Irjen Pol. Dwi Irianto: Profil dan Kinerja Kapolda Sulawesi Tenggara

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Dwi Irianto merupakan perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penegakan hukum dan memiliki pengalaman panjang di bidang reserse kriminal.

Sebelum menjabat sebagai Kapolda Sultra, Irjen Dwi Irianto meniti karier di berbagai posisi strategis, termasuk di lingkungan Badan Reserse Kriminal Polri. Pengalamannya dalam menangani kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisir menjadi bekal berharga dalam memimpin Polda Sulawesi Tenggara. Ia resmi dilantik sebagai Kapolda Sultra pada penghujung tahun 2024, menggantikan pejabat sebelumnya.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Irjen Dwi Irianto di kepolisian terbilang cemerlang dengan berbagai penugasan penting. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain:

• Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan
• Kapolres Metro Jakarta Barat
• Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri
• Dirreskrimum Polda Metro Jaya
• Kapolrestabes Semarang
• Karobinopsnal Bareskrim Polri
• Wakapolda Kalimantan Timur
• Kapolda Sulawesi Tenggara

Kenaikan pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal menandai pengakuan atas dedikasi dan kinerjanya selama bertugas. Ia juga dikenal aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan kepolisian, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk di bidang penanganan kejahatan siber dan pencucian uang.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama memimpin Polda Sulawesi Tenggara, Irjen Dwi Irianto menerapkan beberapa program unggulan. Salah satu fokus utamanya adalah pemberantasan tambang ilegal yang marak terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara. Di bawah kepemimpinannya, Polda Sultra berhasil mengungkap sejumlah kasus pertambangan tanpa izin yang melibatkan aktor lokal dan pendanaan besar.

Selain itu, ia juga menekankan pendekatan problem solving policing dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Program kemitraan dengan tokoh adat dan pemuka agama menjadi strategi andalannya untuk meredam potensi konflik sosial. Irjen Dwi Irianto aktif mendorong transparansi pelayanan publik melalui aplikasi digital yang memudahkan masyarakat mengakses layanan kepolisian.

"Kami ingin menghadirkan polisi yang benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kepercayaan publik adalah modal utama kami," ujar Irjen Dwi Irianto dalam sebuah kesempatan.

Tantangan dan Harapan

Wilayah Sulawesi Tenggara memiliki tantangan keamanan yang cukup kompleks. Selain masalah tambang ilegal, Polda Sultra juga dihadapkan pada persoalan kejahatan konvensional, penyalahgunaan narkoba, serta potensi konflik agraria. Letak geografis yang terdiri dari daratan dan kepulauan menuntut strategi pengamanan yang adaptif.

Ke depan, Irjen Dwi Irianto diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri melalui penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Penguatan fungsi intelijen dan preemtif juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di wilayah hukum Polda Sultra.

Pro dan Kontra

• Pro: Irjen Dwi Irianto memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse kriminal dan dianggap cakap dalam menangani kasus-kasus besar. Di Polda Sultra, ia menunjukkan ketegasan dalam memberantas tambang ilegal yang sebelumnya sulit ditindak. Program pendekatan kultural dengan tokoh masyarakat mendapatkan apresiasi karena mampu menjaga stabilitas keamanan daerah. Ia juga dikenal responsif terhadap keluhan masyarakat dan aktif turun langsung ke lapangan. Keterbukaan informasi publik melalui kanal digital Polda Sultra mengalami peningkatan signifikan selama masa kepemimpinannya.
• Kontra: Meskipun sejumlah kasus besar berhasil diungkap, angka kriminalitas konvensional di Sulawesi Tenggara belum menunjukkan penurunan yang berarti. Kritik muncul terkait penanganan beberapa kasus yang dinilai lambat oleh masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Transparansi dalam penanganan kasus tambang ilegal juga sempat dipertanyakan karena ada dugaan keterlibatan oknum yang belum sepenuhnya terungkap. Beberapa elemen masyarakat sipil mendesak evaluasi terhadap kinerja Propam Polda Sultra terkait disiplin anggota di lapangan yang masih menjadi keluhan publik.