Nawawi Pomolango: Ketua KPK RI

Profil dan Latar Belakang

Nawawi Pomolango lahir pada 22 Februari 1962 di Poso, Sulawesi Tengah. Ia merupakan putra daerah yang meniti karier panjang di dunia peradilan Indonesia sebelum akhirnya memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Latar belakangnya sebagai hakim karier memberikan fondasi kuat dalam pemahaman hukum acara pidana, khususnya tindak pidana korupsi, yang menjadi modal utama dalam menakhodai lembaga antirasuah. Karier Nawawi di dunia hukum dimulai pada tahun 1988 ketika ia bergabung sebagai hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Selama tiga dekade, ia bertugas di berbagai pengadilan negeri di Indonesia, menangani beragam perkara perdata dan pidana.

Pengalamannya sebagai hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi titik balik penting yang mempertemukannya dengan isu-isu pemberantasan korupsi secara lebih mendalam. Pada tahun 2019, Nawawi terpilih sebagai salah satu Komisioner KPK periode 2019-2023, dan kemudian dipercaya menjabat sebagai Ketua KPK sejak tahun 2023 hingga sekarang, menggantikan Firli Bahuri. Sebagai Ketua KPK, Nawawi Pomolango memimpin lembaga di tengah berbagai tantangan besar, termasuk dinamika politik dan upaya pelemahan kewenangan KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ia dikenal sebagai figur yang konsisten menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK yang dinilai melemahkan independensi lembaga.

Sikap tegasnya ini sudah ia tunjukkan sejak masih menjabat sebagai komisioner. Di bawah kepemimpinannya, KPK berupaya mempertahankan kepercayaan publik melalui penanganan perkara-perkara strategis dan pencegahan korupsi di sektor-sektor vital. Nawawi juga menekankan pentingnya integritas internal KPK, melanjutkan tradisi pengawasan ketat terhadap perilaku para pegawai dan pimpinan lembaga. Kontribusi Nawawi dalam pemberantasan korupsi tidak terlepas dari pendekatannya yang berbasis pada pengalaman yudisial. Sebagai mantan hakim tipikor, ia memiliki pemahaman teknis yang tajam mengenai konstruksi hukum kasus-kasus korupsi, pembuktian, dan pertimbangan hakim. Perspektif ini memungkinkan KPK untuk menyusun strategi penyidikan dan penuntutan yang lebih solid.

Ia juga mendorong penguatan sinergi antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, tanpa mengorbankan kewenangan supervisi yang dimiliki KPK. Di bidang pencegahan, Nawawi melanjutkan program-program prioritas seperti monitoring perizinan sumber daya alam, pengawasan dana desa, dan penerapan Sistem Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Selama masa jabatannya sebagai komisioner dan Ketua KPK, Nawawi Pomolango terlibat dalam penanganan berbagai kasus besar yang menyita perhatian publik. Berikut adalah beberapa di antaranya: