Irjen Pol. Pipit Rismanto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Barat

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto adalah perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sejak 2024. Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, Pipit merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1992. Sebelum bertugas di Kalimantan Barat, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang intelijen dan reserse.

Pendidikan formalnya mencakup Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) serta berbagai pendidikan pengembangan spesialisasi di bidang keamanan. Kiprahnya di dunia intelijen dimulai sejak awal karier, menjadikannya figur yang memahami dinamika keamanan dari akar rumput hingga tingkat strategis. Penunjukannya sebagai Kapolda Kalbar tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2364/X/KEP./2024, menggantikan pendahulunya yang memasuki masa purna tugas.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jalur karier Irjen Pipit Rismanto memperlihatkan spesialisasi kuat di fungsi intelijen keamanan. Beberapa jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain Kapolres Metro Jakarta Utara pada 2014, di mana ia menangani dinamika keamanan ibu kota. Pengalamannya di intelijen semakin matang saat dipercaya sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pamintel Baintelkam Polri.

Puncak karier intelijennya adalah saat menjabat sebagai Direktur Keamanan Negara pada Deputi Bidang Intelijen Siber Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2020. Di posisi ini, ia mengkoordinasikan upaya kontra-intelijen dan pengamanan siber nasional. Pada 2023, ia diangkat sebagai Kepala Baintelkam Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, sebelum akhirnya menjalani rotasi sebagai Kapolda Kalimantan Barat pada akhir 2024. Kini ia menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kariernya juga mencakup penugasan sebagai Wakapolda Sulawesi Selatan dan Kabinda Sulawesi Tenggara di BIN, memperkaya perspektifnya tentang keamanan daerah dan pusat.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak memimpin Polda Kalbar, Irjen Pipit langsung menghadapi tantangan keamanan khas wilayah perbatasan. Salah satu gebrakan signifikan adalah pembentukan satuan tugas terpadu penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di sejumlah kabupaten. Pada awal 2025, Polda Kalbar bersama TNI dan pemerintah daerah menutup ratusan titik PETI di Ketapang, Landak, dan Bengkayang. Pendekatan yang digunakan tidak semata represif, melainkan dikombinasikan dengan upaya restoratif, termasuk mengarahkan para penambang tradisional ke program ekonomi alternatif.

"Kita tidak bisa menyelesaikan PETI hanya dengan penegakan hukum. Harus ada solusi ekonomi agar masyarakat tidak kembali lagi ke lubang tambang," tegasnya dalam sebuah rapat koordinasi lintas instansi.

Di bidang pemberantasan narkotika, Polda Kalbar sepanjang 2025 mencatat peningkatan pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba, terutama sabu-sabu dan ekstasi yang masuk melalui jalur perbatasan darat dengan Malaysia. Irjen Pipit memperkuat kerja sama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) melalui patroli terkoordinasi di sepanjang perbatasan Entikong, Aruk, dan Badau. Ia juga menginisiasi program "Kampung Tangguh Bersinar" di desa-desa rawan narkoba di Kalbar bagian utara.

Program unggulan lain adalah "Sobat Masyarakat", sebuah platform partisipasi publik yang memungkinkan warga melaporkan gangguan keamanan langsung ke ruang kendali Kapolda. Program ini terintegrasi dengan Bhabinkamtibmas di 2.039 desa dan kelurahan se-Kalimantan Barat. Selain itu, Irjen Pipit gencar mempromosikan kebijakan restorative justice untuk kasus-kasus ringan, melanjutkan instruksi Kapolri, dengan menekankan pentingnya mediasi dan perdamaian berbasis kearifan lokal Dayak dan Melayu.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi prioritas. Menghadapi musim kemarau 2025, Polda Kalbar di bawah komandonya menyiagakan personel dan peralatan untuk pemadaman dini serta penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan. Strategi pencegahan melibatkan tokoh adat dan petani lokal dalam patroli terpadu desa bebas api.

Tantangan dan Harapan

Kalimantan Barat menghadapi tantangan keamanan multidimensional: kejahatan lintas batas, konflik sosial etnis minoritas yang sesekali muncul, serta tekanan ekologis dari industri ekstraktif. Kapasitas Irjen Pipit di bidang intelijen diharapkan mampu mendeteksi dini potensi gangguan keamanan, terutama menjelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2024 yang sempat memanas dan potensi ketegangan politik lanjutan pada 2026.

Harapan masyarakat Kalbar tertuju pada kemampuan Kapolda menjaga stabilitas tanpa mengorbankan pendekatan humanis. Publik juga menanti percepatan reformasi birokrasi internal Polri di tingkat Polda dan Polres, khususnya transparansi rekrutmen dan promosi personel, serta pengawasan ketat terhadap anggota yang terlibat bisnis ilegal seperti cukai dan penyelundupan barang di kawasan perbatasan.

Pro dan Kontra

• Pro: Pengalaman intelijen yang kuat dan multidimensi (Baintelkam Polri, BIN) menjadi bekal efektif menghadapi kejahatan lintas batas dan ancaman keamanan non-konvensional di Kalbar. Implementasi pendekatan restoratif pada kasus PETI dan restorative justice menunjukkan kepemimpinan yang tidak semata mengandalkan represi, melainkan solusi sosial-ekonomi berkelanjutan. Program "Sobat Masyarakat" memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pemolisian. Peningkatan kerja sama bilateral dengan PDRM berkontribusi pada pengungkapan kasus narkotika dan keamanan perbatasan.
• Kontra: Beberapa pihak mengkritik rotasi cepat Kapolda sebelumnya (sekitar dua tahun) dapat meng