Defisit APBN Melebar ke Rp319 Triliun per September 2026

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir September 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan pelebaran dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring belanja negara yang tetap ekspansif di tengah upaya menjaga stabilitas fiskal. Pendapatan negara hingga sembilan bulan pertama tahun ini mencapai Rp2.341,5 triliun, atau baru sekitar 74,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Defisit anggaran adalah selisih antara penerimaan dan belanja negara. Ketika belanja melampaui pendapatan, pemerintah harus menutupnya melalui penerbitan surat utang atau sumber pembiayaan lain. Dalam konteks makro, angka defisit menjadi cerminan arah kebijakan fiskal sekaligus indikator seberapa besar ruang manuver pemerintah untuk mendorong pertumbuhan tanpa mengganggu kredibilitas anggaran.

Pro: Defisit Masih dalam Batas Aman dan Mendukung Pertumbuhan

Di satu sisi, defisit 1,24 persen terhadap PDB masih berada jauh di bawah ambang batas undang-undang yang mengizinkan defisit hingga 3 persen PDB. Artinya, secara fundamental ruang fiskal pemerintah masih relatif longgar. Sejumlah ekonom menilai pelebaran defisit ini justru diperlukan untuk menopang permintaan domestik di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian sentimen pasar.

"Defisit yang terjaga di bawah 2 persen PDB menunjukkan disiplin fiskal masih terpelihara. Yang perlu dicermati adalah kualitas belanjanya, bukan semata besarannya," ujar seorang pengamat fiskal dari sebuah lembaga riset ekonomi di Jakarta.

Pendapatan negara yang mencapai Rp2.341,5 triliun juga mencerminkan tren penerimaan yang tumbuh, meski perlu diakui masih mengejar target. Bila realisasi penerimaan berlanjut membaik pada kuartal keempat, defisit tahun penuh berpotensi tetap terkendali. Belanja negara yang menyasar infrastruktur, perlindungan sosial, dan program prioritas dinilai dapat menjaga momentum pertumbuhan serta menyerap tenaga kerja.

Kontra: Serapan Pendapatan Melambat dan Risiko Pembiayaan Meningkat

Di sisi lain, capaian pendapatan sebesar 74,5 persen dari target menyisakan pekerjaan besar di sisa tahun. Dengan hanya sekitar tiga bulan tersisa, pemerintah perlu mengejar sekitar 25,5 persen penerimaan yang belum terealisasi. Apabila target tidak tercapai, tekanan pada pembiayaan anggaran akan meningkat, terutama karena kebutuhan menutup defisit Rp319 triliun tetap harus dipenuhi.

Konsekuensinya, pemerintah kemungkinan menambah penerbitan surat berharga negara (SBN). Langkah ini berisiko memengaruhi likuiditas di pasar keuangan dan menimbulkan tekanan pada imbal hasil (yield) obligasi. Dalam situasi global yang masih diwarnai potensi capital outflow dari negara berkembang, kebutuhan pembiayaan yang tinggi bisa memperbesar kerentanan terhadap gejolak nilai tukar dan arus modal keluar.

Dari sisi struktur, ketergantungan pada penerimaan pajak dan kepabeanan menjadi sorotan. Bila tren harga komoditas melemah, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam berpotensi tergerus. Rasio defisit yang melebar juga dapat memengaruhi persepsi lembaga pemeringkat terhadap valuasi risiko fiskal Indonesia, meski selama tetap di bawah batas aman, dampaknya umumnya terbatas.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Ke depan, perhatian akan tertuju pada realisasi penerimaan kuartal keempat serta strategi pembiayaan yang dipilih pemerintah. Bila serapan belanja tetap tinggi sementara pendapatan melambat, defisit tahun penuh berpotensi mendekati atau melampaui asumsi awal. Namun, bila penerimaan membaik seiring pemulihan aktivitas ekonomi, tekanan fiskal bisa mereda.

Bagi pelaku pasar, kombinasi defisit yang melebar dan kebutuhan pembiayaan yang besar menjadi faktor yang perlu dicermati dalam menyusun portofolio, terutama pada instrumen pendapatan tetap. Secara keseluruhan, angka Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan dan upaya menjaga keberlanjutan fiskal. Yang menentukan bukan sekadar besaran defisit, melainkan bagaimana anggaran dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.