Marzuki Darusman dan Tantangan Menegakkan HAM di Masa Transisi Reformasi

Marzuki Darusman menjabat sebagai Jaksa Agung pada periode yang sangat krusial: masa transisi dari Orde Baru ke era reformasi. Ekspektasi publik terhadap penegakan hukum, khususnya dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, sangat tinggi. Sebagai mantan aktivis HAM, Marzuki diharapkan mampu menjawab ekspektasi tersebut. Namun realitasnya jauh lebih kompleks. Ketika Marzuki memimpin kejaksaan, Indonesia sedang bergulat dengan warisan kelam pelanggaran HAM. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan Semanggi, kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa aktivis, dan pelanggaran HAM di Timor Timur dan Aceh adalah beberapa di antaranya.

Publik menuntut agar para pelaku diadili, namun realitas politik dan hukum saat itu sangat tidak mendukung. Marzuki berusaha mendorong penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tersebut, namun menghadapi hambatan yang luar biasa. Institusi kejaksaan sendiri masih menyimpan banyak loyalis Orde Baru yang enggan memproses kasus-kasus sensitif. Selain itu, TNI dan Polri yang menjadi pihak terlapor juga tidak kooperatif, bahkan cenderung menghalangi proses hukum. Salah satu kontribusi penting Marzuki adalah dukungannya terhadap pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor Timur.

Meskipun prosesnya tidak berjalan mulus dan hasilnya menuai banyak kritik, langkah ini merupakan tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia mengadili kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme peradilan formal. Namun harus diakui bahwa hasil akhirnya mengecewakan banyak pihak. Dari belasan terdakwa yang diajukan ke pengadilan, sebagian besar dibebaskan. Kejaksaan dikritik karena dinilai tidak cukup kuat dalam mengajukan bukti dan argumen hukum. Marzuki sendiri mengakui adanya kelemahan ini, namun berdalih bahwa keterbatasan akses terhadap bukti dan saksi menjadi kendala utama. Pengalaman Marzuki di kejaksaan menunjukkan betapa sulitnya menegakkan keadilan di masa transisi politik.

Idealisme HAM yang ia bawa sebagai aktivis harus berhadapan dengan realitas politik dan kelembagaan yang kompleks. Meskipun hasilnya tidak sepenuhnya memuaskan, keberaniannya mendorong agenda HAM di tengah resistensi yang kuat layak diapresiasi. Pembelajaran dari era Marzuki inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan mekanisme peradilan HAM di masa-masa selanjutnya.

Periode transisi reformasi (1999-2001) adalah masa yang sangat menantang bagi Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung. Indonesia baru saja keluar dari rezim otoriter dan tuntutan masyarakat untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu sangat kuat. Marzuki berada di persimpangan yang sulit: di satu sisi ia harus menegakkan hukum, di sisi lain ia menghadapi resistensi dari sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang masih kuat, terutama di militer. Kasus-kasus besar seperti pelanggaran HAM di Timor Timur, Tanjung Priok, dan penembakan mahasiswa Trisakti menjadi ujian berat. Marzuki mendorong pembentukan berbagai tim investigasi dan pengadilan HAM ad hoc, namun hasilnya sering kali mengecewakan — banyak tersangka yang lolos karena kelemahan sistem peradilan dan tekanan politik. Ia juga harus menghadapi tantangan internal di Kejaksaan yang belum sepenuhnya bersih dari praktik korupsi dan kolusi warisan Orde Baru. Meski demikian, upaya Marzuki membuka kotak pandora pelanggaran HAM masa lalu menjadi langkah awal yang penting. Setidaknya, di era kepemimpinannya untuk pertama kalinya Kejaksaan Agung secara terbuka mengakui adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dituntaskan — sebuah lompatan historis yang membedakannya dari para pendahulunya.