Lima Mesin Pertumbuhan Hijau Dorong Pembiayaan Iklim Nasional

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia per awal 2024, kebutuhan pendanaan untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia masih menghadapi jurang yang lebar. Tanpa intervensi pendanaan yang kuat, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan mencapai Rp544 triliun — sebuah angka yang setara dengan sekitar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka ini mencerminkan betapa mendesaknya strategi pembiayaan iklim yang terstruktur, bukan sekadar komitmen di atas kertas.

Dalam sebuah forum ekonomi hijau, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan lima mesin pertumbuhan hijau yang diharapkan menjadi katalis pembiayaan iklim. Kelima sektor tersebut meliputi pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, industri pengolahan ramah lingkungan, transportasi rendah emisi, serta pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular. Pendekatan ini menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama, mengingat sektor pertanian merupakan yang paling rentan terhadap anomali cuaca.

Pro: Sektor Hijau sebagai Motor Baru Pertumbuhan

Di satu sisi, lima mesin pertumbuhan hijau menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Transisi energi terbarukan, misalnya, diproyeksikan dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2030. Capaian ini membutuhkan investasi yang tidak kecil, dengan estimasi kebutuhan pendanaan hingga USD 1,1 triliun pada 2060.

Dari sisi fiskal, instrumen pembiayaan iklim seperti green bond, sukuk hijau, dan blended finance menjadi alternatif yang menarik. Hingga 2023, penerbitan green bond global telah menembus USD 500 miliar, dan Indonesia termasuk negara berkembang yang mulai aktif menerbitkan instrumen serupa. Likuiditas pasar modal domestik dinilai cukup dalam untuk menyerap instrumen ini, terutama dengan dukungan regulasi OJK yang semakin progresif.

"Pertumbuhan hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Negara yang mampu mengintegrasikan kebijakan iklim ke dalam strategi ekonominya akan memiliki fundamental yang lebih kuat dalam jangka panjang," ujar seorang ekonom senior dalam forum tersebut.

Kontra: Tantangan Struktural dan Risiko Capital Outflow

Di sisi lain, realisasi pembiayaan iklim masih menghadapi sejumlah hambatan struktural. Rasio pembiayaan hijau terhadap total kredit perbankan nasional baru mencapai sekitar 5-7 persen per akhir 2023. Artinya, porsi pembiayaan iklim masih sangat kecil dibandingkan total portofolio kredit yang didominasi sektor konvensional. Bank-bank besar masih menilai proyek hijau memiliki profil risiko yang belum sepenuhnya terukur, terutama pada tahap awal pengembangan.

Selain itu, sentimen pasar global yang fluktuatif berpotensi memicu capital outflow dari negara berkembang. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, imbal hasil obligasi hijau domestik menjadi kurang kompetitif dibandingkan aset berbasis dolar AS. Hal ini dapat memperketat likuiditas dan menaikkan biaya pendanaan proyek-proyek hijau.

Dari kacamata valuasi, proyek energi terbarukan di Indonesia masih menghadapi tantangan harga jual listrik yang kurang kompetitif. Ketidakpastian regulasi dan proses perizinan yang panjang turut memperlambat realisasi investasi. Beberapa pengembang mengeluhkan waktu pengembangan proyek yang bisa mencapai 5-7 tahun sebelum menghasilkan arus kas positif.

Sinergi Fiskal, Moneter, dan Sektor Riil

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perubahan iklim dalam APBN, namun porsinya masih di bawah 2 persen dari total belanja negara. Insentif fiskal seperti tax holiday dan subsidi bunga untuk proyek hijau dinilai perlu diperluas agar imbal hasil investasi lebih menarik.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia dapat memperluas instrumen pembiayaan likuiditas untuk bank yang menyalurkan kredit hijau. Rasio pembiayaan hijau yang ditargetkan meningkat hingga 10-15 persen dalam lima tahun ke depan membutuhkan dukungan kebijakan makroprudensial yang konsisten. Tanpa itu, tren pembiayaan iklim berisiko stagnan di level rendah.

Pada akhirnya, keberhasilan lima mesin pertumbuhan hijau bergantung pada eksekusi yang terukur. Proyeksi pertumbuhan ekonomi hijau sebesar 5-6 persen per tahun bisa terwujud apabila fundamental sektor pendukung diperkuat. Sebaliknya, bila intervensi pendanaan tidak dilakukan, potensi kerugian Rp544 triliun bukanlah angka yang mustahil menjadi kenyataan. Pilihan ada pada seberapa serius negara ini mengintegrasikan agenda iklim ke dalam arsitektur ekonominya.