Menyusutnya Kelas Menengah dan Sinyal Pelemahan Konsumsi Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2025, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia tercatat 46,7 juta orang, turun dari 60,8 juta orang pada 2018. Dalam kurun tujuh tahun, terjadi penyusutan sekitar 14,1 juta jiwa atau setara 23,2 persen secara year-on-year kumulatif. Kelas menengah didefinisikan sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita antara 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan, yang oleh BPS dikategorikan sebagai rumah tangga dengan daya beli stabil namun rentan terhadap guncangan ekonomi.

Angka ini bukan sekadar statistik demografis. Kelas menengah selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik yang menyumbang lebih dari 50 persen total konsumsi rumah tangga nasional. Menyusutnya kelompok ini menjadi sinyal bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang kehilangan tenaga.

Apa yang Terjadi pada Kelas Menengah?

Penurunan jumlah kelas menengah tidak terjadi tiba-tiba. Sejumlah ekonom menyoroti kombinasi faktor struktural dan siklus. Pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi yang tidak diimbangi pemulihan pendapatan riil. Kedua, fenomena middle-income trap atau jebakan pendapatan menengah, di mana pendapatan per kapita stagnan di kisaran USD 4.000-5.000 per tahun tanpa naik ke level negara maju.

Ketiga, pergeseran struktur kerja. Alih-alih berpindah ke kelas menengah, banyak rumah tangga justru turun ke kategori aspiring middle class atau kelompok rentan dengan pengeluaran 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan. BPS mencatat kelompok rentan ini bertambah sekitar 8 juta jiwa dalam periode yang sama, mengindikasikan mobilitas sosial vertikal yang mandek.

"Kelas menengah menyusut bukan karena mereka bangkrut sepenuhnya, tetapi karena banyak yang tergelincir ke kelompok rentan. Ini fenomena kerentanan struktural," ujar seorang ekonom senior dari lembaga riset independen di Jakarta.

Dua Sisi Membaca Data Ini

Di satu sisi, penyusutan kelas menengah langsung menekan konsumsi rumah tangga. Data Bank Indonesia menunjukkan indeks penjualan eceran riil hanya tumbuh 2,1 persen year-on-year pada kuartal terakhir 2025, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan 5 tahunan sebesar 4,8 persen. Sektor ritel modern, otomotif, dan properti menengah mengalami koreksi permintaan. Penjualan mobil nasional turun 6,3 persen sepanjang 2025 dibanding tahun sebelumnya, sementara kredit kepemilikan rumah mencatat perlambatan pertumbuhan menjadi 7,2 persen dari sebelumnya dua digit.

Dampak lanjutannya adalah risiko pelemahan pertumbuhan ekonomi. Karena konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53 persen PDB, setiap penurunan satu poin persentase pertumbuhan konsumsi berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi hingga 0,5 poin persentase. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 yang dipatok pemerintah sebesar 5,2 persen menjadi semakin menantang untuk dicapai.

Di sisi lain, sebagian analis menilai penyusutan kelas menengah tidak sepenuhnya negatif. Ada argumen bahwa definisi kelas menengah BPS yang berbasis garis kemiskinan terlalu kaku, sehingga pergeseran ke kelompok rentan bisa jadi mencerminkan redistribusi pendapatan ke lapisan bawah yang lebih luas. Rasio gini Indonesia tercatat 0,379 pada 2025, relatif stabil dibanding 0,384 pada 2018, mengindikasikan ketimpangan tidak memburuk secara signifikan.

Selain itu, kelompok aspiring middle class yang bertambah justru memiliki potensi menjadi pasar baru bagi produk dengan harga terjangkau. Strategi korporasi dinilai perlu bergeser dari gengsi ke fungsi, menyasar konsumen yang lebih sensitif terhadap harga namun tetap memiliki daya beli terbatas. Portofolio produk yang adaptif diyakini dapat menjaga likuiditas sektor riil.

Implikasi bagi Fundamental Ekonomi dan Sentimen Pasar

Dari perspektif fundamental, menyusutnya kelas menengah menciptakan tekanan ganda. Di sisi fiskal, basis pajak orang pribadi berpotensi tergerus karena pendapatan yang stagnan. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang berada di kisaran 10,1 persen termasuk rendah secara regional, sehingga penurunan lebih lanjut akan mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif.

Di sisi moneter, Bank Indonesia menghadapi dilema. Melonggarkan likuiditas untuk mendorong konsumsi berisiko memicu capital outflow dan melemahkan nilai tukar rupiah, sementara mengetatkan kebijakan justru memperlambat pemulihan daya beli. Indeks kepercayaan konsumen yang berada di level 123,5 pada akhir 2025 memang masih dalam zona optimistis, namun trennya melandai.

Valuasi sektor konsumer di bursa pun mulai mencerminkan kekhawatiran ini. Rasio harga terhadap laba (PER) emiten ritel menengah turun ke 12,8 kali dari rata-rata historis 16,4 kali, mengindikasikan sentimen pasar yang hati-hati terhadap prospek permintaan domestik.

Ke depan, pemulihan kelas menengah tidak bisa hanya mengandalkan stimulus jangka pendek. Diperlukan reformasi struktural berupa penciptaan lapangan kerja formal berproduktivitas tinggi, penguatan sistem jaminan sosial untuk meredam kerentanan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Tanpa itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang inklusif hanya akan menjadi angka di atas kertas, bukan kenyataan yang dirasakan jutaan rumah tangga yang kini bertahan di batas antara kelas menengah dan kelompok rentan.