Kemenko Hilirisasi Belum Punya Anggaran, Bahlil Bantah Pemborosan

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per September 2026, Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tercatat belum memiliki pagu anggaran tersendiri dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa lembaga koordinasi baru tersebut untuk sementara menumpang pada alokasi belanja Kementerian ESDM guna membiayai operasional harian, termasuk rapat koordinasi, perjalanan dinas, dan dukungan sekretariat. Situasi ini memantik pertanyaan publik soal efisiensi belanja negara, terutama ketika pemerintah tengah mengejar target penerimaan dan menekan defisit anggaran.

Struktur Anggaran dan Posisi Fiskal

Dalam kerangka kelembagaan, sebuah kementerian koordinator idealnya memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sendiri yang disahkan melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Namun, karena Kemenko Hilirisasi baru dibentuk pada periode pemerintahan saat ini, proses penyusunan pagu masih berjalan dan kemungkinan baru masuk dalam siklus APBN berikutnya. Konsekuensinya, seluruh kebutuhan operasional dibebankan pada anggaran Kementerian ESDM yang sudah memiliki komitmen belanja seperti subsidi energi, infrastruktur ketenagalistrikan, dan program transisi energi bersih.

Untuk pembaca awam, pagu anggaran adalah batas maksimal belanja yang boleh dikeluarkan sebuah instansi dalam satu tahun fiskal. Tanpa pagu sendiri, sebuah lembaga tidak bisa membuka rekening belanja tersendiri dan harus menginduk pada unit lain. Praktik ini secara administratif dimungkinkan, tetapi berpotensi menimbulkan tumpang tindih pencatatan dan menyulitkan audit kinerja karena output kegiatan bercampur dengan program induknya.

Di satu sisi, penumpangan anggaran ini bisa dibaca sebagai langkah penghematan jangka pendek. Pemerintah menghindari pengeluaran baru untuk sewa kantor, pengadaan sarana, dan tunjangan struktur yang biasanya melekat pada kementerian koordinator. Dengan begitu, ruang fiskal tetap terjaga dan defisit anggaran tidak bertambah. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja negara juga tidak langsung membengkak.

Pro dan Kontra Efisiensi Kelembagaan

Pro: Efisiensi struktural. Sejumlah ekonom menilai pembentukan kementerian koordinator tanpa anggaran mandiri mencerminkan upaya merampingkan birokrasi. Jika koordinasi lintas sektor bisa berjalan tanpa membangun struktur penuh, biaya operasional dapat ditekan hingga puluhan miliar rupiah per tahun. Dana tersebut dapat dialihkan ke program produktif seperti hilirisasi nikel, bauksit, dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontra: Risiko tumpang tindih dan lemahnya akuntabilitas. Tanpa pagu tersendiri, tolok ukur kinerja menjadi kabur. Publik sulit menilai berapa biaya sebenarnya untuk mengoordinasikan kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Selain itu, ketergantungan pada anggaran Kementerian ESDM berpotensi mengganggu likuiditas program prioritas yang sudah terjadwal, misalnya percepatan pembangkit energi terbarukan dan program co-firing biomassa. Dalam konteks tata kelola, lembaga tanpa DIPA sendiri juga lebih rentan menghadapi temuan audit karena jejak belanja tidak terpisah jelas.

"Koordinasi yang efektif tidak selalu identik dengan anggaran besar, tetapi akuntabilitas fiskal tetap menuntut kejelasan pagu dan keluaran yang terukur," ujar seorang analis fiskal dari lembaga riset independen, menanggapi polemik ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Hilirisasi menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional agar struktur anggaran mandiri bisa disiapkan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, Kementerian ESDM memastikan operasional koordinasi tidak mengganggu alokasi belanja yang sudah ada karena dibiayai dari pos dukungan manajemen dan efisiensi internal.

Dampak ke Sentimen Pasar dan Sektor Energi

Dari kacamata pasar, isu ini relatif netral terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maupun valuasi emiten sektor energi. Pelaku pasar lebih mencermati faktor fundamental seperti harga komoditas, realisasi investasi hilirisasi, dan arah suku bunga global yang memengaruhi capital outflow. Namun, ketidakpastian kelembagaan bisa menjadi sentimen negatif jangka menengah jika menghambat perizinan investasi di sektor pengolahan mineral dan energi terbarukan.

Secara year-on-year, realisasi investasi di sektor hilirisasi mencatat kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh larangan ekspor bahan mentah dan pembangunan smelter. Keberlanjutan tren ini bergantung pada kepastian regulasi, insentif fiskal, serta kapasitas kelembagaan yang mengoordinasikannya. Likuiditas global yang masih ketat dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang moderat menuntut pemerintah menjaga kredibilitas belanja, termasuk transparansi anggaran kementerian baru.

Ke depan, tiga hal perlu dicermati. Pertama, kepastian pagu anggaran Kemenko Hilirisasi dalam APBN mendatang. Kedua, kejelasan indikator kinerja agar publik bisa menilai efektivitas koordinasi. Ketiga, dampaknya terhadap iklim investasi di sektor energi dan mineral. Tanpa ketiganya, perdebatan soal pemborosan versus penghematan berpotensi terus berulang setiap siklus anggaran.

Pada akhirnya, ukuran utama bukan ada atau tidaknya anggaran tersendiri, melainkan apakah setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan keluaran yang sebanding bagi perekonomian. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prasyarat agar kebijakan hilirisasi dan transisi energi tidak sekadar menjadi narasi, tetapi benar-benar mendorong nilai tambah nasional.