KNMP Makassar: Peluang dan Tantangan Motor Ekonomi Baru Nelayan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per triwulan II 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sekitar 12,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan subsektor perikanan tumbuh sekitar 4,5 persen secara year-on-year. Di tengah struktur ekonomi yang masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, pemerintah mempercepat transformasi ekonomi pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang salah satu lokasi percontohannya berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Program ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus instrumen peningkatan kesejahteraan nelayan skala kecil.

Fundamental Sektor Perikanan dan Posisi Strategis Makassar

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi perikanan tangkap nasional berkisar 7,5 juta ton per tahun, sementara total produksi perikanan Indonesia, termasuk budidaya, menembus 24 juta ton. Sulawesi Selatan merupakan salah satu penopang utama dengan kontribusi signifikan pada komoditas rumput laut, tuna, dan bandeng. Makassar sendiri berfungsi sebagai gerbang logistik kawasan Indonesia timur, sehingga keberadaan sentra perikanan terpadu di kota ini memiliki nilai strategis dari sisi rantai pasok, yakni rangkaian proses dari produksi hingga distribusi ke konsumen akhir.

Meski demikian, fundamental nelayan kecil masih rapuh. Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) — rasio harga yang diterima nelayan terhadap harga yang dibayarkan untuk kebutuhan produksi dan konsumsi — berada di level 106 hingga 108 dalam beberapa tahun terakhir. Angka di atas 100 memang menunjukkan surplus secara nominal, tetapi kenaikannya lambat dibandingkan indeks harga konsumen. Sekitar 2,1 juta rumah tangga nelayan di Indonesia masih didominasi armada kecil di bawah 10 gross ton (GT) dengan akses pembiayaan dan teknologi yang terbatas.

Di Satu Sisi: Potensi Multiplier Effect Ekonomi Pesisir

Di satu sisi, KNMP berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect), yakni dampak berantai dari satu aktivitas ekonomi terhadap aktivitas lainnya. Dengan fasilitas terpadu seperti dermaga, cold storage atau gudang pendingin, tempat pelelangan ikan modern, dan unit pengolahan, kehilangan pascapanen — yang selama ini diperkirakan mencapai 20 hingga 25 persen dari total tangkapan — dapat ditekan secara signifikan. Setiap penurunan susut pascapanen sebesar satu persen berpotensi menambah pendapatan nelayan hingga ratusan miliar rupiah per tahun secara agregat.

Dari sisi likuiditas ekonomi lokal, keberadaan sentra terpadu memperpendek rantai distribusi. Nelayan yang sebelumnya menjual hasil tangkapan ke tengkulak dengan potongan harga 30 hingga 40 persen di bawah harga pasar berpeluang mengakses pelelangan langsung. Valuasi produk perikanan juga meningkat apabila diolah menjadi produk bernilai tambah seperti fillet, bakso ikan, atau tepung ikan, ketimbang dijual mentah. Tren ini sejalan dengan upaya hilirisasi komoditas yang menjadi prioritas kebijakan ekonomi nasional.

"Program semacam KNMP hanya akan efektif jika diikuti tata kelola kelembagaan yang kuat di tingkat koperasi nelayan, akses pembiayaan berkelanjutan, dan kepastian pasar. Infrastruktur fisik tanpa ekosistem pendukung berisiko menjadi aset yang tidak produktif," ujar seorang pengamat ekonomi maritim dari perguruan tinggi di Makassar.

Di Sisi Lain: Risiko Keberlanjutan dan Efektivitas Anggaran

Di sisi lain, pengalaman program serupa menunjukkan hasil yang beragam. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang diluncurkan pada periode pemerintahan sebelumnya di sejumlah pulau terluar menghadapi kendala utilisasi rendah, biaya operasional tinggi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Tanpa model bisnis yang jelas, fasilitas senilai miliaran rupiah berisiko tidak termanfaatkan optimal, sehingga rasio manfaat terhadap biaya menjadi tidak efisien dan membebani keuangan negara dalam jangka panjang.

Aspek pembiayaan juga patut dicermati. Jika program bertumpu sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa skema keberlanjutan, eksistensinya rentan terhadap perubahan prioritas politik anggaran. Sentimen pasar terhadap komoditas perikanan pun fluktuatif; harga tuna dan rumput laut di pasar global sangat dipengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah serta permintaan ekspor dari Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Tekanan eksternal semacam ini berada di luar kendali kebijakan domestik.

Proyeksi dan Indikator yang Perlu Dicermati

Ke depan, keberhasilan KNMP Makassar dapat diukur dari beberapa indikator objektif: kenaikan NTN di wilayah pesisir Sulawesi Selatan di atas rata-rata nasional, peningkatan volume pelelangan ikan, pertumbuhan portofolio kredit perbankan ke sektor perikanan — yang menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini masih di bawah 2 persen dari total kredit nasional — serta penurunan tingkat kemiskinan nelayan yang selama ini berada di atas rata-rata nasional sekitar 9 persen.

Pada akhirnya, KNMP adalah instrumen, bukan tujuan akhir. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik, program ini berpeluang menjadi motor ekonomi baru bagi nelayan Makassar sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebaliknya, tanpa pendampingan kelembagaan dan keberlanjutan pembiayaan, ia berisiko mengulang pola program infrastruktur perikanan sebelumnya: megah di awal, sepi di kemudian hari. Keseimbangan antara ambisi pembangunan dan disiplin evaluasi akan menentukan apakah transformasi ekonomi pesisir ini benar-benar mengalami kenaikan berkelanjutan atau sekadar tren sesaat.