Mentan Soroti Mafia Pangan yang Belum Tuntas

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per Juli 2025, persoalan tata niaga pangan nasional kembali mencuat ke permukaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyatakan kegelisahannya terhadap praktik yang lazim disebut mafia pangan, sebuah istilah yang merujuk pada rantai permainan harga dan distribusi oleh aktor-aktor tertentu di sepanjang jalur pasokan komoditas strategis. Kegelisahan ini bukan tanpa alasan, mengingat sektor pangan menyumbang porsi signifikan terhadap inflasi nasional dan indeks harga konsumen kelompok bahan makanan.

Anatomi Masalah: Dari Petani hingga Meja Makan

Dalam berbagai kesempatan, Amran menegaskan bahwa praktik curang di sektor pangan tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menekan pendapatan petani. Data BPS menunjukkan bahwa nilai tukar petani (NTP) pada beberapa subsektor pangan bergerak fluktuatif, dengan disparitas harga antara tingkat petani dan harga eceran yang kerap melebar. Disparitas ini menjadi indikasi adanya margin berlebih yang dinikmati pihak-pihak di luar rantai produksi primer.

Untuk pembaca awam, NTP adalah rasio yang membandingkan harga yang diterima petani dengan harga barang dan jasa yang dibeli petani. Angka NTP di bawah 100 menandakan daya beli petani melemah. Ketika rantai distribusi dikuasai segelintir pelaku, harga di tingkat konsumen melonjak sementara petani tidak menikmati kenaikan tersebut. Inilah yang oleh Kementan disebut sebagai biang kerok persoalan.

Pro: Penegakan Hukum dan Reformasi Tata Niaga

Di satu sisi, langkah pemerintah memperkuat pengawasan patut diapresiasi. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum telah melakukan sejumlah operasi untuk menindak praktik penimbunan dan permainan harga. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan menjelang periode permintaan puncak, seperti Ramadan dan Idul Fitri, ketika inflasi pangan historisnya cenderung meningkat.

"Pangan adalah urusan kedaulatan. Kita tidak boleh kalah oleh permainan segelintir orang yang menguasai jalur distribusi," tegas Amran dalam sebuah wawancara khusus.

Dari kacamata ekonomi, intervensi ini dapat memperbaiki ekspektasi pasar. Ketika pelaku pasar melihat adanya penegakan aturan, sentimen pasar cenderung stabil dan spekulasi harga dapat ditekan. Pemerintah juga mendorong digitalisasi rantai pasok dan penguatan koperasi petani untuk memangkas mata rantai yang tidak perlu.

Kontra: Risiko Distorsi dan Beban Fiskal

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa penindakan semata tidak cukup jika tidak dibarengi perbaikan fundamental. Struktur pasar pangan nasional masih terkonsentrasi, dengan likuiditas dan akses permodalan yang tidak merata. Intervensi harga yang terlalu agresif berisiko menimbulkan distorsi, misalnya kelangkaan pasokan jangka pendek akibat pedagang menahan barang.

Selain itu, biaya fiskal untuk subsidi dan operasi pasar membebani anggaran. Proyeksi sejumlah lembaga menempatkan kebutuhan belanja pangan negara tetap besar, sementara ruang fiskal kian terbatas. Capital outflow pada pasar keuangan global juga dapat memperlemah nilai tukar, yang pada akhirnya menaikkan harga bahan baku impor seperti gandum dan kedelai. Artinya, perang terhadap mafia pangan tidak bisa dilepaskan dari stabilitas makro dan valuasi kebijakan secara menyeluruh.

Jalan Tengah dan Proyeksi ke Depan

Menyikapi dua perspektif tersebut, pendekatan berimbang menuntut kombinasi antara penegakan hukum, transparansi data stok, serta penguatan kelembagaan petani. Pemerintah perlu memastikan data produksi dan stok pangan akurat agar kebijakan tidak berbasis asumsi semata. Rasio stok terhadap konsumsi menjadi indikator penting untuk mengukur ketahanan pangan.

Ke depan, keberhasilan memberantas praktik curang di sektor pangan akan diukur dari tren inflasi pangan yang terkendali, membaiknya NTP, serta menyempitnya disparitas harga petani-konsumen. Tanpa perbaikan fundamental, kegelisahan yang disampaikan Menteri Pertanian berpotensi menjadi keluhan tahunan tanpa solusi permanen.