Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per akhir 2024, nilai ekspor Vietnam tercatat menembus USD 405 miliar, sementara ekspor Indonesia berada di kisaran USD 264 miliar. Angka ini menunjukkan selisih sekitar USD 141 miliar, atau setara 53 persen lebih tinggi dibandingkan capaian Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa ketertinggalan tersebut bukan semata soal ukuran pasar, melainkan buah dari perbedaan fundamental dalam struktur industri dan strategi pengembangan kawasan ekonomi.
Struktur Industri dan Hilirisasi Jadi Pembeda Utama
Di satu sisi, Vietnam dianggap berhasil membangun rantai nilai manufaktur yang terintegrasi. Negara itu tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mengolah komoditas menjadi produk setengah jadi hingga barang konsumsi. Sektor elektronik, tekstil, dan alas kaki menjadi tulang punggung, dengan kontribusi terhadap total ekspor mencapai 60 persen. Nation branding sebagai basis produksi global membuat perusahaan multinasional seperti Samsung, LG, dan Intel menanamkan modal besar di sana.
Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit mentah, dan nikel. Meski program hilirisasi nikel telah mendorong kenaikan ekspor produk turunan, porsi manufaktur padat karya terhadap total ekspor baru sekitar 35 persen. Airlangga menyebut bahwa Vietnam lebih agresif dalam menyiapkan kawasan industri terpadu yang siap pakai, lengkap dengan insentif fiskal dan kemudahan perizinan.
"Vietnam membangun kawasan ekonomi khusus dengan pendekatan satu atap. Mereka tidak hanya menyediakan lahan, tapi juga infrastruktur, tenaga kerja terlatih, dan kepastian regulasi. Itu yang membuat investor cepat masuk," ujar Airlangga dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta.
KEK dan Insentif Fiskal: Perbandingan Kebijakan
Berdasarkan data Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Indonesia hingga 2024 memiliki 20 KEK dengan total investasi kumulatif sekitar Rp 180 triliun. Jumlah ini terbilang besar, namun realisasi produksi ekspor dari kawasan tersebut belum optimal karena kendala konektivitas dan perizinan lintas lembaga. Sementara itu, Vietnam mengelola lebih dari 30 kawasan industri dan zona ekonomi dengan rata-rata waktu pengurusan izin usaha hanya 15 hari, jauh lebih singkat dibandingkan Indonesia yang masih memakan waktu 30 hingga 40 hari.
Rasio investasi terhadap PDB juga menjadi sorotan. Vietnam mencatat rasio investasi 33 persen terhadap PDB, sedangkan Indonesia berada di angka 30 persen. Perbedaan ini dipengaruhi oleh likuiditas global dan sentimen pasar terhadap iklim usaha. Vietnam juga lebih luwes dalam memberikan insentif pajak bagi investor asing, termasuk pembebasan pajak penghasilan badan hingga 10 tahun.
Namun, di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang jauh lebih besar, dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa dan kelas menengah yang terus tumbuh. Proyeksi Bank Indonesia menunjukkan konsumsi rumah tangga akan tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen year-on-year. Artinya, Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada ekspor, sehingga guncangan eksternal seperti capital outflow dapat lebih tertahan.
Implikasi terhadap Proyeksi Ekonomi dan Daya Saing
Melihat tren ini, sejumlah ekonom menilai Indonesia perlu mempercepat reformasi struktural. Indeks daya saing global menempatkan Vietnam pada peringkat 67, sementara Indonesia di posisi 34 versi World Competitiveness Yearbook 2024. Meski unggul dalam indeks daya saing secara keseluruhan, Indonesia masih tertinggal dalam hal efisiensi birokrasi dan kepastian hukum yang menjadi pertimbangan utama investor di sektor manufaktur berorientasi ekspor.
Dari sudut pandang valuasi, pasar modal Indonesia masih menawarkan rasio harga terhadap laba atau PER sekitar 13 kali, lebih murah dibandingkan Vietnam yang mencapai 16 kali. Namun, murahnya valuasi belum cukup menarik portofolio asing jika fundamental ekspor tidak diperkuat. Airlangga menekankan bahwa pemerintah akan mendorong digitalisasi perizinan dan memperluas jaringan perdagangan melalui perjanjian ekonomi komprehensif.
Ke depan, proyeksi ekspor Indonesia diproyeksikan tumbuh 6,3 persen pada 2025, sedangkan Vietnam diperkirakan tumbuh 8,1 persen. Selisih ini menjadi alarm bahwa tanpa perbaikan iklim usaha dan diversifikasi produk, posisi Indonesia di rantai pasok global berisiko stagnan. Di satu sisi, optimisme muncul dari bonus demografi dan hilirisasi mineral. Di sisi lain, tanpa eksekusi cepat, jurus Vietnam akan terus meninggalkan Indonesia dalam perlombaan ekspor.
Comments (0)