Mendagri Minta Tambahan Anggaran Empat Program Rehabilitasi Aceh Dicairkan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan Purbaya agar segera merealisasikan pencairan tambahan anggaran untuk empat program prioritas pemulihan pascabencana di Aceh. Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar secara tertutup di Jakarta, Senin (22/7), menyusul laporan terbaru dari Pemerintah Aceh yang menunjukkan masih adanya kesenjangan pendanaan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Dalam pertemuan tersebut, Tito menekankan bahwa percepatan pencairan dana menjadi krusial mengingat sejumlah proyek vital berisiko terhenti akibat keterbatasan anggaran daerah. "Kami membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan agar empat program ini bisa berjalan tanpa hambatan," ujar seorang pejabat Kemendagri yang enggan disebutkan namanya, mengutip pernyataan Tito. Besaran tambahan anggaran yang diminta belum diungkap secara terbuka, namun sumber internal menyebut nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, melampaui pagu awal yang telah dialokasikan dalam APBN.

Latar Belakang Bencana dan Kebutuhan Mendesak

Aceh kembali diuji oleh serangkaian bencana alam dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari banjir bandang di beberapa kabupaten, gempa bumi tektonik, hingga abrasi pantai yang menggerus permukiman warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 50.000 kepala keluarga terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Proses rehabilitasi yang dimulai sejak awal tahun kini menghadapi tantangan serius karena dana yang tersedia di APBD dan dana alokasi khusus (DAK) fisik tidak mencukupi untuk menuntaskan seluruh target.

Pemerintah Aceh telah mengajukan revisi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi (RIR) yang memproyeksikan kebutuhan total mencapai Rp2,1 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 65% telah terpenuhi melalui APBN, APBD, dan bantuan hibah internasional. Kekurangan sekitar Rp730 miliar itulah yang mendasari permintaan Mendagri kepada Menkeu. "Tanpa suntikan dana segar, sejumlah kontrak pekerjaan terpaksa diperpanjang atau bahkan dihentikan sementara, yang berpotensi memicu pembengkakan biaya di kemudian hari," jelas seorang analis kebijakan publik dari Universitas Syiah Kuala.

Empat Program Prioritas yang Diusulkan

Keempat program prioritas yang menjadi fokus permintaan tambahan anggaran mencakup sektor-sektor yang dinilai paling berdampak langsung terhadap pemulihan kehidupan masyarakat. Pertama, pembangunan hunian tetap (huntap) tahan gempa bagi 7.800 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Program ini menargetkan penyelesaian dua tahap: tahap pertama sebanyak 4.200 unit paling lambat Desember 2024, dan sisanya pada pertengahan 2025. Spesifikasi bangunan dirancang mengadopsi standar SNI tahan gempa dengan material lokal untuk menekan biaya logistik.

Kedua, pemulihan ekonomi produktif melalui pemberian modal usaha mikro dan kecil (UMK) serta pelatihan keterampilan bagi 15.000 penyintas. Program ini dirancang untuk memutus ketergantungan pada bantuan tunai jangka pendek dan mengaktifkan kembali roda perekonomian di wilayah terisolasi. Data Dinas Koperasi dan UKM Aceh menunjukkan lebih dari 60% pelaku UMK kehilangan aset produktif akibat bencana, sehingga bantuan permodalan menjadi sangat mendesak.

Ketiga, rehabilitasi infrastruktur dasar yang meliputi 142 titik jalan kabupaten, 38 jembatan, serta 24 fasilitas air bersih dan sanitasi. Prioritas diberikan pada ruas-ruas yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pasar regional. Keempat, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan darurat melalui pembangunan kembali 41 puskesmas pembantu dan 87 sekolah dasar yang rusak berat, serta penyediaan tenaga medis dan guru kontrak selama masa transisi.

Respons Kementerian Keuangan dan Analisis Fiskal

Pihak Kementerian Keuangan, melalui juru bicara yang dihubungi terpisah, menyatakan bahwa permintaan tersebut sedang dikaji secara saksama dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan ruang gerak APBN tahun berjalan. "Kami memahami urgensi pemulihan Aceh. Namun, setiap tambahan anggaran harus melalui mekanisme yang prudent dan sesuai dengan peraturan perundangan, termasuk persetujuan DPR," ujarnya. Menkeu Purbaya dikabarkan telah memerintahkan Direktorat Jenderal Anggaran untuk melakukan verifikasi teknis terhadap usulan Kemendagri dan Pemprov Aceh dalam waktu dua pekan ke depan.

Di satu sisi, penambahan anggaran berpotensi membebani defisit fiskal yang sudah diproyeksikan berada di level 2,7% terhadap PDB pada akhir tahun. Di sisi lain, penundaan pencairan justru dapat menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang lebih besar, termasuk potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Aceh yang dalam dua kuartal terakhir sudah tertahan di kisaran 3,8% year-on-year. Ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menyarankan agar pemerintah mencari skema pembiayaan alternatif, seperti re-alokasi dari pos belanja non-prioritas atau optimalisasi pinjaman daerah dengan bunga rendah.

Sinyal positif terlihat dari respons Badan Anggaran DPR yang menyatakan terbuka untuk membahas APBN-Perubahan guna mengakomodasi kebutuhan mendesak ini, asalkan disertai audit yang transparan. Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi sosial dan kebencanaan, dalam keterangan tertulisnya, menegaskan bahwa percepatan pemulihan Aceh adalah mandat kemanusiaan yang tidak bisa ditunda. "Kami akan kawal proses ini agar tidak terjebak pada birokrasi yang berlarut," tegasnya.

Sementara itu, masyarakat Aceh menaruh harapan besar pada kesepakatan ini. Di posko-posko pengungsian yang masih tersisa, spanduk bertuliskan "Kami Butuh Rumah, Bukan Janji" menjadi pemandangan sehari-hari. Realisasi tambahan anggaran dinilai akan menjadi ujian komitmen pemerintah pusat terhadap pemulihan daerah-daerah yang rentan bencana. Keputusan final dijadwalkan paling lambat awal Agustus, bersamaan dengan pelaksanaan rapat terbatas kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden.