lukman-hakim
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp319 triliun atau sekitar 1,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih berada di bawah batas maksimal 3% yang diamanatkan undang-undang, namun menjadi penting ketika wacana program sekolah gratis menyeruak ke ruang publik. Menteri Keuangan Suahasil Nazara akhirnya buka suara mengenai kemungkinan realisasi program tersebut pada tahun anggaran berikutnya.
Peta Fiskal di Tengah Tekanan Global
Di satu sisi, ruang fiskal Indonesia masih tergolong sehat. Rasio utang terhadap PDB bertahan di kisaran 39%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara emerging market yang mencapai 55%. Penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami kenaikan year-on-year sekitar 6,8%, ditopang oleh harga komoditas yang stabil dan pemulihan konsumsi rumah tangga. Likuiditas perbankan pun tercatat longgar dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) di level 84%.
Di sisi lain, belanja negara menghadapi tekanan berlapis: subsidi energi yang membengkak akibat fluktuasi harga minyak dunia, kebutuhan transfer ke daerah yang terus meningkat, serta program prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan digitalisasi birokrasi. Gubernur Bank Indonesia dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa ketidakpastian global—terutama kebijakan suku bunga The Fed dan tensi geopolitik—berpotensi memicu capital outflow yang menggerus stabilitas nilai tukar.
Pro dan Kontra Program Sekolah Gratis
Pro: Pendidikan gratis hingga jenjang menengah atas berpotensi mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang saat ini berada di sekitar 74,39, tertinggal dari Malaysia (81,2) dan Vietnam (70,7). Studi Bank Dunia menunjukkan setiap tambahan 1% alokasi anggaran pendidikan yang dikelola efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 0,3–0,5% dalam jangka panjang. Argumentasi ini diperkuat data BPS yang mencatat angka partisipasi kasar (APK) SMA baru menyentuh 73,6%—artinya masih ada sekitar 26% anak usia sekolah yang belum menikmati bangku pendidikan menengah.
Kontra: Realisasi sekolah gratis membutuhkan proyeksi pembiayaan fantastis. Dengan asumsi biaya satuan per siswa sekitar Rp4 juta per tahun dan jumlah siswa mencapai 10,9 juta jiwa pada jenjang SMA, kebutuhan anggaran menyentuh angka Rp43 triliun per tahun—belum termasuk jenjang SMP dan SD yang jumlahnya jauh lebih besar. Jika digabung, total kebutuhan bisa menembus Rp120–150 triliun, setara dengan 6–7% total belanja APBN. Angka ini bukan perkara ringan di tengah target penerimaan pajak yang belum sepenuhnya tercapai dan tekanan kewajiban cicilan utang yang jatuh tempo.
"Kami melihat wacana ini dalam kerangka keberlanjutan fiskal jangka menengah. Setiap kebijakan harus punya ruang fiskal yang jelas, sumber pendanaan yang terukur, dan dampak yang bisa dievaluasi," ujar Suahasil dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan.
Fundamental Ekonomi dan Sentimen Pasar
Dari kacamata pasar, wacana belanja pendidikan besar-besaran kerap memicu dua respons berlawanan. Sentimen positif datang dari ekspektasi pertumbuhan konsumsi jangka panjang karena meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Namun sentimen negatif muncul dari kekhawatiran pelebaran defisit yang dapat menaikkan yield surat utang negara (SUN) dan menurunkan peringkat obligasi jika tidak dikelola hati-hati.
Rasio belanja pendidikan terhadap total belanja negara saat ini berada di kisaran 20%, sesuai mandat konstitusi. Persoalan klasik yang mencuat bukan pada besaran alokasi, melainkan pada efektivitas distribusi dan kualitas output. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kenaikan anggaran pendidikan tidak otomatis diikuti peningkatan skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang stagnan di kisaran 370–390 sejak 2015.
Ke depan, arah kebijakan ini sangat bergantung pada tiga variabel: pertumbuhan ekonomi (proyeksi 5,2% pada 2026), realisasi penerimaan pajak, dan komitmen pemerintah mengefektifkan belanja. Jika fundamental menguat dan rasio pajak naik dari 10,1% menuju dua digit tengah, ruang fiskal untuk sekolah gratis bisa terbuka. Namun jika tekanan global memburuk, pemerintah kemungkinan memilih skema bertahap dan terarah alih-alih menjanjikan gratisdalam satu tahun anggaran.
Yang jelas, wacana sekolah gratis bukan semata soal hitung-hitungan angka. Ia adalah cermin dari pilihan politik anggaran: apakah negara memilih berinvestasi pada manusia hari ini, atau memilih konsolidasi fiskal demi stabilitas jangka pendek. Keduanya punya konsekuensi, dan keduanya menuntut transparansi agar publik dapat menilai secara objektif.
Comments (0)