Membedah Kasus-Kasus Besar di Era Hendarman Supandji: BLBI dan Lainnya

Masa jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung (2007-2010) tidak bisa dilepaskan dari penanganan kasus BLBI yang menjadi pusat perhatian publik. Sebagai akademisi yang terjun ke dunia praktik, pendekatan Hendarman dalam menangani kasus-kasus besar memiliki karakteristik tersendiri yang layak untuk dianalisis. Ketika Hendarman menjabat, kasus BLBI sudah menjadi isu yang berkepanjangan. Ia mewarisi kasus ini dari pendahulunya, Abdul Rahman Saleh, dan bertekad untuk menyelesaikannya. Di bawah kepemimpinannya, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang fokus pada penanganan obligor BLBI. Beberapa aset berhasil disita, termasuk properti dan tanah milik obligor. Namun kritik tetap muncul.

Banyak pihak menilai bahwa penanganan BLBI masih setengah hati dan tidak menyentuh obligor-obligor terbesar. Pembebasan bersyarat beberapa terpidana BLBI juga menimbulkan kontroversi dan memicu pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum. Hendarman sendiri sering berdalih bahwa keterbatasan alat bukti dan kompleksitas kasus menjadi kendala utama. Selain BLBI, era Hendarman juga diwarnai penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Salah satunya adalah kasus korupsi di Departemen Hukum dan HAM yang melibatkan beberapa pejabat eselon satu. Hendarman yang sebelumnya bertugas di kementerian yang sama, harus menghadapi dilema ketika harus memproses mantan kolega.

Penanganan kasus-kasus ini menunjukkan pola yang menarik: Hendarman cenderung mengedepankan pendekatan hukum administratif ketimbang pidana murni. Ini tidak lepas dari latar belakangnya sebagai pakar hukum administrasi. Pendekatan ini kadang efektif untuk pengembalian aset, namun sering dikritik karena dianggap kurang memberikan efek jera. Jika dievaluasi secara objektif, era Hendarman menghasilkan beberapa capaian namun juga meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Pengembalian aset negara dari kasus BLBI memang meningkat, namun jumlahnya masih jauh dari total kerugian yang diperkirakan. Reformasi internal kejaksaan juga belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Hendarman lebih dikenal sebagai "Jaksa Agung BLBI" dan warisan terbesarnya memang terletak di sana, meskipun hasil akhirnya masih jauh dari tuntas.

Salah satu kasus paling monumental yang ditangani di era Hendarman Supandji adalah penuntasan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini melibatkan obligor-obligor besar yang diduga merugikan negara hingga lebih dari Rp100 triliun. Di bawah komando Hendarman, Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas khusus yang bekerja secara intensif untuk mengejar aset-aset obligor BLBI, baik di dalam maupun luar negeri. Pendekatan yang digunakan adalah multidimensional: hukum pidana untuk penuntutan, hukum perdata untuk gugatan ganti rugi, dan diplomasi internasional untuk asset tracing. Selain BLBI, Hendarman juga menangani kasus-kasus besar lainnya seperti dugaan korupsi di Bank Indonesia, korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan, serta berbagai kasus di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yang menarik adalah pendekatan Hendarman yang menggabungkan teori hukum dengan aksi lapangan. Ia sering mengadakan diskusi ilmiah dengan para jaksa untuk membedah konstruksi hukum kasus-kasus kompleks. Meski tidak semuanya berhasil dituntaskan pada masanya, fondasi penanganan kasus-kasus besar ini menjadi cetak biru bagi Kejaksaan di era-era berikutnya.

