Membedah Ketertinggalan Ekonomi Indonesia dari Vietnam

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia per kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sekitar 5,11 persen secara year-on-year, angka yang secara nominal terlihat sehat namun menyimpan catatan penting bila dibandingkan dengan laju ekspansi negara tetangga. Vietnam, menurut proyeksi Bank Dunia dan IMF, mencatat pertumbuhan mendekati 6,5 persen pada periode yang sama. Kesenjangan sekitar 1,4 poin persentase ini menjadi bahan refleksi serius bagi pemerintah, terutama ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara terbuka menjembreng sejumlah alasan struktural yang membuat ekonomi Vietnam melaju lebih cepat dari Indonesia.

Struktur Industri dan Nilai Tambah Ekspor

Di satu sisi, Vietnam berhasil membangun fundamental industri yang lebih terintegrasi dengan rantai pasok global. Negara itu mengandalkan sektor manufaktur padat teknologi menengah, seperti elektronik, tekstil, dan alas kaki, yang menyumbang porsi signifikan terhadap total ekspor. Nilai ekspor Vietnam pada 2023 menembus angka USD 355 miliar, sementara ekspor Indonesia berada di kisaran USD 258 miliar. Rasio ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Vietnam mencapai lebih dari 90 persen, sedangkan Indonesia masih berkisar 21 hingga 22 persen. Artinya, mesin pertumbuhan Vietnam jauh lebih bergantung pada permintaan eksternal yang bernilai tambah tinggi, bukan sekadar komoditas mentah.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik berupa ketergantungan pada komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Ketika harga komoditas global mengalami penurunan, sentimen pasar terhadap portofolio ekspor nasional ikut melemah. Hilirisasi yang digenjot sejak 2020 memang mulai mengubah lanskap, tetapi dampaknya belum merata dan masih terkonsentrasi pada beberapa sektor. Ketergantungan ini membuat likuiditas devisa lebih rentan terhadap gejolak harga global dibanding Vietnam yang basis ekspornya lebih terdiversifikasi.

Peran Kawasan Ekonomi Khusus dan Iklim Investasi

Faktor kedua yang disorot adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Vietnam dinilai lebih agresif dan konsisten dalam menyiapkan infrastruktur, insentif fiskal, serta kemudahan perizinan bagi investor asing. Kebijakan ini mendorong arus penanaman modal asing (PMA) yang stabil, dengan realisasi USD 23,2 miliar pada 2023. Indonesia sendiri mencatat realisasi investasi yang lebih besar secara nominal, namun porsi PMA terhadap pembentukan modal tetap bruto masih perlu dievaluasi dari sisi kualitas dan sebaran sektor.

"Vietnam punya struktur industri yang lebih siap menerima relokasi manufaktur global, sementara kita masih berjuang mengubah orientasi dari komoditas ke produk jadi," ungkap Airlangga dalam forum ekonomi belum lama ini, dikutip dari keterangan resmi kementerian.

Pro: Pemerintah telah mempercepat pembangunan KEK di sejumlah titik, seperti Sei Mangkei, Kendal, dan Morowali, yang berpotensi menjadi katalis pertumbuhan. Kontra: sejumlah analis menilai implementasi di lapangan masih terkendala tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, sehingga waktu tunggu perizinan lebih panjang dibanding Vietnam yang menerapkan mekanisme satu pintu secara disiplin.

Produktivitas, Upah, dan Daya Saing Tenaga Kerja

Dari kacamata fundamental, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama. Vietnam mencatat rasio angkatan kerja terampil yang tumbuh cepat, dengan upah minimum yang kompetitif namun produktivitas terus meningkat. Indonesia menghadapi tantangan berupa bonus demografi yang belum sepenuhnya dikonversi menjadi produktivitas tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di kisaran 73,77, sementara Vietnam mendekati 74,5, selisih tipis yang menyiratkan kompetisi ketat di pasar tenaga kerja regional.

Kapital outflow juga menjadi perhatian. Ketika valuasi aset domestik kurang menarik dan kepastian hukum belum optimal, dana asing cenderung mencari tujuan yang lebih stabil. Tren ini menuntut perbaikan iklim usaha, penyederhanaan regulasi, serta penguatan sektor manufaktur agar proyeksi pertumbuhan tidak sekadar bergantung pada konsumsi domestik. Kesimpulannya, ketertinggalan bukan soal satu variabel tunggal, melainkan akumulasi dari struktur industri, strategi KEK, dan kesiapan tenaga kerja yang harus dibenahi secara bersamaan.