langkah tersebut akan mengubah wajah perdagangan maritim internasional dan menantang konvensi hukum laut yang telah lama berlaku.

Dalam naskah rancangan itu, Iran juga disebut berencana memungut biaya tol atau tarif dari kapal-kapal asing yang tidak termasuk dalam daftar hitam. Langkah ini dianggap sebagai upaya Teheran untuk membalas sanksi ekonomi Barat sekaligus menegaskan dominasi atas perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorialnya. Namun, pengamat menilai bahwa implementasi kebijakan semacam itu akan menghadapi tantangan hukum dan militer yang sangat besar, mengingat keberadaan armada Angkatan Laut Kelima Amerika Serikat yang bermarkas di Bahrain dan patroli rutin di Teluk Persia.

"Memblokir kapal-kapal dari negara tertentu di Selat Hormuz adalah tindakan berisiko tinggi yang bisa memicu konfrontasi militer langsung. Pasar energi dunia tidak punya cadangan fleksibilitas untuk menyerap guncangan supply shock dari penutupan selat tersebut," ujar seorang pengamat keamanan energi internasional.

Penolakan Tegas Washington

Pemerintahan Presiden Donald Trump tidak menyambut baik rencana tersebut. Washington secara tegas menolak usulan legislatif Iran, menegaskan bahwa kebebasan navigasi di perairan internasional adalah hak mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan. Pentagon telah mengindikasikan kesiapannya untuk melanjutkan operasi keamanan maritim dan melindungi kepentingan nasional serta sekutunya di kawasan tersebut.

Hubungan bilateral antara Washington dan Teheran memang tengah berada di titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Program nuklir Iran, dukungan terhadap kelompok-kelompok militan di kawasan, dan serangan balasan saling menghantam telah menciptakan lingkungan yang sangat mudah terbakar. Rencana terbaru Majelis Iran menambahkan bahan bakar baru ke dalam ketegangan yang sudah memuncak. Bagi Israel, yang secara konsisten mengidentifikasi Iran sebagai ancaman eksistensial, kemungkinan dilarangnya kapal-kapalnya dari Selat Hormuz dianggap sebagai provokasi serius yang memerlukan respons koordinasi dengan sekutu Barat.

Pasal-pasal dalam rancangan undang-undang itu juga menyasar entitas komersial yang memiliki hubungan dagang dengan Washington dan Tel Aviv. Artinya, tidak hanya kapal perang, tetapi juga ratusan kapal tanker komersial dan kargo yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan dari negara-negara tersebut bisa terkena dampaknya. Hal ini membuka kemungkinan gangguan rantai pasok global, terutama bagi ekonomi-ekonomi Asia yang sangat bergantung pada impor energi dari Teluk Persia.

Tantangan Hukum dan Realitas di Lapangan

Dari perspektif hukum internasional, Selat Hormuz merupakan jalur perairan internasional di mana kebebasan navigasi dijamin oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Meskipun Iran meratifikasi konvensi tersebut, namun Teheran sering kali berargumen bahwa keamanan nasional memberikan dasar hukum untuk membatasi akses. Namun, tuduhan "negara bermusuhan" merupakan terminologi yang samar dan sangat subjektif, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk menutup selat bagi siapa saja yang dikehendaki.

Praktisnya, penerapan blokade selektif memerlukan kemampuan intelijen maritim dan kekuatan penegakan yang signifikan. Armada Iran, meskipun memiliki kapal-kapal cepat dan sistem rudal pantai, belum tentu mampu secara efektif mengidentifikasi dan menghentikan setiap kapal yang melanggar tanpa memicu insiden bersenjata. Sejarah telah membuktikan bahwa upaya Iran untuk mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz pada masa lalu—seperti penangkapan kapal tanker dan pelet ranjau—selalu berakhir dengan eskalasi militer dan tekanan diplomatik yang merugikan Teheran sendiri.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dunia internasional kini memantau dengan saksama setiap perkembangan di koridor legislatif Iran. Apakah rencana ini akan berubah menjadi undang-undang yang mengikat, atau sekadar diplomasi paksaan untuk meraih konsesi di meja perundingan, menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Yang pasti, gejolak di Selat Hormuz akan terus mengguncang harga minyak dan menaikkan suhu politik di Timur Tengah dalam waktu dekat.

Sub-bab 1: Rencana Blokir dan Tarif di Selat Hormuz