Kunjungan Gubernur ke Anak Krakatau dan Sorotan Ekonomi Pesisir

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2024, sektor pariwisata menyumbang sekitar 4,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sementara Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih berada pada level waspada dengan erupsi berkala. Di tengah dinamika tersebut, Gubernur Jawa Barat memilih menempuh perjalanan laut menuju kawasan gunung berapi itu untuk menyaksikan langsung letusan, sebuah langkah yang memicu diskusi publik tentang kalkulasi antara kepentingan observasi lapangan, promosi daerah, dan pertimbangan keselamatan.

Peristiwa ini menjadi menarik bukan semata karena aspek dramatisnya, melainkan karena menyentuh persoalan yang lebih luas: bagaimana pemerintah daerah memosisikan kawasan rawan bencana sebagai bagian dari strategi ekonomi regional. Anak Krakatau berada di perairan Selat Sunda, berbatasan dengan Provinsi Lampung dan Banten, sehingga setiap kunjungan pejabat membawa implikasi lintas yurisdiksi.

Dampak pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Pesisir

Kawasan sekitar Selat Sunda memiliki daya tarik wisata yang signifikan, khususnya bagi wisatawan minat khusus yang tertarik pada geowisata dan vulkanologi. Data Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan Lampung menunjukkan kunjungan ke kawasan konservasi laut di sekitar Anak Krakatau mengalami kenaikan year-on-year sebesar 6,8 persen pada periode 2022-2023, meski masih di bawah level pra-pandemi 2019. Tren ini mencerminkan pulihnya sentimen pasar terhadap wisata berbasis alam.

Di satu sisi, kehadiran kepala daerah di lokasi dapat meningkatkan eksposur kawasan, menarik perhatian wisatawan domestik, dan mendorong perputaran ekonomi bagi pelaku usaha lokal seperti operator kapal, pemandu wisata, serta UMKM kuliner di titik pemberangkatan. Efek berganda (multiplier effect) dari kunjungan wisatawan biasanya menyentuh sektor akomodasi dan transportasi yang selama ini memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Di sisi lain, promosi kawasan rawan bencana menuntut mitigasi yang matang. Badan Geologi secara rutin merilis rekomendasi radius aman, dan aktivitas erupsi yang tidak dapat diprediksi menjadi faktor risiko yang harus dihitung dalam setiap rencana kunjungan. Tanpa protokol keselamatan yang ketat, lonjakan kunjungan justru berpotensi menimbulkan biaya ekonomi lebih besar melalui potensi insiden dan gangguan citra destinasi.

Respons Pasar dan Persepsi Risiko

"Kunjungan resmi ke kawasan vulkanik harus dibaca sebagai bagian dari fungsi pengawasan, bukan wisata. Selama protokol mitigasi dipatuhi, dampaknya terhadap ekonomi lokal bisa positif, tetapi persepsi risiko tetap harus dikelola dengan transparan," ujar seorang pengamat kebijakan publik yang menekankan pentingnya koordinasi antardaerah.

Dari kacamata pasar, sentimen terhadap sektor pariwisata dan kebencanaan cenderung bergerak cepat. Indeks saham sektor pariwisata dan perhotelan pernah mengalami penurunan tajam ketika terjadi erupsi besar, tetapi umumnya pulih dalam beberapa kuartal jika tidak ada eskalasi lanjutan. Ini menunjukkan bahwa fundamental sektor lebih ditentukan oleh faktor musiman, konektivitas transportasi, dan daya beli masyarakat dibanding peristiwa tunggal.

Namun, peristiwa ini juga membuka ruang diskusi tentang likuiditas anggaran daerah untuk penanggulangan bencana. Rasio kesiapsiagaan fiskal daerah untuk mitigasi bencana bervariasi, dan sering kali belum menjadi prioritas dalam struktur belanja daerah. Padahal, valuasi ekonomi dari kerusakan akibat bencana jauh melampaui biaya pencegahan yang dikeluarkan di muka.

Pro dan Kontra Kunjungan Pejabat ke Zona Berisiko

Pro: Kunjungan lapangan memberikan data langsung bagi pengambilan kebijakan, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga vulkanologi, serta membuka peluang promosi terukur bagi destinasi geowisata. Kehadiran pejabat juga dapat mendorong percepatan infrastruktur pendukung seperti dermaga dan sistem peringatan dini.

Kontra: Kunjungan semacam ini berisiko menimbulkan persepsi bahwa kawasan berbahaya aman dikunjungi tanpa prosedur, sehingga dapat memicu wisatawan awam mengabaikan rambu keselamatan. Selain itu, muncul pertanyaan tentang efisiensi anggaran perjalanan dinas dibandingkan manfaat ekonomi yang terukur.

Ke depan, proyeksi ekonomi kawasan pesisir Selat Sunda sangat bergantung pada keseimbangan antara eksploitasi potensi wisata dan pengelolaan risiko. Jika pemerintah daerah konsisten menyandingkan promosi dengan mitigasi, sektor ini berpeluang menyumbang tambahan bagi pertumbuhan ekonomi regional. Sebaliknya, tanpa tata kelola yang rapi, kenaikan kunjungan hanya akan menjadi lonjakan sementara yang cepat menguap bersama sentimen pasar.