Mendorong Industri Kendaraan Listrik Nasional Menuju Dekarbonisasi

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) domestik sepanjang 2024 tercatat sekitar 43 ribu unit, mengalami kenaikan hampir dua setengah kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 17 ribu unit. Tren pertumbuhan ini menjadi latar belakang dorongan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim agar pemerintah memperkuat pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) nasional sebagai instrumen dekarbonisasi sektor transportasi. KBLBB merupakan istilah resmi untuk kendaraan yang mengandalkan motor listrik dan baterai sebagai sumber energi utamanya, berbeda dengan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil.

Dorongan Legislatif di Tengah Komitmen Iklim

Dorongan tersebut sejalan dengan target penurunan emisi Indonesia dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) serta peta jalan menuju net zero emission pada 2060. Sektor transportasi menyumbang sekitar seperlima emisi energi nasional, sehingga elektrifikasi kendaraan dipandang sebagai salah satu jalur paling cepat untuk menekan jejak karbon. Dari sisi hulu, Indonesia menguasai sekitar 22 persen cadangan nikel dunia, bahan baku utama baterai, sehingga penguatan KBLBB dinilai mampu membangun rantai nilai yang utuh, dari tambang hingga kendaraan jadi.

Menurut pengamat industri otomotif, keberpihakan kebijakan dalam negeri adalah syarat utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi produk impor, tetapi benar-benar menjadi produsen kendaraan listrik yang mandiri.

Pro: Hilirisasi dan Peluang Nilai Tambah

Di satu sisi, penguatan industri KBLBB menawarkan peluang ekonomi yang besar. Fasilitas produksi baterai hasil kerja sama dengan investor global di Karawang, Jawa Barat, dengan kapasitas sekitar 10 gigawatt hour (GWh), telah beroperasi dan menjadi contoh nyata hilirisasi nikel. Istilah hilirisasi merujuk pada upaya mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri. Dari sisi perdagangan, ekspor produk turunan nikel telah meningkatkan pendapatan negara secara signifikan dibandingkan era ekspor bijih mentah yang dihentikan sejak 2020. Kebijakan insentif berupa pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik juga ikut menekan harga jual sehingga memperluas daya beli masyarakat kelas menengah. Pemerintah menargetkan ratusan ribu unit kendaraan listrik beredar pada 2030, dan setiap penambahan kapasitas produksi lokal berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur serta ekosistem komponen pendukung.

Kontra: Biaya, Infrastruktur, dan Tekanan Persaingan

Di sisi lain, sejumlah tantangan fundamental masih membayangi. Pertama, harga kendaraan listrik di dalam negeri masih lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional setara meskipun insentif telah diberikan. Rasio harga terhadap pendapatan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung membuat adopsi massal berjalan lebih lambat dari proyeksi. Kedua, infrastruktur pengisian daya belum merata: jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga awal 2025 diperkirakan baru sekitar 3 ribu unit, jauh tertinggal dari ribuan titik penjualan bahan bakar konvensional, sehingga kekhawatiran jarak tempuh atau range anxiety masih menjadi penghambat utama. Ketiga, tekanan persaingan global, terutama dari produsen asal Tiongkok dengan skala ekonomi besar, telah memicu perang harga yang menekan margin produsen lokal. Sementara itu, pelemahan indeks harga nikel dunia sejak 2023 akibat kelebihan pasokan ikut menggerus keuntungan hilirisasi dan berpotensi menunda keputusan investasi baru di sektor baterai.

Proyeksi: Konsistensi Kebijakan Menjadi Kunci

Ke depan, proyeksi pertumbuhan pasar kendaraan listrik domestik tetap positif dalam jangka panjang seiring penurunan biaya produksi baterai global yang diprediksi berlanjut. Namun, kecepatan realisasinya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal, kesiapan jaringan listrik nasional, dan pembangunan infrastruktur pengisian daya secara masif. Sentimen pasar terhadap sektor ini juga masih rapuh, mudah berubah mengikuti perubahan aturan insentif dan kondisi ekonomi makro. Pemerintah pun perlu memperhatikan aspek lingkungan pada akhir masa pakai baterai, termasuk skema daur ulang, agar dekarbonisasi tidak sekadar memindahkan masalah dari pipa knalpot ke pengelolaan limbah. Dengan kata lain, keberhasilan penguatan industri KBLBB bukan hanya soal angka produksi dan penjualan, melainkan soal membangun ekosistem yang utuh: pasokan bahan baku, manufaktur, infrastruktur, hingga perilaku konsumen. Jika seluruh mata rantai itu berjalan selaras, dorongan politik dari Komisi VII dapat menjadi katalis yang mempercepat transformasi industri otomotif nasional menuju era elektrifikasi.