Kritik Pedas Bung Hatta: Ekonomi Rakyat Era Soekarno Lebih Buruk dari Penjajahan

Di tengah gegap gempita pembangunan monumen dan retorika revolusi, secarik surat dari seorang proklamator kepada sahabatnya yang tengah berkuasa mengungkapkan keprihatinan mendalam. Surat bertanggal 1963 yang ditulis oleh Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama yang telah mundur dari jabatannya, kepada Presiden Soekarno, menjadi bukti sejarah yang mengguncang. Dalam korespondensi yang baru-baru ini terungkap ke publik, Hatta menyampaikan penilaiannya yang berani dan tanpa tedeng aling-aling: kehidupan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno kian terpuruk, bahkan melampaui penderitaan yang dialami semasa penjajahan.

Dokumen bersejarah ini tidak hanya memperlihatkan perpecahan di antara dua dwitunggal kemerdekaan, tetapi juga menjadi cermin kelam dari kegagalan kebijakan ekonomi yang diorientasikan pada politik konfrontasi. Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi dan ekonom ulung, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cita-cita kemerdekaan perlahan terkikis oleh salah urus dan penyangkalan realitas.

Latar Belakang Surat: Jerit dari Pinggir Kekuasaan

Untuk memahami bobot kritik Hatta, kita harus menengok posisinya saat itu. Setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956, Hatta memilih menarik diri dari panggung politik praktis. Keputusan ini dipicu oleh perbedaan pandangan yang tajam dengan Soekarno mengenai arah demokrasi dan pengelolaan negara. Soekarno bergerak menuju Demokrasi Terpimpin, menyingkirkan parlemen, dan memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri. Di sisi lain, Hatta menginginkan demokrasi yang sehat dengan kontrol kelembagaan yang kuat.

Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam krisis multidimensi. Hiperinflasi merajalela, produksi pangan anjlok, dan korupsi merajalela di birokrasi. Proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Monas dan penyelenggaraan Asian Games 1962 justru membebani anggaran negara. Di saat yang sama, kampanye Trikora untuk membebaskan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hatta, yang sejak awal konsisten dengan prinsip ekonomi kerakyatan, tidak bisa tinggal diam.

Isi Surat: Vonis Lebih Buruk dari Kolonialisme

Dalam suratnya kepada Soekarno, Hatta tidak sekadar menyampaikan keluhan. Ia membandingkan kondisi aktual rakyat dengan realitas yang ia saksikan sendiri di zaman Hindia Belanda. "Hidup rakyat sekarang lebih berat daripada di zaman penjajahan," demikian bunyi salah satu kalimat paling tajam dalam surat itu. Sebagai seseorang yang pernah merasakan pahitnya kolonialisme, Hatta memiliki legitimasi moral untuk melontarkan perbandingan semacam itu.

Hatta merinci indikator-indikator yang mendukung penilaiannya. Daya beli masyarakat merosot drastis akibat inflasi yang tak terkendali. Pada masa kolonial, meskipun rakyat tertindas, setidaknya ada sistem ekonomi yang relatif stabil dan produksi pangan yang cukup. Kemerdekaan yang mestinya membebaskan rakyat dari kemiskinan justru menghadirkan bentuk penderitaan baru: kelangkaan beras, antrean panjang untuk minyak tanah, dan sandang pangan yang semakin mahal. Hatta melihat bahwa kebijakan ekonomi Soekarno yang menolak bantuan luar negeri dan memutus hubungan dengan modal asing telah mengisolasi Indonesia dan menghancurkan sendi-sendi perekonomian.

Yang lebih pedih lagi, kritik Hatta bukan bermotif politik kekuasaan. Ia tidak berniat merebut jabatan atau membentuk oposisi. Surat itu adalah sebuah jeritan hati seorang negarawan yang melihat bangsanya digerogoti oleh kebijakan yang salah arah. Hatta menekankan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bendera berkibar, tetapi tentang perut rakyat yang terisi dan kehidupan yang bermartabat. Ia mengingatkan Soekarno agar mengembalikan fokus pada pembangunan ekonomi, bukan terus-menerus terbuai dalam agitasi politik dan konfrontasi internasional.

Respons dan Warisan: Surat yang Dikubur dan Diungkit Kembali

Sayangnya, surat Hatta tidak mendapat tanggapan konstruktif dari Soekarno. Sang Presiden tetap pada jalurnya, dan kondisi ekonomi terus memburuk hingga titik nadir pada tahun 1965-1966. Hatta sendiri semakin terisolasi, bahkan sempat dipersepsikan sebagai oposisi oleh rezim. Hubungan kedua tokoh proklamator itu merenggang secara permanen, menjadi salah satu tragedi politik paling menyedihkan dalam sejarah Indonesia modern.

Setelah Orde Lama tumbang, surat-surat pribadi antara Hatta dan Soekarno mulai bermunculan dan menjadi bahan kajian para sejarawan. Surat tahun 1963 ini menjadi salah satu artefak paling penting karena menunjukkan ketegangan antara idealisme dan pragmatisme, antara pembangunan ekonomi dan politik revolusi. Hatta dikenang sebagai negarawan yang berani menyuarakan kebenaran, meskipun harus berseberangan dengan sahabat dan tokoh karismatik yang dipuja rakyat.

Pelajaran untuk Generasi Kini

Pesan dari surat Hatta melampaui batas zamannya. Di era modern, peringatan itu tetap relevan: bahwa kemerdekaan politik tidak berarti apa-apa jika kemerdekaan ekonomi tidak diraih. Pemimpin harus memiliki keberanian untuk mendengar kritik, bahkan dari orang terdekat. Hatta mengajarkan bahwa loyalitas sejati seorang patriot bukanlah pada kekuasaan, melainkan pada kesejahteraan rakyat. Kritiknya yang pedas itu menjadi pengingat abadi bahwa kebijakan yang mengabaikan kebutuhan dasar rakyat, sehebat apa pun retorika yang membungkusnya, hanya akan menuai bencana.

Hari ini, ketika Indonesia masih bergulat dengan masalah ketimpangan dan kemiskinan, suara Bung Hatta kembali bergema. Ia mengingatkan kita bahwa arah pembangunan tidak boleh dikorbankan demi ambisi politik sesaat. Sejarah telah mencatat: kata-kata Hatta dalam surat 1963 itu bukan sekadar opini pribadi, melainkan sebuah vonis sejarah yang memilukan sekaligus membangunkan.