Laode M Syarif dan Perjuangan Melawan Korupsi Sumber Daya Alam: Analisis Kasus-Kasus Besar

Salah satu kontribusi terbesar Laode M Syarif selama menjabat Wakil Ketua KPK adalah fokusnya pada korupsi di sektor sumber daya alam. Sebagai ahli hukum lingkungan, Laode memahami betul bahwa korupsi di sektor ini memiliki dampak yang luar biasa besar: tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak lingkungan dan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Di era Laode, KPK mulai serius menangani korupsi di sektor pertambangan. Salah satu kasus paling fenomenal adalah korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melibatkan kepala daerah di berbagai wilayah tambang.

Kasus-kasus ini menunjukkan pola yang sama: kepala daerah menerbitkan IUP tanpa prosedur yang benar dengan imbalan suap atau kepemilikan saham terselubung. Laode mendorong agar KPK tidak hanya menindak pelaku tetapi juga memperbaiki sistem penerbitan izin tambang. Ia menginisiasi kajian tata kelola pertambangan yang kemudian menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan. Beberapa rekomendasi ini diadopsi oleh Kementerian ESDM dan menjadi dasar perbaikan regulasi. Sektor kehutanan dan perkebunan juga menjadi perhatian Laode. Kasus-kasus korupsi terkait alih fungsi hutan, penerbitan izin perkebunan di kawasan hutan, dan penggelapan dana reboisasi menjadi sasaran KPK.

Laode sering menjadi pembicara dalam forum-forum internasional tentang bagaimana korupsi menyebabkan deforestasi di Indonesia. Yang membedakan pendekatan Laode adalah pemahamannya tentang keterkaitan antara korupsi dan kerusakan lingkungan. Ia sering menjelaskan bahwa setiap rupiah yang dikorupsi dari sektor sumber daya alam sebenarnya adalah uang yang dicuri dari masa depan generasi mendatang. Perspektif ini membuat penanganan kasus korupsi di KPK era Laode memiliki dimensi yang lebih luas. Laode percaya bahwa penindakan saja tidak cukup untuk memberantas korupsi di sektor sumber daya alam. Karena itu, di bawah kepemimpinannya, bidang pencegahan KPK mengeluarkan berbagai rekomendasi perbaikan tata kelola.

Sistem perizinan online, transparansi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pengawasan tata ruang adalah beberapa area yang menjadi fokus. Meski dampak dari upaya pencegahan ini tidak segera terlihat seperti OTT, dalam jangka panjang kontribusi Laode dalam membangun sistem yang lebih baik akan terasa. Ia meletakkan fondasi penting bagi pemberantasan korupsi di sektor yang selama ini menjadi salah satu sumber kebocoran uang negara terbesar.