Ketua DPRD Bandung Tinggalkan Mobil Dinas, Pilih Bersepeda Demi Hemat Anggaran

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya memukul daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong sejumlah pejabat publik untuk mulai memikirkan kembali pola belanja operasional mereka. Di Kota Bandung, seorang anggota dewan mengambil langkah yang tidak biasa dan sarat makna: meninggalkan mobil dinasnya dan memilih bersepeda menuju kantor.

Latar Belakang Kebijakan Penghematan

Tekanan fiskal yang semakin berat akibat lonjakan harga komoditas global memaksa pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mempercepat implementasi program efisiensi anggaran. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa biaya subsidi energi berpotensi membengkak hingga lebih dari 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong banyak kepala daerah menginstruksikan pemangkasan belanja non-esensial, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas.

Namun, instruksi semacam itu kerap dipandang sebelah mata oleh para pejabat. Di sinilah langkah Mohammad Aten Hawadi, Ketua DPRD Bandung, menjadi berbeda. Ia tidak sekadar meneken memo penghematan, melainkan mempraktikkannya secara langsung. Mulai pekan ini, ia tidak lagi menggunakan mobil dinas yang biasa mengantarnya dari rumah ke gedung dewan. Sebagai gantinya, ia mengayuh sepeda pribadi sejauh hampir delapan kilometer setiap pagi.

Tindakan Simbolis dengan Dampak Nyata

"Saya ingin menunjukkan bahwa efisiensi harus dimulai dari pimpinan. Kalau hanya mengimbau tanpa contoh, sulit berharap jajaran lain mengikuti," ujar Aten saat ditemui di sela-sela resepsi paripurna. Ia menegaskan, keputusan ini diambil secara sukarela tanpa paksaan partai maupun fraksi. Meski terkesan sederhana, langkah itu langsung menghemat sekitar Rp6 juta per bulan yang seharusnya dialokasikan untuk bahan bakar dan perawatan mobil dinasnya.

Angka itu mungkin terlihat kecil bagi publik yang belum akrab dengan rincian anggaran, tetapi jika dikalikan dengan jumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, potensi penghematannya bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Di tengah defisit anggaran yang harus ditambal, setiap rupiah yang bisa dialihkan ke sektor produktif seperti kesehatan dan pendidikan tentu amat berarti.

Respon Publik dan Kolega Dewan

Aksi bersepeda Ketua DPRD ini segera menjadi perbincangan hangat di media sosial. Warganet banyak yang mengapresiasi, meskipun tidak sedikit pula yang skeptis dan menganggapnya sebagai pencitraan semata. "Bagus kalau memang konsisten. Tapi yang lebih penting adalah memastikan program-program yang langsung menyentuh rakyat juga berjalan efisien," tulis seorang pengguna Twitter dengan ribuan likes.

Di internal DPRD, respons terbelah. Beberapa anggota menyatakan dukungan dan terinspirasi untuk melakukan hal serupa, setidaknya satu atau dua kali dalam seminggu. Namun, ada pula yang mengingatkan bahwa tidak semua wilayah di Bandung ramah bagi pesepeda, terutama jika menyangkut mobilitas mendesak atau keamanan pribadi. "Ini inisiatif pribadi yang patut dihargai, tapi jangan dipaksakan ke semua anggota. Kondisi tiap orang berbeda-beda," ujar seorang anggota dewan dari fraksi lain.

Tantangan dan Keberlanjutan

Praktik commuting dengan sepeda di tengah kota berpenduduk padat seperti Bandung tentu tidak bebas hambatan. Polusi udara, kemacetan, serta minimnya lajur khusus sepeda menjadi kendala sehari-hari. Aten mengakui bahwa pada awalnya ia harus beradaptasi dengan kondisi jalan yang sering kali tidak bersahabat. "Pekan pertama cukup berat, tapi sekarang badan sudah mulai terbiasa. Paling tidak, saya juga ikut berkontribusi menurunkan emisi karbon," katanya.

Para pengamat ekonomi menilai, gerakan efisiensi di tingkat elite politik memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap pengelolaan anggaran secara luas. "Ketika pimpinan menunjukkan kesediaan berkorban, birokrasi akan lebih disiplin dalam merealisasikan program efisiensi. Ini soal keteladanan," ujar ekonom Universitas Padjajaran, yang dikutip melalui keterangan tertulis. Ia menambahkan, penghematan pada pos belanja operasional kendaraan bisa dialihkan untuk belanja modal yang memiliki efek pengganda terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, para pegiat lingkungan melihat aksi Aten sebagai momentum untuk mendorong kembali wacana transportasi ramah lingkungan di kalangan aparatur sipil negara. Beberapa kota di Jawa Barat, termasuk Bandung, sebenarnya telah memiliki program bike-to-work yang rutin digelar setiap Jumat. Namun, partisipasi dari pejabat setingkat dewan masih sangat minim. Diharapkan, langkah ini dapat membuka jalan bagi kebijakan insentif bagi pegawai yang bersepeda, seperti tunjangan transportasi ramah lingkungan atau fasilitas parkir khusus sepeda di perkantoran pemerintah.

Menuju Budaya Birokrasi yang Lebih Sederhana

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh inflasi dan kenaikan suku bunga acuan, setiap jajaran pemerintah harus berbenah. Budaya seremonial dan pemborosan yang selama ini melekat pada birokrasi perlahan mulai digerogoti, salah satunya lewat aksi individual seperti yang dilakukan oleh Ketua DPRD Bandung. Kendati baru pada taraf simbolik, langkah ini bisa menjadi pemantik bagi gerakan efisiensi yang lebih sistemik, termasuk audit kendaraan dinas secara menyeluruh dan penerapan aplikasi pemesanan kendaraan bersama (sharing) antarbagian.

Apakah langkah ini akan diikuti oleh pejabat lain di pemerintahan kota, provinsi, bahkan pusat? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, di tengah hiruk-pikuk kenaikan harga BBM yang terus membebani masyarakat, sosok pemimpin yang rela meninggalkan mobil dinas dan mengayuh sepeda menuju kantor setidaknya memberikan secercah harapan bahwa efisiensi anggaran bisa dimulai dari hal yang paling mendasar: dari diri sendiri.