Ketika Pajak Rakyat Membiayai Militer, Fiskal Negara Pun Retak

Berdasarkan data Bank Indonesia, OJK, dan sejumlah lembaga statistik Eropa per kuartal IV 2024, sejumlah negara kaya di Benua Biru kini menghadapi tekanan fiskal yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini bukan disebabkan oleh resesi global semata, melainkan oleh pergeseran alokasi belanja negara yang semakin berat ke sektor pertahanan. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di beberapa negara anggota Uni Eropa kembali menembus angka 100 persen, sementara ruang fiskal untuk layanan publik justru menyempit. Pertanyaannya sederhana namun mengganggu: apa yang terjadi ketika uang pajak rakyat dialihkan untuk menopang mesin perang?

Pergeseran Alokasi Anggaran: Dari Kesejahteraan ke Pertahanan

Secara historis, banyak negara Eropa menikmati apa yang disebut sebagai "dividen perdamaian"—kondisi di mana anggaran pertahanan ditekan rendah karena jaminan keamanan kolektif. Namun tren berubah drastis sejak 2022. Berdasarkan proyeksi NATO dan lembaga fiskal independen, belanja militer beberapa negara anggota melonjak dari rata-rata 1,4 persen PDB pada 2019 menjadi mendekati 2,5 persen PDB pada 2024. Kenaikan ini, secara akuntansi makro, harus dibiayai dari suatu tempat: entah melalui kenaikan pajak, pemangkasan belanja sosial, atau penerbitan utang baru.

Yang sering luput dari perhatian publik adalah dampak berantainya. Ketika anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dikorbankan, daya beli masyarakat melemah, indeks pembangunan manusia (IPM) stagnan, dan sentimen pasar terhadap obligasi negara memburuk. Yield surat utang pemerintah pun naik, yang berarti biaya pinjaman negara semakin mahal. Inilah yang oleh sebagian ekonom disebut sebagai "efek crowd-out": sektor swasta kehilangan likuiditas karena negara menyerap dana besar untuk kebutuhan yang tidak produktif secara ekonomi.

Pro: Argumentasi Keamanan dan Kedaulatan

Di satu sisi, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa belanja pertahanan adalah investasi kedaulatan. Tanpa kapasitas militer yang memadai, stabilitas politik dan keamanan ekonomi negara terancam. Konflik geopolitik di perbatasan timur Eropa menjadi justifikasi utama. Menurut sebagian analis, negara yang lemah secara militer justru menghadapi risiko capital outflow lebih besar karena investor menganggap risiko politiknya tinggi. Dalam kerangka ini, penguatan pertahanan dipandang sebagai prasyarat fundamental bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Keamanan adalah barang publik yang paling mahal. Tanpa stabilitas, tidak ada pasar yang bisa berfungsi," ujar seorang ekonom pertahanan dari lembaga riset Eropa, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Argumen ini tidak sepenuhnya salah. Namun, pertanyaannya adalah seberapa jauh batas rasional dari belanja tersebut. Ketika porsi militer menembus 3 persen PDB tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi yang setara, defisit anggaran membengkak, dan kepercayaan pasar mulai tergerus.

Kontra: Beban Fiskal dan Risiko Kebangkrutan Negara

Di sisi lain, data menunjukkan bahwa beberapa negara dengan kenaikan belanja militer agresif justru mengalami penurunan peringkat kredit (credit rating). Lembaga pemeringkat global mencatat bahwa rasio utang terhadap PDB di negara-negara tersebut naik dari 78 persen pada 2019 menjadi 104 persen pada 2024. Ini bukan angka yang bisa diabaikan. Artinya, setiap rupiah—atau euro—dari pajak rakyat tidak lagi sepenuhnya kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik, melainkan habis untuk membayar bunga utang dan pengadaan alutsista.

Konsekuensinya terasa di tingkat mikro. Harga pangan naik, subsidi energi dipangkas, dan kelas menengah mulai terpukul. Dalam bahasa ekonomi, terjadi penurunan daya beli riil yang pada akhirnya menekan konsumsi domestik—komponen utama PDB di banyak negara Eropa. Jika tren ini berlanjut tanpa koreksi fiskal yang serius, bukan tidak mungkin skenario kebangkrutan negara—seperti yang pernah terjadi di Yunani pada 2010—kembali menghantui.

Yang perlu dicatat, kebangkrutan negara tidak selalu berarti negara tersebut bubar. Dalam praktiknya, ini berarti negara gagal membayar utang, membutuhkan bailout, atau harus menerima paket pemotongan anggaran drastis yang menekan rakyat kecil. Inilah ironi terbesar: pajak yang seharusnya mensejahterakan rakyat, dalam kondisi tertentu, justru menjadi beban yang menghancurkan fondasi ekonominya sendiri.

Fundamental vs Sentimen Pasar: Apa Kata Data?

Jika kita menimbang secara berimbang, persoalannya bukan pada ada atau tidaknya belanja militer, melainkan pada proporsi dan prioritas. Negara dengan fundamental fiskal kuat—rasio utang di bawah 60 persen PDB, pertumbuhan ekonomi di atas 3 persen, dan inflasi terkendali—masih memiliki ruang untuk membiayai pertahanan tanpa mengorbankan kesejahteraan. Sebaliknya, negara dengan ruang fiskal sempit yang memaksakan belanja militer besar hanya akan mempercepat kerapuhan ekonominya.

Proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa tanpa reformasi struktural, tekanan fiskal ini akan berlanjut setidaknya hingga 2030. Investor global pun mulai mencermati portofolio mereka, memindahkan dana dari negara-negara dengan risiko fiskal tinggi ke aset yang lebih aman. Ini adalah sinyal bahwa sentimen pasar tidak bisa dibeli dengan retorika kedaulatan semata.

Kesimpulannya, kebijakan alokasi anggaran adalah cermin dari prioritas sebuah bangsa. Ketika pajak rakyat lebih banyak mengalir ke barak daripada ke sekolah dan rumah sakit, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal keamanan, melainkan soal keadilan dan keberlanjutan. Data sudah berbicara; sekarang terserah pada pembuat kebijakan untuk mendengarkannya.