KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji, Jumat (9/1/2026). Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup dalam serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan saksi. Selain Yaqut, KPK juga menahan seorang staf khususnya di Kementerian Agama berinisial MFA yang diduga bertindak sebagai perantara penerimaan dana.

Yaqut Cholil Qoumas, pria kelahiran Rembang, 4 Januari 1975, adalah politisi Nahdlatul Ulama (NU) yang menjabat Menteri Agama periode 2020–2024. Sebelum menduduki kursi menteri, ia pernah menjadi Bupati Rembang dua periode (2010–2015 dan 2015–2020) serta Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah. Di internal PBNU, ia juga tercatat sebagai Katib Aam atau juru tulis organisasi. Namanya dikenal sebagai representasi kalangan milenial NU yang naik ke panggung politik nasional melalui dukungan koalisi partai Islam.

Kasus ini bermula dari pengembangan penyelidikan KPK terhadap penyimpangan kuota haji khusus dan haji plus tahun 2023–2024. Modus yang dijalankan, menurut penjelasan Wakil Ketua KPK, adalah pengaturan jatah kuota haji khusus yang diberikan kepada biro perjalanan tertentu tanpa melalui lelang terbuka. Setiap biro yang mendapatkan keistimewaan itu diwajibkan menyetorkan “biaya komitmen” sebesar Rp4,5 juta hingga Rp7,5 juta per jamaah ke rekening pihak ketiga yang dikendalikan oleh staf menteri. Total aliran dana yang sudah ditelusuri mencapai Rp126 miliar selama dua musim haji. Uang itu kemudian digunakan untuk membiayai proyek-proyek pribadi serta dibagikan kepada sejumlah pejabat struktural Kemenag.

Dalam jumpa pers, KPK menyebut Yaqut diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia terancam hukuman maksimal seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar. Sementara itu, staf khusus MFA disangkakan bertindak sebagai makelar yang mengoordinasikan pembayaran dari 18 biro perjalanan haji khusus yang teridentifikasi. Barang bukti yang disita meliputi dokumen kontrak, catatan keuangan digital, dan Rp32,5 miliar dalam bentuk uang tunai serta setara aset.

Reaksi publik langsung mengemuka, terutama dari kalangan organisasi Islam dan calon jamaah. Ketua Umum PP Muhammadiyah menyatakan kekecewaannya melalui akun resmi organisasi, sedangkan Lembaga Pemantau Haji dan Umrah menyebut praktik ini sudah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun. “Sistem kuota haji yang tertutup memang menjadi lahan basah korupsi. Semestinya Kemenag beralih ke lelang terbuka penuh,” tulis akun tersebut di media sosial.

Analisis Modus dan Dampak Sistemik

Secara struktural, kasus ini mencerminkan celah besar pada mekanisme alokasi kuota haji khusus. Berbeda dengan kuota haji reguler yang ditetapkan proporsional per provinsi, kuota haji khusus diberikan langsung oleh Kemenag kepada biro perjalanan yang memenuhi syarat. Tidak ada batasan harga jual paket, sehingga biro dapat menetapkan margin sangat tinggi. Dalam kondisi normal, satu paket haji khusus berkisar Rp150 juta hingga Rp300 juta, padahal biaya riil per jamaah hanya sekitar Rp95 juta—termasuk akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Selisih ini yang kemudian dijadikan celah bagi pejabat untuk meminta jatah kepada biro penyelenggara.

Data di atas menunjukkan lonjakan jumlah biro yang diduga menjadi “binaan” kasus bersamaan dengan peningkatan kuota haji khusus. Kenaikan harga paket yang tidak wajar—melonjak 48% dalam dua tahun—mengonfirmasi hipotesis adanya mark-up untuk menutup setoran ilegal. Jika diakumulasi dengan patokan selisih per jamaah sebesar Rp5 juta, maka potensi kerugian yang ditanggung calon jamaah pada 2024 saja mencapai Rp115,5 miliar.

Kronologi Pendek dan Konteks Politik

Yaqut hangat sebagai Menteri Agama di tengah pandemi dan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Rembang dalam Pilkada 2024, namun kalah tipis. Beberapa bulan pasca-kekalahannya, KPK mulai memeriksa sejumlah saksi dari Kemenag. Penetapan tersangka ini membuka spekulasi mengenai motif politis, meskipun KPK menegaskan bahwa proses hukum berjalan murni dan berbasis bukti. Mantan Wakil Ketua KPK bidang penindakan, yang kini menjadi pengajar, mengingatkan bahwa publik seharusnya berfokus pada fakta persidangan, bukan konspirasi.

Dengan ditahannya Yaqut, KPK kini memiliki waktu 20 hari pertama masa penahanan untuk melengkapi berkas. Sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dijadwalkan pada 3 Februari 2026. Publik menanti sejauh mana rantai komando terungkap dan apakah akan ada aktor lain, termasuk kolega di parlemen atau partai yang ikut menerima aliran dana.