Mentan Buka Jalur Dialog, Peternak Diminta Tak Demo ke Jalan

Berdasarkan pernyataan Kementerian Pertanian dalam sepekan terakhir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka meminta kalangan peternak dan petani menyampaikan keluhan langsung ke kementerian ketimbang melakukan aksi unjuk rasa di jalan raya. Imbauan ini muncul di tengah tekanan yang masih membebani sektor peternakan nasional, mulai dari fluktuasi harga pakan, biaya logistik, hingga persoalan distribusi daging dan telur yang kerap tidak seimbang antarwilayah.

Permintaan tersebut bukan sekadar pernyataan politik belaka. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor peternakan rakyat memang menghadapi tekanan berlapis. Harga bahan pakan seperti jagung dan bungkil kedelai mengalami kenaikan year-on-year yang cukup signifikan, sementara harga jual ternak di tingkat peternak tidak selalu bergerak searah. Akibatnya, rasio keuntungan terhadap biaya produksi atau profit margin peternak kecil menyusut, dan sebagian di antaranya memilih menyuarakan keluhan melalui aksi massa.

Di Satu Sisi: Efisiensi Jalur Komunikasi dan Stabilitas Iklim Usaha

Dari perspektif tata kelola, ajakan Menteri Pertanian dapat dibaca sebagai upaya membangun kanal komunikasi yang lebih terstruktur antara pemerintah dan pelaku usaha. Demo di jalan, selain berbiaya sosial, sering kali tidak menghasilkan solusi teknis yang konkret. Dengan datang langsung ke kementerian, persoalan seperti kuota impor, izin usaha, hingga akses pembiayaan dapat dibahas berbasis data dan angka riil di lapangan.

Argumen ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak kebijakan sektor pangan bersifat lintas kementerian. Persoalan harga pakan, misalnya, tidak hanya berada di ranah Kementerian Pertanian, tetapi juga menyentuh kebijakan perdagangan, fiskal, dan logistik. Dialog langsung memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan tekanan jalanan yang cenderung menciptakan sentimen pasar negatif dan ketidakpastian iklim usaha.

"Keluhan peternak itu valid, tetapi mekanisme penyampaiannya perlu diarahkan pada forum yang tepat agar menghasilkan kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar respons darurat," demikian pandangan yang kerap muncul dari kalangan analis kebijakan pangan.

Di Sisi Lain: Risiko Imbauan yang Dianggap Melemahkan Hak Bersuara

Namun, dari kacamata lain, imbauan agar peternak tidak turun ke jalan bisa dipersepsikan sebagai upaya meredam aspirasi. Sejumlah kalangan menilai demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang. Jika saluran dialog formal dianggap lambat atau tidak responsif, maka aksi jalanan sering menjadi pilihan terakhir kelompok yang merasa terpinggirkan.

Kritik lain menyoroti soal akses. Tidak semua peternak rakyat memiliki kemampuan finansial maupun jaringan untuk datang ke Jakarta dan bertemu langsung pejabat kementerian. Biaya transportasi, waktu, dan prosedur birokrasi menjadi hambatan nyata. Dalam konteks ini, imbauan tersebut berisiko hanya efektif bagi asosiasi besar atau pengusaha ternak skala menengah ke atas, sementara peternak kecil justru semakin tersisih dari proses pengambilan keputusan.

Fundamental Sektor dan Proyeksi ke Depan

Yang perlu dicermati adalah fundamental sektor peternakan itu sendiri. Konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia terus mengalami tren kenaikan seiring pertumbuhan kelas menengah. Proyeksi jangka menengah menunjukkan permintaan daging dan telur akan terus bertambah, sementara kapasitas produksi domestik tumbuh relatif terbatas akibat keterbatasan lahan, modal, dan teknologi.

Ketimpangan ini menciptakan tekanan struktural pada harga. Ketika pasokan tidak mampu mengimbangi permintaan, inflasi pangan bergejolak atau volatile food menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi makro. Bank Indonesia berulang kali menekankan bahwa inflasi pangan bergejolak berkontribusi signifikan terhadap inflasi umum dan memengaruhi daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, respons pemerintah tidak cukup hanya berupa ajakan dialog. Dibutuhkan paket kebijakan yang menyentuh akar masalah: stabilisasi harga pakan, penguatan koperasi peternak, akses kredit berbunga rendah, serta tata niaga yang adil antara peternak, pedagang, dan konsumen. Tanpa itu, ruang dialog hanya akan menjadi pertemuan seremonial tanpa dampak nyata.

Pada akhirnya, baik dialog maupun demonstrasi adalah cermin dari kualitas tata kelola. Jika kanal formal terbukti mampu merespons keluhan dengan cepat dan terukur, maka dorongan untuk turun ke jalan akan mengendur dengan sendirinya. Sebaliknya, jika janji dialog tidak diikuti perbaikan fundamental, tekanan dari bawah akan terus menguat, apa pun imbauan yang disampaikan di atas panggung kebijakan.