Lonjakan Pengguna Pertalite 80 Persen Pascarevisi Harga April

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, volume konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite mengalami kenaikan 80,4 persen secara year-on-year setelah pemerintah melakukan penyesuaian harga jual eceran pada awal bulan. Angka ini menjadi sinyal perubahan signifikan pada pola konsumsi energi rumah tangga dan sektor usaha mikro yang selama tiga tahun terakhir cenderung menahan diri akibat tekanan harga pangan dan ketidakpastian global.

Peningkatan tajam tersebut sekaligus mencatatkan rekor harian baru untuk distribusi Pertalite di seluruh terminal BBM Pertamina Patra Niaga, menembus 1,2 juta kiloliter dalam 28 hari—atau setara dengan 92 persen kuota subsidi yang dialokasikan hingga triwulan pertama. Di satu sisi, geliat konsumsi ini dapat diartikan sebagai pulihnya mobilitas masyarakat pascaperlambatan ekonomi kuartal IV 2025. Namun di sisi lain, ia menimbulkan pertanyaan kritis tentang keberlanjutan fiskal subsidi energi yang sudah membengkak sejak penyesuaian formula harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Februari lalu.

Beban Fiskal dan Dilema Anggaran Subsidi

Kenaikan jumlah pengguna Pertalite sebesar 80 persen tersebut tidak bisa dilepaskan dari selisih harga yang kini semakin lebar antara Pertalite dan BBM nonsubsidi. Pascarevisi harga April 2026, harga eceran Pertalite ditahan di Rp8.900 per liter, sementara Pertamax melambung ke Rp16.200 per liter—selisih 82 persen. Kesenjangan ini menjadi insentif kuat bagi konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax atau bahkan Solar nonsubsidi untuk beralih, menciptakan fenomena yang oleh Bank Indonesia disebut sebagai demand shifting anomaly.

“Kami memperkirakan tambahan beban APBN untuk subsidi BBM bisa mencapai Rp47 triliun hingga akhir tahun jika tidak ada koreksi kebijakan. Ini setara dengan 0,4 persen dari Produk Domestik Bruto, dan akan menekan ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur dan perlindungan sosial,” ujar ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI dalam sebuah diskusi virtual.

Di sisi lain, proyeksi Kementerian Keuangan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 memang sudah mengantisipasi lonjakan volume subsidi energi jika ICP berada di atas US$85 per barel. Hingga April, rata-rata ICP tercatat US$87,3 per barel, sehingga pembengkakan ini masih berada dalam skenario moderat. Namun yang menjadi perhatian adalah kecepatan penyerapan—kuartal pertama saja sudah menyerap 41 persen pagu subsidi BBM tahunan, meninggalkan ruang sempit untuk dua kuartal ke depan apabila harga minyak dunia kembali tersentak konflik geopolitik.

Dampak Terhadap Inflasi dan Stabilitas Harga

Dari sisi moneter, melonjaknya konsumsi Pertalite memberikan tekanan yang ambigu bagi tren inflasi. Data BPS menunjukkan inflasi komponen harga diatur pemerintah (administered prices) pada April justru mencatat deflasi 0,12 persen karena penyesuaian tarif listrik. Namun, Biro Riset Beritadua menilai bahwa peningkatan volume BBM bersubsidi yang cepat berpotensi memicu imported inflation melalui dua jalur: peningkatan impor minyak mentah yang menekan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya merambat ke harga pangan.

Pro: Dengan tetap terjaganya harga Pertalite di level Rp8.900, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap tertopang. Ini penting karena Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia untuk kelompok pengeluaran Rp1–2 juta per bulan baru pulih ke level 112,4—masih di bawah level pra-pandemi 115,8. Stabilitas harga BBM subsidi bisa menjadi jangkar ekspektasi inflasi di tengah volatilitas harga pangan global.

Kontra: Di sisi lain, disparitas harga yang terlalu lebar menciptakan distorsi pasar. Kuota subsidi yang semula dirancang untuk 18,4 juta kiloliter berisiko jebol hingga 21,6 juta kiloliter, memaksa pemerintah melakukan penyesuaian di tengah tahun yang biasanya menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Selain itu, tidak sedikit pengguna mobil pribadi berkapasitas mesin di atas 1.500 cc yang ikut mengonsumsi Pertalite, sehingga subsidi tidak tepat sasaran. Data Korlantas Polri menunjukkan 18 persen kendaraan yang mengisi Pertalite di SPBU jalur Pantura tergolong mobil mewah atau SUV.

Proyeksi Kebijakan dan Respons Pasar Keuangan

Pasar obligasi pemerintah menunjukkan sentimen yang terbelah. Yield Surat Berharga Negara (SBN) seri FR0095 bertenor 10 tahun naik tipis ke 7,24 persen pada sesi terakhir April, mencerminkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap pelebaran defisit fiskal. Sementara itu, aliran modal asing keluar (capital outflow) dari pasar saham tercatat Rp3,2 triliun dalam sepekan terakhir, yang sebagian diatribusikan pada risiko sektor energi domestik. Namun, rupiah masih bergerak stabil di kisaran Rp16.340 per dolar AS, ditopang oleh imbal hasil tinggi dan intervensi Bank Indonesia.

Dengan data penjualan ritel yang juga naik 8,3 persen pada Maret 2026, sebagian analis melihat ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite secara bertahap pada semester kedua. Opsi menaikkan ke Rp10.500 per liter—seperti diusulkan dalam rapat dengar pendapat DPR—diperkirakan bisa menghemat anggaran subsidi hingga Rp23 triliun, namun akan mendorong inflasi tambahan 0,6–0,8 persen. Pertamina Patra Niaga, melalui laporan operasional kuartal pertama, menyatakan telah menambah kapasitas penyimpanan di 12 terminal utama untuk mengantisipasi potensi lonjakan lebih lanjut menjelang musim libur sekolah. Keputusan akhir tentang kuota dan harga kemungkinan akan diumumkan setelah pemerintah mengevaluasi data realisasi subsidi per Mei 2026.

Buffy untuk Beritadua, 29 April 2026.