Mendag: 11 Perjanjian Dagang Baru Sedang Dirundingkan, Termasuk dengan AS

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus memacu diplomasi ekonomi demi memperlebar akses pasar ekspor nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam keterangan resmi pekan ini mengonfirmasi bahwa saat ini Indonesia tengah merundingkan 11 perjanjian dagang baru dengan sejumlah mitra strategis, termasuk Amerika Serikat. Langkah ini dinilai krusial di tengah perlambatan permintaan global dan ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi arus perdagangan internasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, total ekspor nonmigas Indonesia dalam 10 bulan pertama tahun ini mencapai USD 213,4 miliar, tumbuh tipis 2,8% secara year-on-year dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2025 tercatat USD 2,3 miliar, menyusut dari surplus USD 3,1 miliar pada bulan yang sama tahun lalu. Pelemahan surplus ini salah satunya dipicu oleh turunnya harga komoditas unggulan dan lesunya permintaan dari pasar tradisional seperti Tiongkok dan Eropa. Dalam kondisi ini, diversifikasi pasar melalui perjanjian dagang baru menjadi keniscayaan.

Peta Perundingan: Fokus ke Pasar Utama dan Non-Tradisional

Dari 11 perjanjian yang tengah dijajaki, sebagian besar menyasar negara-negara dengan potensi pertumbuhan permintaan tinggi dan tingkat proteksi yang masih cukup ketat. Amerika Serikat menjadi salah satu prioritas utama. Total perdagangan bilateral Indonesia–AS pada Januari–Oktober 2025 mencapai USD 34,7 miliar, dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 9,2 miliar, menurut data BPS. Namun, akses produk Indonesia ke pasar AS masih terhambat oleh sejumlah tarif tinggi dan hambatan non-tarif di sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. Perundingan dengan AS diharapkan mampu menurunkan bea masuk dan membuka kuota yang lebih besar.

Selain AS, sumber di Kementerian Perdagangan mengindikasikan bahwa daftar perjanjian mencakup mitra di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan Asia Selatan – wilayah yang selama ini belum tergarap maksimal oleh eksportir Tanah Air. Negara-negara seperti Peru, Kenya, dan Bangladesh disebut-sebut dalam radar negosiasi. Dengan penduduk global yang terus tumbuh dan pergeseran pusat konsumsi ke negara-negara berkembang, penandatanganan pakta dagang ini bisa mendongkrak pangsa pasar serta menciptakan jalur pertumbuhan baru di luar kantung-kantung tradisional.

Di Satu Sisi Peluang, di Sisi Lain Risiko

Di satu sisi, perjanjian perdagangan baru menjanjikan kenaikan volume ekspor, masuknya investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), dan transfer teknologi. Penurunan tarif rata-rata sebesar 2–5 poin persentase di berbagai lini produk diproyeksikan mampu menambah devisa hingga USD 4–6 miliar per tahun dalam jangka menengah. Sektor manufaktur padat karya seperti garmen dan furnitur bisa memperoleh keuntungan signifikan, sejalan dengan tren relokasi produksi global yang mulai bergeser dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Bursa Efek Indonesia pun merespons positif wacana ini; dalam sepekan terakhir Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,2% ditopang oleh saham-saham sektor ekspor.

Di sisi lain, liberalisasi perdagangan bukan tanpa risiko. Pengurangan tarif impor secara timbal balik dapat membanjiri pasar domestik dengan barang-barang konsumsi dari mitra dagang yang lebih efisien. Tanpa pengamanan yang memadai, industri dalam negeri terutama yang berada di sektor hulu dan menengah berpotensi terdisrupsi. Analis dari lembaga riset ekonomi CORE Economics mengingatkan, "Kita perlu memastikan bahwa setiap pakta dilengkapi dengan klausa perlindungan yang ketat, seperti mekanisme safeguard dan syarat tingkat kandungan dalam negeri, agar neraca perdagangan kita tidak tergerus." Fundamental ekonomi seperti cadangan devisa dan nilai tukar rupiah juga bisa terpengaruh jika arus impor melonjak tanpa diimbangi peningkatan ekspor yang signifikan. Selama Oktober 2025, modal asing keluar (capital outflow) dari pasar obligasi domestik tercatat Rp12,3 triliun, sehingga stabilitas makro harus dijaga dengan hati-hati.

Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan

Sentimen pasar terhadap agenda perundingan ini tergolong positif namun masih diwarnai kehati-hatian. Pelaku usaha di sektor ekspor menyambut baik, namun meminta pemerintah mempercepat proses negosiasi dan memastikan kualitas perjanjian, bukan sekadar kuantitas. "Bagi kami, yang terpenting adalah seberapa besar tarif bisa dipangkas dan seberapa mudah prosedur kepabeanan dipermudah," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (API) dalam sebuah diskusi.

Dari sisi valuasi, rasio harga terhadap laba (P/E ratio) saham-saham eksportir besar seperti barang konsumsi dan bahan dasar saat ini rata-rata berada di level 14,5 kali, masih di bawah rata-rata historis 16 kali, yang menandakan pasar belum sepenuhnya memperhitungkan potensi upside dari perjanjian dagang. Apabila 11 pakta ini dapat disepakati dalam dua tahun mendatang, konsensus analis memperkirakan tambahan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,4–0,7% per tahun melalui kontribusi ekspor neto. Proyeksi ini akan lebih solid jika Indonesia mampu bergeser dari ekspor bahan mentah ke produk bernilai tambah tinggi, sejalan dengan cita-cita hilirisasi yang digaungkan pemerintah.

Di tengah dinamika proteksionisme global yang kembali menguat pasca-krisis, langkah Indonesia menggandeng 11 mitra sekaligus merupakan sinyal bahwa strategi dagang tidak bisa lagi bergerak di satu sisi. Negosiasi paralel ini adalah upaya merajut jaring pengaman ekonomi nasional agar tidak bergantung pada segelintir pasar. Namun, seperti halnya semua perjanjian internasional, perolehan manfaat hanya akan terasa jika kesiapan domestik, mulai dari daya saing industri hingga efisiensi birokrasi ekspor-impor, juga ditingkatkan secara beriringan. Pelaku pasar kini menanti hasil konkret pertama dari babak baru diplomasi dagang Indonesia ini.