Menkeu Tegaskan Batas Defisit APBN 3% Tetap Berlaku

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 21 Juli 2026, pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana untuk menghapus batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan ini menjawab spekulasi yang beredar di pasar mengenai kemungkinan revisi aturan fiskal tersebut. Purbaya menekankan bahwa batas defisit merupakan instrumen penting untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor dan lembaga pemeringkat internasional.

Fondasi Fiskal yang Tetap Kokoh

Batas defisit APBN 3% PDB merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan ini sempat dilonggarkan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, namun sejak tahun 2023, pemerintah kembali menerapkan batas tersebut secara bertahap. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Juni 2026, realisasi defisit APBN tercatat sebesar 2,78% dari PDB, atau sekitar Rp 1.965 triliun, sedikit di bawah batas maksimal yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan fiskal masih ada, pemerintah berhasil menjaga ruang fiskal tetap sehat.

Di satu sisi, penegasan ini memberikan kepastian bagi pelaku pasar bahwa disiplin fiskal tetap menjadi prioritas utama. Hal ini tercermin dari stabilnya imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang berada di kisaran 6,85% pada pekan ini, turun 15 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kepatuhan ketat terhadap batas 3% dapat membatasi fleksibilitas pemerintah dalam menghadapi guncangan ekonomi global, terutama jika terjadi perlambatan pertumbuhan yang lebih dalam dari proyeksi awal.

Pro dan Kontra di Kalangan Pelaku Pasar

Pro: Para analis dari berbagai bank investasi menilai bahwa mempertahankan batas defisit 3% adalah langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan investor. Dengan rasio utang pemerintah yang masih berada di kisaran 39,5% dari PDB per kuartal II-2026, Indonesia memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan stimulus jika diperlukan tanpa harus menghapus aturan batas defisit. Kepastian aturan ini juga membantu menstabilkan nilai tukar rupiah, yang dalam sepekan terakhir menguat 0,4% ke level Rp 15.800 per dolar AS, didukung oleh aliran modal asing yang masuk ke pasar SBN sebesar Rp 8,2 triliun.

Kontra: Namun, sejumlah ekonom dari lembaga riset independen berpendapat bahwa batas kaku 3% sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin kompleks. Mereka menunjuk pada kebutuhan belanja infrastruktur dan perlindungan sosial yang terus meningkat, sementara penerimaan pajak masih belum optimal. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) baru mencapai 10,1% pada tahun 2025, jauh di bawah rata-rata negara berkembang sebesar 15%. Jika batas defisit dipertahankan secara ketat, pemerintah mungkin harus memangkas belanja modal, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi terhadap Likuiditas dan Sentimen Pasar

Penegasan Menkeu ini juga berdampak pada strategi penerbitan utang pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), pemerintah merencanakan penerbitan SBN bruto sebesar Rp 1.200 triliun pada tahun 2026, dengan target pembiayaan defisit sebesar Rp 600 triliun. Dengan batas defisit yang jelas, pemerintah dapat mengatur kalender penerbitan secara lebih terprediksi, sehingga mengurangi risiko crowding out di pasar keuangan. Likuiditas perbankan juga tetap longgar, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang berada di level 28,5%, jauh di atas ambang batas aman 10%.

Sentimen pasar terhadap pernyataan ini cenderung positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa ditutup menguat 0,7% ke level 7.450, didorong oleh sektor perbankan dan infrastruktur. Namun, analis mengingatkan bahwa investor tetap akan mencermati realisasi penerimaan negara hingga akhir tahun. Jika penerimaan pajak tidak mencapai target pertumbuhan 8% year-on-year, pemerintah bisa saja terpaksa melakukan pengalihan belanja atau memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menutup celah fiskal.

Proyeksi dan Keberlanjutan Fiskal

Melihat ke depan, pemerintah memproyeksikan defisit APBN tahun 2027 akan turun ke level 2,5% dari PDB, seiring dengan perbaikan harga komoditas dan digitalisasi sistem perpajakan. Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan reformasi fiskal, termasuk perluasan basis pajak melalui implementasi core tax system yang dijadwalkan rampung pada akhir tahun ini. Dengan langkah tersebut, diharapkan tax ratio dapat meningkat ke 12% pada tahun 2028, yang akan memberikan ruang lebih besar untuk belanja produktif tanpa melanggar batas defisit.

"Batas defisit 3% bukanlah penghalang, melainkan pengingat bahwa setiap rupiah belanja negara harus digunakan secara efisien dan tepat sasaran," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Keputusan untuk mempertahankan aturan ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam G20 untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian global. Dengan fundamental yang kuat, likuiditas yang memadai, dan sentimen yang positif, pasar diproyeksikan akan tetap tenang dalam beberapa bulan ke depan. Namun, pemerintah tetap harus waspada terhadap risiko capital outflow jika terjadi perubahan kebijakan moneter di negara maju, terutama dari Federal Reserve AS yang masih mempertahankan suku bunga tinggi di level 5,50%. Dalam skenario tersebut, batas defisit yang jelas menjadi jaring pengaman yang penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi.