Kementan Ambil Alih Penyuluh Pertanian, Apa Dampaknya?

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per September 2026, pengelolaan penyuluh pertanian resmi beralih dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat. Kebijakan ini menandai perubahan fundamental dalam tata kelola sumber daya manusia di sektor pertanian, yang selama lebih dari dua dekade berada di bawah kewenangan kabupaten dan kota. Langkah ini diambil di tengah tekanan pada sektor pangan nasional, dengan produksi padi year-on-year yang menunjukkan tren stagnasi di kisaran 2-3 persen dalam lima tahun terakhir, sementara jumlah penyuluh aktif dilaporkan menurun dari sekitar 43.000 orang pada 2015 menjadi kurang dari 30.000 orang pada 2025.

Alasan di Balik Sentralisasi Penyuluh

Di satu sisi, pengambilalihan ini dipandang sebagai respons terhadap melemahnya kapasitas fiskal daerah. Setelah desentralisasi, banyak Pemda mengalihkan anggaran penyuluhan ke pos belanja lain yang dianggap lebih mendesak, seperti infrastruktur dan kesehatan. Akibatnya, rasio penyuluh terhadap petani memburuk drastis, dari 1:300 pada 2010 menjadi 1:1.200 pada 2024. Kondisi ini dinilai menghambat transfer teknologi, terutama dalam penerapan varietas unggul dan sistem tanam jajar legowo yang menargetkan kenaikan indeks pertanaman.

Di sisi lain, sentralisasi berpotensi menciptakan efisiensi anggaran melalui skema penggajian dan pelatihan terpadu. Pemerintah pusat dapat menstandarkan kurikulum penyuluhan, memperkuat literasi digital petani, serta mempercepat diseminasi informasi harga dan cuaca. Namun, kekhawatiran muncul terkait hilangnya kontekstualitas lokal, mengingat kebutuhan petani di Jawa berbeda dengan di Papua atau Nusa Tenggara Timur.

Respons Ahli dan Pelaku Pasar

"Pengambilalihan ini bisa memperbaiki koordinasi vertikal, tetapi harus diimbangi dengan insentif yang kompetitif agar penyuluh tidak beralih ke sektor lain. Tanpa itu, capital outflow tenaga terampil dari pedesaan akan berlanjut," ujar seorang ekonom pertanian dari sebuah lembaga riset independen.

Dari kacamata pelaku usaha tani, kepastian pasokan sarana produksi dan pendampingan teknis menjadi faktor penentu. Pro: dengan kendali pusat, distribusi benih dan pupuk bersubsidi dapat lebih terukur, sehingga mengurangi disparitas harga antarwilayah. Kontra: birokrasi pusat berpotensi lambat merespons dinamika serangan hama dan perubahan iklim di tingkat lokal.

Proyeksi dan Risiko ke Depan

Proyeksi jangka pendek menunjukkan bahwa konsolidasi ini membutuhkan waktu transisi minimal 12-18 bulan. Selama periode tersebut, risiko penurunan intensitas pendampingan di lapangan cukup tinggi, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Pemerintah perlu memastikan likuiditas anggaran untuk tunjangan transportasi dan operasional penyuluh, karena tanpa dukungan itu, valuasi kinerja sektor pertanian bisa tergerus.

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di kisaran 105-108 pada 2025 menjadi sinyal bahwa daya beli petani masih rentan. Sentimen pasar terhadap kebijakan ini bervariasi: investor di sektor agribisnis melihat peluang standardisasi, sementara kalangan akademisi menuntut adanya mekanisme pengawasan partisipatif agar penyuluh tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan administratif.

Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada tiga hal: pertama, kejelasan pola karier dan remunerasi penyuluh; kedua, integrasi data petani dengan sistem digital nasional; ketiga, fleksibilitas program yang mengakomodasi kearifan lokal. Tanpa itu, pengambilalihan hanya menjadi perpindahan beban, bukan solusi fundamental bagi ketahanan pangan nasional.