Irjen Pol. Helmy Santika: Profil dan Kinerja Kapolda Lampung

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Helmy Santika merupakan perwira tinggi Polri kelahiran 14 Juni 1971 di Jakarta. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Lampung, Helmy dikenal sebagai sosok yang meniti karier dari bawah dengan pengalaman panjang di bidang reserse. Pria berdarah Betawi ini memiliki reputasi sebagai polisi berpengalaman dalam penanganan kejahatan transnasional dan terorisme, mengingat latar belakangnya yang pernah bertugas di Densus 88 Antiteror dan Bareskrim Polri.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum dilantik menjadi Kapolda Lampung pada Oktober 2024, Irjen Helmy Santika menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Kiprahnya di dunia reserse dimulai sejak menjadi Kasat Reskrim di beberapa wilayah, kemudian menjabat sebagai Kasubdit di Densus 88, Kapolres Metro Jakarta Selatan, hingga Analis Kebijakan Utama Bareskrim. Pada Juli 2024, ia mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal bersamaan dengan mutasi ke Polda Lampung. Pengangkatannya sebagai Kapolda Lampung tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2145/X/KEP./2024.

Kinerja dan Program Unggulan

Pemberantasan Narkoba: Dalam enam bulan pertama kepemimpinannya, Polda Lampung di bawah komando Irjen Helmy Santika berhasil mengungkap 426 kasus narkoba dengan total barang bukti 87 kilogram sabu dan 23 kilogram ganja. Salah satu capaian signifikan adalah pengungkapan jaringan narkoba internasional yang menyelundupkan sabu melalui jalur laut Lampung pada Februari 2025, yang melibatkan sindikat Malaysia-Indonesia. Kasus ini menyeret 7 tersangka dan menyita aset senilai Rp12,4 miliar.

Pengamanan Pilkada Serentak 2024: Salah satu ujian terbesar di awal masa jabatannya adalah mengamankan gelaran Pilkada Serentak November 2024 di 15 kabupaten/kota se-Lampung. Helmy menerapkan strategi cooling system melalui patroli siber dan dialog tokoh masyarakat yang dinilai efektif menekan potensi konflik horizontal. Tingkat partisipasi pemilih di Lampung mencapai 76,8% dengan nihil insiden kekerasan politik yang signifikan.

Program Digitalisasi Pelayanan: Helmy mendorong implementasi layanan kepolisian berbasis digital melalui aplikasi Polwan Cerdas dan SIM Lingkar, yang memangkas waktu pelayanan administrasi dari rata-rata 3 jam menjadi 45 menit. Program ini mulai diterapkan di seluruh Polres jajaran Polda Lampung sejak Januari 2025.

Tantangan dan Harapan

Lampung menghadapi tantangan keamanan yang kompleks: sebagai pintu gerbang Sumatera, provinsi ini menjadi jalur strategis peredaran narkoba dan kejahatan lintas provinsi. Selain itu, konflik agraria antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat adat, serta maraknya begal dan pencurian kendaraan bermotor menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tertangani. Masyarakat Lampung menaruh harapan besar agar kepemimpinan Helmy Santika mampu menghadirkan keamanan yang inklusif dan pendekatan problem solving, bukan sekadar pendekatan represif.

"Kami ingin menjadikan Polda Lampung sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan terbesar kami bukan hanya menangkap pelaku kejahatan, tetapi membangun budaya hukum di tengah masyarakat yang beragam," ujar Helmy dalam wawancara eksklusif dengan Lampung Post, Maret 2026.

Pro dan Kontra

• Pro: Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menunjukkan kinerja impresif dalam pemberantasan narkoba dengan pengungkapan 426 kasus dan penyitaan aset puluhan miliar rupiah selama periode 2024-2025. Di bawah kepemimpinannya, situasi keamanan Pilkada Serentak 2024 di Lampung berlangsung kondusif tanpa konflik berarti. Program digitalisasi pelayanan publik yang ia gagas berhasil memangkas waktu pelayanan hingga 75% dan mendapat respons positif dari masyarakat. Latar belakang reserse yang kuat, termasuk pengalaman di Densus 88, menjadi modal berharga dalam penanganan kejahatan kompleks di wilayah Lampung. Pendekatan cooling system melalui patroli siber dan dialog tokoh masyarakat dinilai efektif meredam potensi konflik sosial politik.
• Kontra: Meski unggul dalam pengungkapan kasus narkoba, angka kriminalitas jalanan seperti begal dan curanmor di wilayah perkotaan Lampung belum menunjukkan penurunan signifikan. Data Ditreskrimum Polda Lampung mencatat 312 kasus curanmor sepanjang 2025, naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah LSM lingkungan juga mengkritik minimnya perhatian Polda Lampung terhadap konflik agraria yang terus berulang, khususnya di Mesuji dan Lampung Timur. Pendekatan digitalisasi pelayanan yang diterapkan belum merata menjangkau wilayah pedesaan dengan akses internet terbatas. Publik juga menyoroti belum adanya terobosan berarti dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih menjadi catatan kelam institusi kepolisian di Lampung.