Di luar kasus BLBI, era Hendarman Supandji juga diwarnai dengan penanganan beberapa kasus lain yang tidak kalah kompleks. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi dalam proyek Hambalang yang melibatkan beberapa tokoh politik nasional. Meskipun kasus ini baru benar-benar meledak di era berikutnya, fondasi penyelidikannya sudah dimulai pada masa Hendarman. Tim Kejaksaan yang dibentuknya berhasil mengumpulkan bukti-bukti awal yang kemudian menjadi dasar pengembangan kasus oleh KPK. Kasus lain yang mencuat adalah dugaan korupsi di Badan Urusan Logistik (Bulog) dan kasus penyelewengan dana haji. Dalam menangani kasus-kasus ini, Hendarman menerapkan pendekatan "multi-door" — bekerjasama dengan KPK, Kepolisian, PPATK, dan bahkan lembaga intelijen untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pintu. Pendekatan ini menuai kritik karena dianggap melampaui kewenangan Kejaksaan, namun Hendarman berargumen bahwa penanganan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) memerlukan cara-cara luar biasa. Yang pasti, era Hendarman menandai periode di mana Kejaksaan Agung mulai lebih agresif dalam menangani kasus-kasus besar, meskipun hasil akhirnya masih menjadi perdebatan. Pendekatan agresif ini, disertai dengan analisis akademik yang kuat, menjadi ciri khas kepemimpinannya yang membedakan dari pendahulu-pendahulunya.

Salah satu kontribusi Hendarman Supandji yang paling jarang dibahas adalah upayanya dalam memperkuat hubungan antara Kejaksaan dan media. Ia menyadari bahwa salah satu kelemahan terbesar Kejaksaan adalah buruknya komunikasi publik. Banyak masyarakat yang tidak memahami kompleksitas penanganan perkara, sehingga sering menilai Kejaksaan lamban atau tidak serius. Untuk mengatasi ini, Hendarman membentuk Biro Hubungan Masyarakat yang lebih profesional, merekrut para praktisi komunikasi, dan mewajibkan setiap kejaksaan di daerah untuk menyampaikan laporan berkala tentang perkembangan perkara penting kepada publik. Ia juga sering mengundang wartawan untuk berdiskusi informal di ruang kerjanya, menjelaskan seluk-beluk hukum yang rumit dengan bahasa yang mudah dipahami. Upaya ini secara bertahap meningkatkan citra Kejaksaan di mata publik, meskipun masih jauh dari sempurna.

Di bidang akademik, Hendarman melanjutkan produktivitasnya bahkan saat menjabat sebagai Jaksa Agung. Ia tetap menyempatkan diri menulis artikel untuk jurnal hukum dan menjadi pembicara dalam berbagai seminar nasional. Yang menarik, artikel-artikel yang ia tulis selama masa jabatannya cenderung membahas isu-isu fundamental seperti independensi kejaksaan, hubungan antara hukum dan politik, serta reformasi sistem peradilan pidana — bukan sekadar laporan kegiatan Kejaksaan. Ini menunjukkan bahwa ia tetap mempertahankan perspektif akademisnya meskipun sedang menduduki jabatan praktis. Beberapa artikelnya kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk buku yang menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dan praktisi. Kolega-kolega akademisnya mengakui bahwa Hendarman adalah salah satu dari sedikit pejabat tinggi yang tetap aktif dalam dunia keilmuan. Baginya, jabatan bukanlah alasan untuk berhenti belajar dan berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum. Prinsip ini menginspirasi banyak akademisi muda untuk tidak takut memasuki dunia birokrasi — bahwa menjadi birokrat tidak harus berarti meninggalkan idealisme akademik.

Setelah tidak lagi menjabat, Hendarman semakin intensif dalam kegiatan akademik. Ia mengajar di beberapa universitas, menjadi pembimbing disertasi doktoral, dan sering diundang sebagai saksi ahli dalam persidangan-persidangan penting. Pengalamannya di puncak Kejaksaan memberinya wawasan unik tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik — wawasan yang tidak bisa diperoleh dari buku teks semata. Justru pengalaman "pahit" — termasuk kontroversi dan pengalaman digugat ke MK — menjadi bahan ajar yang paling berharga. Ia sering bercerita kepada mahasiswanya tentang betapa sulitnya menerjemahkan teori ke dalam praktik, dan betapa banyak variabel non-hukum yang mempengaruhi penegakan hukum. Kisah-kisah ini tidak hanya memperkaya pemahaman mahasiswa tentang realitas hukum, tetapi juga mengajarkan resiliensi — kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan tetap berkontribusi. Hendarman Supandji mungkin tidak akan dikenang sebagai Jaksa Agung yang paling sukses, tetapi ia akan dikenang sebagai seorang intelektual yang berani melangkah keluar dari menara gadingnya dan berusaha membuat perubahan, dengan segala keterbatasan dan kontroversi yang menyertainya.