Irjen Pol. Hadi Sudirman: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Utara

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Hadi Sudirman merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin dengan rekam jejak panjang di bidang reserse, khususnya penanganan kejahatan transnasional. Pria kelahiran Sulawesi Selatan ini meniti karier dari bawah, memegang berbagai posisi strategis di Mabes Polri sebelum akhirnya dipercaya memimpin Polda Kalimantan Utara pada tahun 2025. Pengalaman tugas di wilayah perbatasan dan penanganan konflik sosial turut membentuk karakter kepemimpinannya.

Karier dan Riwayat Jabatan

Perjalanan karier Irjen Hadi Sudirman dimulai sebagai Pamapta Polres di wilayah Sumatera. Perlahan ia menanjak ke jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Ia pernah menjabat Wadirkrimum Polda Metro Jaya, posisi yang mengasah insting investigasinya menangani kasus-kasus besar. Kariernya berlanjut sebagai Kapolres di dua wilayah berbeda, Analis Kebijakan Madya di Bareskrim Polri, hingga Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim. Pada 2024, ia menjabat Wakapolda Kalimantan Timur sebelum promosi menjadi Kapolda Kalimantan Utara pada awal 2025. Mutasi ini menandai kepercayaan institusi terhadap kemampuannya memimpin wilayah yang relatif baru sebagai provinsi.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak memimpin Polda Kaltara, Irjen Hadi Sudirman meluncurkan sejumlah program yang berfokus pada pengamanan perbatasan dan pemolisian masyarakat. Program unggulan "Bhabinkamtibmas Tanggap Perbatasan" digulirkan untuk memperkuat kehadiran polisi di desa-desa pelosok yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ia juga menginisiasi patroli terpadu bersama TNI dan Imigrasi guna menekan penyelundupan barang ilegal dan narkotika. Di sektor pelayanan publik, ia memperkenalkan inovasi "SIM Corner" di pusat perbelanjaan dan "e-Tilang Terintegrasi" yang memudahkan masyarakat. Di bawah komandonya, Polda Kaltara berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional dengan barang bukti sabu seberat 25 kilogram pada pertengahan 2025. Selain itu, pendekatan restorative justice ia dorong untuk penyelesaian kasus-kasus ringan di tingkat desa, mengurangi jumlah tahanan dan beban pengadilan.

Tantangan dan Harapan

Kalimantan Utara menyimpan tantangan khas yang tidak ringan. Wilayah dengan hutan lebat, garis pantai panjang, dan perbatasan darat sepanjang 1.038 kilometer menjadi celah rawan penyelundupan narkotika, kayu ilegal, dan TKI non-prosedural. Aktivitas tambang ilegal juga menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan kolaborasi lintas instansi. Masyarakat dan tokoh adat daerah berharap Irjen Hadi Sudirman mampu menghadirkan rasa aman sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah keragaman etnis dan budaya Kaltara. Tekanan juga datang dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengharuskan stabilitas keamanan kawasan Kalimantan secara menyeluruh. Kepemimpinan Irjen Hadi diharapkan menjadi fondasi kuat bagi transformasi Polda Kaltara menuju institusi kepolisian modern yang dekat dengan masyarakat. Aparaturnya kini tengah menanti implementasi janji pembangunan infrastruktur jalan menuju pos perbatasan serta penambahan personel yang hingga kini masih dirasakan kurang.

Pro dan Kontra

• Pro: Keberhasilan pengungkapan jaringan narkotika internasional dan penguatan patroli perbatasan mendapat apresiasi luas. Program "SIM Corner" dan e-Tilang dinilai memangkas birokrasi dan mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Pendekatan restorative justice yang digencarkan mencerminkan pemolisian humanis yang mengakomodasi kearifan lokal. Polda Kaltara di bawah kepemimpinannya juga dilaporkan lebih responsif menangani laporan warga melalui call center terpadu. Dukungan dari pemerintah provinsi mengalir karena sinergitas pengamanan proyek strategis nasional di perbatasan.
• Kontra: Mesin birokrasi Polda Kaltara disebut-sebut belum sepenuhnya solid. Beberapa LSM mencatat lambannya penanganan kasus pembalakan liar yang melibatkan aktor besar. Rasio jumlah polisi dibanding luas wilayah masih belum ideal, sehingga beberapa titik rawan di pedalaman kerap luput dari patroli rutin. Program restorative justice dikritik lemah jika diterapkan pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ombudsman perwakilan Kaltara pernah mencatat pengaduan tentang dugaan diskriminasi pelayanan di Satpas SIM yang memerlukan pembenahan serius. Publik juga menanti transparansi dalam proses rekrutmen anggota baru yang sering diwarnai keluhan praktik tidak objektif.