Kemenkeu Pertimbangkan Penguasaan Mayoritas Saham Kereta Cepat Whoosh

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per kuartal terakhir, wacana pengambilalihan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah pusat menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut membahas percepatan pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) serta penyempurnaan regulasi perpajakan yang bertujuan mentransformasi BUMN menjadi lebih efisien. Langkah ini dinilai sebagai respons atas tekanan fiskal yang meningkat, mengingat proyek senilai Rp 79,3 triliun tersebut membutuhkan dukungan finansial yang solid dari pemerintah.

Rasionalisasi Pengambilalihan Saham Whoosh

Di satu sisi, langkah Kemenkeu untuk mengambil alih mayoritas saham Whoosh didasari oleh kebutuhan untuk memperkuat pengawasan langsung terhadap aset strategis nasional. Dengan kepemilikan 60 persen, pemerintah dapat mengendalikan keputusan operasional dan memastikan proyek kereta cepat tidak terbebani oleh struktur utang yang rumit. Menurut catatan internal Kementerian BUMN, total pinjaman KCIC mencapai Rp 45 triliun dengan skema penjaminan pemerintah, sehingga kontrol mayoritas dianggap mampu menekan risiko moral hazard. Di sisi lain, pengambilalihan ini berpotensi mengubah komposisi pemegang saham yang sebelumnya didominasi konsorsium BUMN seperti Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Para analis menilai bahwa perubahan struktur kepemilikan dapat mempengaruhi hubungan bilateral dengan China, terutama dalam hal transfer teknologi dan pemeliharaan sarana.

Pro: Pengambilalihan saham akan memberikan kepastian hukum dan finansial bagi keberlanjutan operasional Whoosh. Dengan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali, proses restrukturisasi utang dapat dilakukan lebih cepat melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Kontra: Langkah ini justru membebani APBN karena pemerintah harus menyiapkan dana segar untuk membeli saham dari pihak swasta, sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB sudah berada di kisaran 39,5 persen per Agustus 2024. Jika tidak dikelola hati-hati, capital outflow dari investor asing dapat terjadi karena sentimen negatif terhadap intervensi negara.

Dampak Regulasi Perpajakan terhadap Transformasi BUMN

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi perpajakan menjadi kunci dalam menciptakan efisiensi BUMN. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pemberian insentif pajak bagi BUMN yang melakukan digitalisasi layanan dan pengurangan biaya operasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak mencapai 12,7 persen pada tahun fiskal 2023, naik 0,8 persen year-on-year. Namun, beban pajak berganda seringkali menjadi kendala bagi anak usaha BUMN yang beroperasi di sektor transportasi. Melalui revisi aturan, pemerintah berencana menyederhanakan skema pemotongan PPh Pasal 23 atas dividen dan bunga pinjaman antar-BUMN, yang selama ini menjadi sumber inefisiensi.

Di sisi lain, perubahan regulasi perpajakan juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap likuiditas pasar. Jika insentif terlalu longgar, penerimaan negara berisiko turun signifikan, mengingat sektor transportasi hanya menyumbang 4,2 persen dari total PDB. Para pengamat menilai bahwa transformasi BUMN tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada perbaikan tata kelola dan profesionalisme manajemen. Sebagai contoh, efisiensi operasional Whoosh yang saat ini mencapai 89 persen tingkat ketepatan waktu dapat ditingkatkan menjadi 95 persen dengan investasi pada sistem pemeliharaan prediktif, yang membutuhkan kolaborasi dengan mitra teknologi global.

Proyeksi Keuangan dan Sentimen Pasar

Menanggapi wacana ini, pasar modal menunjukkan reaksi beragam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan tipis 0,3 persen pada sesi perdagangan setelah pengumuman, didorong oleh sektor perbankan yang diuntungkan dari potensi penjaminan pemerintah. Namun, obligasi BUMN di pasar sekunder justru mengalami penurunan yield sebesar 15 basis poin, mengindikasikan bahwa investor melihat risiko kredit yang menurun. Fundamental ekonomi makro tetap mendukung, dengan inflasi yang terkendali di level 2,8 persen dan cadangan devisa sebesar 145 miliar dolar AS per akhir bulan lalu.

Di satu sisi, pengambilalihan saham dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas. Di sisi lain, beban fiskal tambahan dapat mengganggu target defisit APBN yang ditetapkan sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Oleh karena itu, Kemenkeu dan BP BUMN sepakat untuk membentuk tim kajian bersama yang akan merampungkan skema pendanaan dalam 60 hari ke depan. Proyeksi arus kas Whoosh menunjukkan bahwa titik impas (break-even point) akan tercapai pada tahun 2028 jika tingkat okupansi rata-rata mencapai 70 persen, yang saat ini baru berada di angka 65 persen.

"Langkah ini bukan sekadar soal kepemilikan, melainkan tentang bagaimana negara memastikan aset strategis dikelola secara profesional dan berkelanjutan tanpa membebani fiskal," ujar seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia yang enggan disebutkan namanya.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa transisi kepemilikan tidak mengganggu layanan Whoosh yang telah melayani lebih dari 3,5 juta penumpang sejak beroperasi Oktober 2023. Dengan rata-rata 18.000 penumpang per hari, kereta cepat ini telah menjadi tulang punggung mobilitas koridor Jakarta-Bandung. Namun, tantangan besar masih ada pada struktur biaya perawatan yang mencapai 12 persen dari pendapatan operasional. Melalui kombinasi kebijakan perpajakan yang tepat dan pengawasan langsung, diharapkan rasio biaya operasional terhadap pendapatan dapat turun dari 78 persen menjadi 70 persen dalam dua tahun mendatang, sehingga memperkuat ketahanan finansial BUMN secara keseluruhan.