan kebutuhan mendesak akan perombakan total budaya politik. Selama perempuan terus dianggap sebagai pelengkap elektoral semata dan bukan sebagai pemegang kedaulatan utama, demokrasi di negara berpenduduk terbesar di Afrika ini akan selalu berjalan pincang.