Dari Jiwasraya ke Asabri: Mengurai Kasus-Kasus Besar di Era Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin

Ketika Sanitiar Burhanuddin dilantik sebagai Jaksa Agung pada Oktober 2019, Indonesia sedang bergulat dengan beberapa kasus korupsi yang belum terselesaikan. Yang paling mencolok adalah skandal Jiwasraya, sebuah kasus yang kemudian menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah republik. Kasus Jiwasraya bermula dari investasi bodong yang dilakukan oleh manajemen PT Asuransi Jiwasraya. Dana nasabah senilai puluhan triliun rupiah diinvestasikan pada saham-saham gorengan dan instrumen keuangan berisiko tinggi. Akibatnya, perusahaan gagal bayar dan negara harus menyuntikkan dana talangan. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 16,8 triliun. Kejaksaan Agung di bawah Sanitiar bergerak cepat.

Tidak butuh waktu lama bagi tim penyidik untuk menetapkan tersangka. Nama-nama besar seperti Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan beberapa mantan direksi Jiwasraya masuk dalam daftar tersangka. Aset-aset mereka disita: properti mewah di Jakarta dan Bali, mobil-mobil mewah, hingga rekening di luar negeri. Yang membedakan penanganan kasus ini adalah pendekatan sistematis yang diterapkan. Sanitiar tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan aset. Tim Kejaksaan melacak aliran dana ke berbagai yurisdiksi, bekerja sama dengan otoritas di Singapura, Hong Kong, dan Swiss. Hasilnya, miliaran rupiah aset berhasil disita dan dikembalikan ke kas negara.

Belum selesai dengan Jiwasraya, kasus lain yang sama besarnya menanti: Asabri. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini mengalami nasib serupa. Dana pensiun prajurit TNI dan Polri diinvestasikan secara tidak bertanggung jawab. Kerugian negara mencapai Rp 22,7 triliun — lebih besar dari Jiwasraya. Modusnya mirip: investasi pada saham-saham yang nilainya digelembungkan. Tapi penanganannya lebih kompleks karena melibatkan institusi militer. Sanitiar harus berhati-hati menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hubungan antar lembaga negara. Selain dua kasus mega korupsi itu, era Sanitiar juga ditandai oleh penanganan kasus Djoko Tjandra.

Buronan kelas kakap yang melarikan diri ke Papua Nugini ini secara ajaib bisa masuk kembali ke Indonesia dan bahkan mengurus perpanjangan paspor. Kasus ini membongkar jaringan internal yang melibatkan oknum jaksa dan polisi. Sanitiar tidak ragu membersihkan institusinya sendiri. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra langsung dipecat. Tidak hanya itu, beberapa jaksa lain yang terlibat juga dikenai sanksi tegas. Langkah ini mengirim pesan jelas: tidak ada tempat bagi koruptor di Kejaksaan, termasuk di internal sendiri. Pola kerja Sanitiar dalam kasus-kasus besar cukup khas: investigasi mendalam, penyitaan aset maksimal, dan tuntutan tinggi.

Ia tidak banyak berkomentar di media, tapi hasil kerjanya terlihat jelas. Tingkat eksekusi putusan pengadilan meningkat signifikan di era kepemimpinannya. Tentu saja, penanganan kasus-kasus ini tidak lepas dari kritik. Ada yang menilai prosesnya terlalu lambat, ada yang meragukan independensi Kejaksaan. Namun jika dilihat dari hasil: puluhan triliun aset berhasil disita, puluhan terdakwa divonis bersalah, dan beberapa di antaranya sudah dieksekusi — angka ini berbicara lebih keras daripada kritik. Warisan terbesar Sanitiar dalam penanganan kasus besar mungkin bukan pada kasus individual, melainkan pada pembuktian bahwa Kejaksaan Indonesia mampu menangani kejahatan finansial yang kompleks.

Sebuah standar baru yang akan menjadi tolok ukur bagi Jaksa Agung-Jaksa Agung berikutnya.