Ketua Joman Dan Andi Azwan Diperiksa Polres Depok

DEPOK – Kepolisian Resor Metro Depok resmi mengonfirmasi pemeriksaan terhadap Andi Azwan, figur publik yang dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara sekaligus Ketua Umum Jokowi Mania (Joman). Pemeriksaan ini berlangsung di Mapolres Metro Depok dan telah memasuki tahap klarifikasi intensif terkait dugaan pelanggaran hukum yang tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra, memberikan keterangan pers resmi mengenai proses hukum yang tengah dijalani oleh tokoh relawan pendukung pemerintah tersebut.

Kehadiran Andi Azwan di Mapolres Metro Depok bukanlah agenda yang direncanakan secara publik. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, ia mendatangi kantor polisi setelah menerima surat panggilan klarifikasi yang dilayangkan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Depok. Pemeriksaan ini berkaitan dengan laporan kepolisian yang diajukan oleh pihak pelapor beberapa waktu lalu, mengarah pada dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang termanifestasi dalam unggahan media sosial. Dalam ekosistem relawan politik nasional, komunitas Joman dan Militan Gibran Nusantara dikenal memiliki basis massa yang militan dan loyal, sehingga pemeriksaan terhadap ketuanya menyita perhatian publik.

Duduk Perkara Laporan Kepolisian

AKP Hendra sebagai juru bicara resmi Polres Metro Depok tidak secara eksplisit menyebutkan riwayat kronologis lengkap lantaran proses penyelidikan masih bergulir. Namun ia membenarkan bahwa Andi Azwan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Pemeriksaan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan awal di mana penyidik tengah mencari tahu unsur-unsur pidana potensial dari konten atau pernyataan yang dipersoalkan oleh pelapor. "Kita masih melakukan pendalaman materi laporan. Yang bersangkutan sudah hadir memenuhi panggilan klarifikasi dan memberikan keterangan secara kooperatif," ujar AKP Hendra saat diwawancarai awak media.

Pemeriksaan ini menuai sorotan lantaran identitas Andi Azwan yang tidak hanya memimpin relawan Gibran (kini Wakil Presiden terpilih), tetapi juga merupakan pemimpin Joman, sebuah basis relawan garis keras pendukung Presiden Joko Widodo. Kedekatan struktur relawan dengan lingkar kekuasaan ini memicu pertanyaan terkait independensi proses hukum yang tengah berjalan. Meski demikian, AKP Hendra menegaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara profesional tanpa tekanan dari pihak manapun. "Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kami jamin proses ini berjalan transparan dan sesuai prosedur," tambahnya.

Respons Andi Azwan dan Sikap Kooperatif

Berdasarkan pantauan, Andi Azwan terlihat hadir dengan mengenakan kemeja batik dan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Ia tidak banyak memberikan komentar detail kepada media yang sudah menunggu di pintu keluar Mapolres. Dari gestur dan pernyataan singkat yang dilontarkan, Andi menyatakan bahwa dirinya menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah dijalankan oleh kepolisian dan menyerahkan seluruh penanganan kasus kepada kuasa hukumnya. Sebagai tokoh relawan yang kerap kali lantang menyuarakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, momen ini menjadi ujian tersendiri bagi soliditas internal kelompok relawan.

Pihak kuasa hukum Andi Azwan menambahkan bahwa kliennya membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Mereka meyakini bahwa konten yang menjadi objek laporan adalah bagian dari kritik sosial dan ekspresi dukungan politik yang dilindungi oleh konstitusi. Proses bantahan ini akan diserahkan langsung kepada penyidik dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Sebagai langkah lanjutan, penyidik Satreskrim akan melakukan gelar perkara internal untuk menentukan status dari laporan tersebut, apakah dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak.

"Kita masih melakukan pendalaman. Apakah keterangan dari saksi terlapor dan saksi pelapor sudah memenuhi unsur pidana, itu yang akan kita analisis bersama dalam waktu dekat," pungkas AKP Hendra saat dikonfirmasi mengenai timeline penanganan kasus.

Proses ini menjadi salah satu dari sekian banyak dinamika relawan politik yang kerap berujung pada jalur litigasi dan delik aduan di era digital. Kepolisian mengimbau agar seluruh elite dan simpul relawan politik dapat menjaga etika komunikasi publik guna mewujudkan ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.