Kemenkeu Bagi Tugas Tiga Wakil untuk Jaga Stabilitas Fiskal 2025

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per awal 2025, struktur kepemimpinan di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara kini ditopang tiga Wakil Menteri Keuangan yang memiliki pembagian tugas berbeda namun saling melengkapi. Ketiganya adalah Juda Agung, Luky Alfirman, dan Nurkholisoh Ibnu Aman. Pembagian peran ini menjadi penting mengingat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang menargetkan pendapatan negara sekitar Rp3.005,1 triliun dan belanja negara Rp3.621,3 triliun, sehingga defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp616,2 triliun atau setara 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pembagian Peran di Tengah Tekanan Fiskal

Di satu sisi, pembagian tugas ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan di sektor-sektor kunci. Juda Agung, yang sebelumnya berkarier di Bank Indonesia, diarahkan menangani isu makroprudensial dan koordinasi dengan otoritas moneter. Luky Alfirman, mantan Dirjen Perimbangan Keuangan, fokus pada kebijakan fiskal dan hubungan pusat-daerah. Sementara Nurkholisoh Ibnu Aman, yang memiliki latar belakang pengawasan keuangan, mengemban tugas di bidang kepatuhan dan tata kelola.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa fragmentasi tugas dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan, terutama saat menghadapi sentimen pasar global yang fluktuatif. Ketua Badan Anggaran DPR, misalnya, sempat menyoroti perlunya kejelasan garis komando agar tidak terjadi duplikasi program. Pertanyaannya, apakah pembagian ini mampu memperkuat fundamental fiskal atau justru memperlambat respons terhadap gejolak eksternal?

Kinerja Makro dan Indeks Kepercayaan

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tercatat 5,03 persen year-on-year, sedikit melambat dibandingkan 2023 yang sebesar 5,05 persen. Inflasi tahunan per Desember 2024 berada di level 1,57 persen, jauh di bawah proyeksi Bank Indonesia. Rasio utang terhadap PDB terjaga di kisaran 39 persen, masih di bawah batas aman 60 persen.

Namun, capital outflow menjadi catatan. Sepanjang kuartal IV 2024, investor asing mencatatkan jual bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sekitar Rp12,4 triliun. Likuiditas perbankan pun relatif ketat dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) mencapai 84,7 persen. Ini menuntut koordinasi erat antara Kemenkeu, Bank Indonesia, dan OJK.

"Sinergi antarwakil menteri menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas kebijakan fiskal di mata investor global," ujar seorang ekonom senior di Jakarta, yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Pro dan Kontra Efisiensi Struktural

Pro: Dengan tiga wakil menteri, beban Menteri Keuangan berkurang signifikan. Setiap deputi dapat mendalami portofolio spesifik, mulai dari pembiayaan kreatif, pajak, hingga belanja negara. Ini berpotensi mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan valuasi instrumen utang Indonesia.

Kontra: Penambahan lapisan birokrasi dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis, terutama saat krisis. Beberapa pihak menilai jumlah wakil menteri yang ideal cukup dua, seperti era sebelumnya. Mereka khawatir koordinasi justru menjadi lebih rumit dan memicu ego sektoral.

Terlepas dari perdebatan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 5,1-5,3 persen. Dengan pembagian tugas yang jelas, pemerintah berharap tren positif ini berlanjut. Portofolio kebijakan yang terstruktur diharapkan mampu menjaga indeks kepercayaan konsumen dan dunia usaha tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Pada akhirnya, ujian sesungguhnya adalah kemampuan ketiganya menerjemahkan pembagian tugas menjadi kinerja fiskal yang konkret.