Kolaborasi Antarwilayah Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Udara Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per awal 2024, indeks kualitas udara (IKU) di sejumlah kota besar Indonesia masih menunjukkan tren yang belum menggembirakan. Jakarta, misalnya, tercatat memiliki rata-rata konsentrasi PM2,5 yang berkisar 40-60 mikrogram per meter kubik pada musim kemarau, jauh di atas ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 15 mikrogram per meter kubik. Angka ini menempatkan persoalan polusi udara bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan tantangan nasional yang menuntut pendekatan lintas sektoral dan lintas daerah.

Polusi Udara Tidak Mengenal Batas Administratif

Di satu sisi, banyak pemerintah daerah masih bekerja dalam kerangka wilayah administratif masing-masing. Padahal, sifat polutan udara bersifat transboundary atau melintasi batas wilayah. Emisi dari kawasan industri di satu kabupaten dapat terbawa angin dan mencemari kota tetangga dalam hitungan jam. Kondisi ini membuat upaya perbaikan kualitas udara yang dilakukan secara parsial menjadi kurang efektif, karena sumber polusi dan dampaknya sering berada di yurisdiksi yang berbeda.

Di sisi lain, sejumlah daerah telah mulai membangun mekanisme koordinasi. Misalnya, kawasan aglomerasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) memiliki tantangan serupa karena tingginya volume kendaraan bermotor yang diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta unit pada 2023. Dengan mobilitas harian yang tinggi, emisi dari satu wilayah otomatis berdampak pada wilayah lain. Karena itu, kebijakan ganjil-genap atau pembatasan kendaraan yang hanya diterapkan di satu kota seringkali tidak memberikan hasil optimal.

"Data ilmiah harus menjadi dasar setiap kebijakan pengendalian polusi. Tanpa data yang terintegrasi antarwilayah, intervensi yang kita lakukan hanya bersifat tambal sulam," ujar seorang pejabat lingkungan dalam sebuah forum diskusi nasional.

Peran Data Ilmiah dan Sentimen Publik

Dari perspektif fundamental, pengukuran kualitas udara membutuhkan jaringan sensor yang memadai dan standar metodologi yang seragam. Saat ini, jumlah stasiun pemantauan udara di Indonesia masih terbatas dan belum merata. Ketiadaan data yang rapat dan real-time menyulitkan pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis bukti. Padahal, tanpa data yang valid, proyeksi dampak kesehatan dan ekonomi akibat polusi menjadi sulit dihitung secara akurat.

Pro: Penguatan sistem data memungkinkan pemerintah daerah saling berbagi informasi, sehingga kebijakan seperti peringatan dini kualitas udara bisa diterapkan serentak. Kontra: Biaya investasi sensor dan infrastruktur data cukup besar, sementara anggaran daerah bervariasi. Belum lagi, ego sektoral antarinstansi masih menjadi penghambat utama.

Dari sisi ekonomi, dampak polusi udara tidak bisa diabaikan. Estimasi Bank Dunia pada 2023 menyebutkan bahwa kerugian ekonomi akibat polusi udara di Indonesia mencapai sekitar 1-2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Angka ini mencakup biaya kesehatan, penurunan produktivitas tenaga kerja, serta kerugian akibat penurunan daya tarik investasi di sektor properti dan pariwisata.

Langkah Kolaboratif yang Diperlukan

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pembentukan forum koordinasi lintas daerah yang memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pengendalian polusi bersama. Kedua, penguatan sistem pemantauan kualitas udara nasional yang terintegrasi dan dapat diakses publik secara transparan. Ketiga, harmonisasi regulasi antarwilayah, khususnya terkait standar emisi kendaraan dan industri.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting. Kesadaran publik terhadap pentingnya udara bersih dapat mendorong tekanan positif bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menangani isu ini. Sentimen pasar dan investor juga mulai bergeser, di mana proyek-proyek yang ramah lingkungan mendapat valuasi lebih baik dibandingkan yang berpotensi mencemari lingkungan.

Dengan pendekatan kolaboratif yang didukung data ilmiah, target perbaikan kualitas udara Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Namun, tanpa komitmen lintas daerah dan lintas sektor, upaya ini hanya akan berhenti sebagai wacana. Waktu terus berjalan, dan kualitas udara yang kita hirup hari ini akan menentukan kualitas hidup generasi mendatang.