LRT Jakarta Fase 1B Rp 4,1 Triliun Ditargetkan Beroperasi Bulan Ini

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal terakhir, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan sekitar 9 persen year-on-year, menjadikannya salah satu penopang utama produk domestik bruto (PDB) nasional yang tumbuh di kisaran 5 persen. Di tengah tren pemulihan mobilitas perkotaan tersebut, proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B koridor Velodrome-Manggarai tengah dikebut penyelesaiannya. Proyek bernilai investasi sekitar Rp 4,1 triliun ini ditargetkan diresmikan dalam bulan ini.

Koridor sepanjang kurang lebih 6,4 kilometer tersebut merupakan kelanjutan dari Fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome yang telah melayani penumpang sejak 2019. Perpanjangan lintasan hingga Manggarai dinilai strategis karena menghubungkan kawasan permukiman padat di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dengan simpul transportasi terpadu Stasiun Manggarai, yang selama ini melayani KRL Commuter Line, kereta bandara, dan berbagai moda pendukung lainnya.

Proyeksi Dampak terhadap Mobilitas dan Ekonomi Perkotaan

Dari sisi fundamental, kehadiran transportasi massal berbasis rel berpotensi menekan kerugian ekonomi akibat kemacetan. Berbagai kajian yang kerap dirujuk pemerintah memperkirakan kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Dengan asumsi okupansi yang sehat, LRT Fase 1B diproyeksikan mengangkut puluhan ribu penumpang per hari, menambah basis ridership atau jumlah pengguna angkutan umum yang menjadi prasyarat keberlanjutan subsidi transportasi publik.

Di satu sisi, perluasan jaringan LRT memperkuat sentimen pasar terhadap sektor properti dan ritel di sepanjang koridor. Pengalaman Fase 1 menunjukkan nilai tanah di sekitar stasiun mengalami kenaikan seiring membaiknya aksesibilitas. Bagi pelaku usaha, konektivitas ke Manggarai membuka peluang pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD), yakni konsep penataan kawasan yang memadukan hunian, aktivitas komersial, dan simpul transportasi dalam satu area terpadu.

Tantangan Pendanaan dan Keberlanjutan Fiskal

Di sisi lain, proyek senilai Rp 4,1 triliun yang dibiayai anggaran daerah menimbulkan pertanyaan mengenai rasio kelayakan finansialnya. Tarif angkutan massal perkotaan umumnya belum mampu menutup biaya operasional secara penuh, sehingga skema public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik bersubsidi menjadi konsekuensi yang harus diantisipasi. Sebagai pembanding, LRT Jakarta Fase 1 juga memerlukan dukungan subsidi agar tarif tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

Sejumlah analis menilai kunci keberhasilan proyek ini terletak pada integrasi antarmoda dan pertumbuhan ridership yang konsisten. Tanpa integrasi tarif dan jadwal yang mulus dengan KRL, TransJakarta, maupun MRT, potensi perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum akan terbatas. Likuiditas keuangan operator, yakni kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, juga perlu dijaga agar kualitas layanan tidak menurun seiring bertambahnya beban operasional.

"Investasi transportasi massal tidak bisa dinilai hanya dari pendapatan tiket. Manfaat ekonominya harus dihitung dari penghematan waktu perjalanan, penurunan polusi, dan kenaikan produktivitas tenaga kerja perkotaan. Namun disiplin fiskal tetap wajib dijaga agar subsidi tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan," ujar seorang pengamat transportasi perkotaan dari kalangan akademisi.

Dua Sisi Perluasan Jaringan LRT Jakarta

Pro: perluasan koridor Velodrome-Manggarai memperkuat fundamental transportasi publik Jakarta, memperbesar portofolio aset infrastruktur daerah, dan berpotensi menaikkan valuasi kawasan di sekitar stasiun. Konektivitas ke Manggarai juga memperdalam integrasi jaringan rel perkotaan yang selama ini terfragmentasi antaroperator.

Kontra: risiko okupansi rendah pada masa awal operasi, ketergantungan pada subsidi, serta potensi pembengkakan biaya pemeliharaan jangka panjang menjadi catatan penting. Jika tren penumpang tidak sesuai proyeksi, beban fiskal daerah berpotensi meningkat dan mengurangi ruang untuk belanja pembangunan lainnya.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, keberhasilan Fase 1B akan menjadi tolok ukur bagi rencana perluasan LRT Jakarta berikutnya. Pemerintah daerah perlu memastikan tata kelola yang transparan, integrasi antarmoda yang nyata, serta model bisnis pengembangan lahan di sekitar stasiun agar pendapatan non-tiket dapat menopang keuangan operator. Bagi masyarakat, peresmian bulan ini menjadi momentum untuk menilai apakah investasi triliunan rupiah tersebut benar-benar mengubah pola mobilitas warga Ibu Kota secara berkelanjutan.