Downgrading Konsumen Menekan Kelas Menengah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per awal 2025, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat melambat ke kisaran 4,8 persen year-on-year, turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang masih di atas 5 persen. Perlambatan ini tidak terjadi begitu saja. Di baliknya, muncul fenomena yang kini ramai dibicarakan: downgrading, yaitu pergeseran pola belanja masyarakat dari produk bermerek dan bernilai prestise ke barang yang lebih mementingkan fungsi dan harga terjangkau. Ekonom sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menilai gejala ini sebagai cerminan tekanan nyata yang dialami kelas menengah.

Mengapa Kelas Menengah Berubah Perilaku

Secara fundamental, keputusan rumah tangga untuk berbelanja dipengaruhi oleh dua hal besar: pendapatan yang tersedia dan ekspektasi terhadap masa depan. Ketika pendapatan riil tergerus inflasi, sementara prospek pekerjaan terasa tidak pasti, rumah tangga cenderung menahan pengeluaran. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia memang sempat bertahan di zona optimistis, tetapi komponen daya beli dan rencana pembelian barang tahan lama menunjukkan pelemahan. Inilah yang membuat kelas menengah mulai menukar kopi kekinian dengan kopi rumahan, atau memilih produk generik ketimbang label premium.

Menurut Yusuf Wibisono, fenomena ini bukan sekadar soal gaya hidup. Ia menyebutnya sebagai respons rasional terhadap shock ekonomi yang berulang, mulai dari kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, hingga cicilan utang rumah tangga yang menyerap porsi besar dari pendapatan bulanan. "Kelas menengah kita sedang berada dalam posisi yang rapuh. Mereka tidak miskin, tetapi juga tidak cukup aman untuk tetap mempertahankan gaya hidup sebelumnya," ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Jakarta.

Pro: Efisiensi dan Ketahanan Rumah Tangga

Di satu sisi, downgrading bisa dibaca sebagai bentuk kedewasaan finansial. Rumah tangga yang sebelumnya terjebak lifestyle inflation kini lebih disiplin mengelola anggaran. Mereka mengalihkan pengeluaran konsumtif ke pos-pos produktif seperti tabungan, investasi sederhana, atau dana darurat. Dalam jangka panjang, pola ini dapat memperkuat neraca rumah tangga dan menekan risiko gagal bayar kredit konsumsi.

Dari kacamata makro, pergeseran ke produk lokal dan generik juga bisa memperkuat industri dalam negeri yang lebih efisien. Peritel besar dipaksa berinovasi menyediakan produk dengan rasio harga-nilai yang lebih baik. Margin memang tergerus, tetapi volume penjualan di segmen menengah-ke-bawah berpotensi tetap terjaga.

Kontra: Sinyal Melemahnya Permintaan Agregat

Di sisi lain, fenomena ini adalah alarm bagi perekonomian. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Jika kelas menengah secara kolektif menurunkan belanja, maka permintaan agregat ikut melemah. Sektor ritel, pariwisata, dan jasa hiburan akan merasakan langsung dampaknya. Beberapa emiten ritel di Bursa Efek Indonesia melaporkan pertumbuhan penjualan yang stagnan, bahkan negatif, sepanjang kuartal terakhir.

Dampaknya berantai. Ketika penjualan melambat, perusahaan menahan ekspansi dan merekrut lebih sedikit tenaga kerja. Ini menciptakan lingkaran umpan balik yang berbahaya: pendapatan menurun, konsumsi menurun, lapangan kerja menyusut. Pemerintah pun menghadapi dilema fiskal, karena penerimaan pajak dari konsumsi bisa tergerus sementara kebutuhan belanja bantuan sosial justru meningkat.

"Downgrading bukan tanda kelas menengah bahagia berhemat, tetapi cermin bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Kalau ini berlanjut, mesin pertumbuhan kita kehilangan tenaga," tegas Yusuf Wibisono.

Proyeksi dan Sikap yang Dibutuhkan

Ke depan, arah fenomena ini bergantung pada beberapa variabel kunci: laju inflasi, stabilitas nilai tukar, dan kebijakan fiskal yang menyasar kelas menengah. Jika inflasi terkendali dan pendapatan riil kembali naik, sebagian konsumen mungkin akan kembali ke pola belanja semula. Namun bila tekanan berlanjut, downgrading bisa menjadi norma baru yang permanen.

Dalam konteks portofolio kebijakan, pemerintah perlu menjaga likuiditas pasar, memberi insentif bagi sektor padat karya, dan memperkuat jaring pengaman sosial. Bagi pelaku usaha, strategi menengah ke bawah dengan valuasi produk yang jujur akan lebih relevan ketimbang kampanye gengsi. Pasar sedang berubah, dan siapa pun yang membaca tren ini lebih cepat akan lebih siap menghadapi siklus berikutnya.