yudi-kurniawan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, rasio gini Indonesia berada di angka 0,379, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,82 persen atau sekitar 6,8 juta orang. Di tengah angka tersebut, gagasan bahwa kesuksesan adalah hak semua orang kembali mencuat ke permukaan. Ketua umum partai sekaligus tokoh bisnis nasional, CT, membagikan sepuluh pilar yang ia sebut sebagai "CT Way" untuk meraih kesuksesan. Namun, di balik pesan motivasional itu, para ekonom mengingatkan bahwa mobilitas sosial di Indonesia masih menghadapi tembok struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kerja keras individual.
Pro: Kesuksesan sebagai Hak yang Perlu Diperjuangkan
Di satu sisi, pernyataan bahwa kesuksesan adalah hak semua orang memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 menegaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam kerangka ini, pesan CT dapat dibaca sebagai pengingat bahwa akses terhadap peluang ekonomi bukanlah privilese segelintir orang, melainkan hak yang harus diperjuangkan bersama.
Sepuluh pilar yang ditawarkan CT menyiratkan bahwa kesuksesan tidak jatuh dari langit. Ada disiplin, konsistensi, pembelajaran berkelanjutan, dan kemampuan membaca peluang. Dari kacamata ekonomi, prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep human capital, yakni nilai produktivitas yang melekat pada individu melalui pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Data Bank Dunia menunjukkan setiap tambahan satu tahun pendidikan formal berkorelasi dengan kenaikan pendapatan sekitar 8 hingga 10 persen. Artinya, investasi pada diri sendiri memang memiliki imbal hasil yang terukur.
Di sisi lain, sentimen pasar terhadap narasi kesuksesan individual kerap mengabaikan konteks. Ketika seorang pengusaha sukses membagikan resepnya, ada kecenderungan untuk menggeneralisasi bahwa resep yang sama bisa diterapkan siapa saja. Padahal, modal awal, jaringan, dan akses pembiayaan adalah variabel yang tidak terdistribusi merata. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 85,1 persen pada 2023, namun inklusi keuangan formal yang berkualitas masih jauh lebih rendah, terutama di daerah tertinggal.
Kontra: Tembok Struktural yang Tak Bisa Diabaikan
Di sisi lain, kritik terhadap narasi "kesuksesan adalah hak semua orang" bukan tanpa dasar. Ekonom sering menyebut fenomena survivorship bias, yaitu kecenderungan melihat hanya mereka yang berhasil dan melupakan mayoritas yang gagal meski telah berusaha sama keras. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan hanya sekitar 10 hingga 15 persen usaha mikro yang mampu naik kelas menjadi usaha kecil, dan angka itu menyusut lagi menjadi sekitar 2 persen saat menuju usaha menengah.
Artinya, ada semacam penyaringan bertingkat dalam piramida bisnis. Faktor penentu bukan hanya karakter dan kerja keras, melainkan juga akses terhadap permodalan, literasi digital, dan jaringan distribusi. Rasio kredit usaha mikro terhadap total kredit perbankan masih berada di kisaran 19 persen, meski sektor ini menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Ketimpangan alokasi likuiditas ini memperlihatkan bahwa panggung pertandingan ekonomi tidak benar-benar rata.
"Kesuksesan bukan sekadar fungsi dari usaha, tetapi juga fungsi dari kesempatan. Selama kesempatan tidak terdistribusi merata, narasi kesuksesan individual bisa menjadi ilusi yang tidak adil," ujar seorang ekonom pembangunan yang meneliti mobilitas sosial di Indonesia.
Dari perspektif kebijakan, negara memiliki peran sentral untuk meratakan akses. Program Kartu Prakerja, misalnya, telah menjangkau lebih dari 18 juta penerima sejak 2020. Namun, efektivitasnya dalam mendorong peningkatan pendapatan jangka panjang masih diperdebatkan. Beberapa studi menunjukkan peningkatan pendapatan bersifat sementara, sementara yang lain menemukan dampak positif pada keterampilan digital dan kewirausahaan.
Fundamental Ekonomi dan Sentimen Pasar
Ketika gagasan kesuksesan dibawa ke ranah ekonomi makro, pertanyaannya berubah: bagaimana menciptakan lingkungan yang memungkinkan lebih banyak orang berhasil? Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen year-on-year dalam satu dekade terakhir. Angka ini cukup untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi belum cukup untuk menyerap seluruh angkatan kerja baru yang bertambah sekitar 2,5 hingga 3 juta orang per tahun.
Proyeksi lembaga internasional menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050. Namun, untuk sampai ke sana, produktivitas tenaga kerja harus tumbuh, bukan hanya jumlah penduduk. Di sinilah pesan sepuluh pilar kesuksesan bisa berfungsi sebagai katalis kultural, bukan sebagai pengganti kebijakan struktural.
Dari kacamata pasar modal, narasi kesuksesan juga memengaruhi valuasi. Perusahaan yang mampu membangun budaya kerja kuat cenderung memiliki rasio produktivitas dan retensi karyawan yang lebih baik, yang berdampak pada fundamental jangka panjang. Namun, investor tetap melihat data, bukan slogan. Sentimen pasar terhadap emiten akan ditentukan oleh laba, arus kas, dan tata kelola, bukan oleh retorika motivasi.
Menakar Jalan Tengah
Kesimpulannya, sepuluh pilar yang dibagikan CT memiliki nilai edukatif, terutama sebagai pengingat bahwa kesuksesan menuntut proses. Tetapi jika dilepaskan dari konteks ketimpangan akses, pesan itu berisiko menjadi alat pembenaran status quo. Kebijakan yang memperkuat perlindungan sosial, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan kualitas pendidikan adalah fondasi yang membuat "hak untuk sukses" bukan sekadar kalimat mana, melainkan janji yang bisa dieksekusi.
Comments (0)