Mubasyier Fatah: Praktisi Siber Pimpin Keuangan PP ISNU

Jakarta — Mubasyier Fatah, seorang praktisi keamanan siber berpengalaman, kini menjabat sebagai Bendahara Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU). Kombinasi dua peran strategis ini menarik perhatian publik karena menyatukan kecakapan teknologi digital dan keuangan dalam tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Berdasarkan rilis resmi pada 15 Maret 2025, Mubasyier menekankan pentingnya literasi keamanan siber untuk seluruh kader NU agar mampu menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.

Profil Singkat Mubasyier Fatah

Mubasyier Fatah bukan nama asing di dunia keamanan siber nasional. Ia telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 15 tahun, menangani berbagai proyek pengamanan data untuk sektor publik, perbankan, dan organisasi masyarakat. Sebelum bergabung dengan PP ISNU, ia tercatat sebagai konsultan independen yang kerap memberikan pelatihan keamanan digital kepada pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Keahliannya mencakup incident response, keamanan jaringan, dan manajemen risiko siber—keterampilan yang kini ia bawa ke dalam struktur keuangan organisasi.

Kariernya dimulai pada awal 2010-an sebagai analis keamanan di sebuah perusahaan teknologi multinasional. Setelah itu, ia mendirikan komunitas "Santri Cyber" pada tahun 2018 yang bertujuan meningkatkan kesadaran keamanan digital di lingkungan pesantren. Inisiatif tersebut berhasil melatih lebih dari 5.000 santri dan 300 pengasuh pondok hingga pertengahan 2024, menjadikannya figur yang dihormati di kalangan nahdliyin.

Dua Peran Strategis di PP ISNU

Dalam struktur baru PP ISNU masa khidmat 2024–2029, Mubasyier didapuk sebagai Bendahara Umum. Ia bertanggung jawab langsung atas pengelolaan keuangan organisasi yang mencakup lebih dari 450 cabang di seluruh Indonesia. Di sisi lain, latar belakangnya sebagai praktisi keamanan siber menjadikannya motor penggerak digitalisasi sistem keuangan ISNU. "Saya melihat keamanan siber dan tata kelola keuangan itu seperti dua sisi mata uang. Jika sistem keuangan sudah digital, maka keamanan data mutlak diperlukan," ujarnya dalam wawancara eksklusif setelah pelantikan.

Sebagai bendahara, ia langsung menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis cloud dengan enkripsi end-to-end dan autentikasi multi-faktor. Langkah ini diambil setelah mencatat beberapa upaya peretasan terhadap akun email organisasi pada tahun sebelumnya. Insiden phishing yang menimpa staf administrasi pada kuartal ketiga 2024 menjadi titik balik penting—data keuangan internal hampir bocor ke pihak tidak bertanggung jawab sebelum akhirnya diamankan tim respons siber.

Tantangan Keamanan Siber Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan seperti NU sering kali dianggap sebagai target empuk serangan siber karena dua alasan. Pertama, basis data jamaah yang sangat besar: NU memiliki basis massa hingga 90 juta orang berdasarkan survei internal 2023. Kedua, tingkat literasi digital kader yang bervariasi—banyak di antaranya masih awam terhadap ancaman ransomware, phising, atau pencurian identitas. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sepanjang 2024 terdapat 1.742 insiden siber yang menimpa lembaga keagamaan, naik 38% dibanding tahun sebelumnya.

Mubasyier menjelaskan, "Salah satu risiko terbesar adalah kebocoran data jamaah yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye hitam, penipuan digital, hingga gangguan stabilitas sosial. Organisasi kami harus siap sejak dini." Ia pun mendorong pembentukan Satuan Tugas Keamanan Siber (Satgas Siber) di setiap cabang ISNU sebagai perpanjangan tangan edukasi.

Langkah Strategis Penguatan Digital

Di bawah kepemimpinan Mubasyier, PP ISNU menyusun peta jalan penguatan digital yang mencakup tiga pilar utama:

1. Literasi Digital Massal: Program "Nahdliyin Melek Siber" yang menargetkan pelatihan untuk 10.000 kader pada tahun pertama melalui webinar dan pelatihan tatap muka di 34 provinsi.
2. Infrastruktur Aman: Implementasi sistem Single Sign-On (SSO) dengan zero-trust architecture untuk seluruh layanan digital PP ISNU, termasuk aplikasi keuangan anggota.
3. Respons Insiden Cepat: Pendirian Computer Security Incident Response Team (CSIRT) internal yang beroperasi 24 jam untuk menangani laporan peretasan, malware, atau kebocoran data.

Selain itu, Mubasyier juga menggandeng BSSN dan beberapa vendor keamanan siber lokal untuk audit menyeluruh terhadap sistem informasi PP ISNU. Audit pertama yang rampung pada Februari 2025 menemukan 23 kerentanan tingkat tinggi, termasuk konfigurasi server yang lemah dan ketiadaan prosedur backup reguler. Semua temuan kini telah ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari dua bulan.

Respon Positif dari Kader dan Pengamat

Penunjukkan Mubasyier sebagai Bendahara Umum mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Ketua Umum PP ISNU, Satria Dharma, menilai integrasi keahlian siber dalam pengelolaan keuangan adalah keniscayaan. "Kita tidak bisa lagi memisahkan antara keuangan dan keamanan data. Kehadiran Mas Mubasyier membawa perspektif baru yang segar," katanya. Sementara itu, pengamat keamanan siber dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Marlina, menyebut langkah ISNU sebagai model yang patut ditiru organisasi keagamaan lain. "Mereka menunjukkan bahwa transformasi digital harus disertai kesadaran keamanan sejak dari pucuk pimpinan. Bendahara yang paham siber adalah kombinasi langka yang kini terbukti strategis," ungkapnya.

Dengan segala misi yang diusungnya, Mubasyier Fatah berharap PP ISNU tidak hanya menjadi organisasi keagamaan yang kuat secara spiritual, tetapi juga tangguh secara digital. "Keamanan siber adalah bagian dari ikhtiar menjaga amanah organisasi. Setiap kader harus menjadi garda terdepan perlindungan data umat," pungkasnya.