Irjen Pol. Agus Nugroho: Profil dan Kinerja Kapolda Sulawesi Tengah

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Agus Nugroho merupakan perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah sejak akhir tahun 2024. Pria kelahiran Yogyakarta, 12 Juni 1969 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1992. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang kuat di bidang reserse dan intelijen, dengan pengalaman panjang dalam penanganan kejahatan transnasional, terorisme, dan konflik sosial. Sebelum bertugas di Sulawesi Tengah, Agus Nugroho sempat menduduki sejumlah posisi strategis di Mabes Polri, termasuk sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim dan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam).

Agus Nugroho menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke Akpol. Sepanjang kariernya, ia juga mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan khusus, baik di dalam maupun luar negeri, seperti pendidikan intelijen di Australia dan pelatihan penanganan kejahatan siber di Eropa. Reputasinya sebagai perwira yang cerdas, tegas, dan religius membuatnya dipercaya memimpin Polda Sulteng yang memiliki kompleksitas keamanan cukup tinggi.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Agus Nugroho dimulai sebagai perwira pertama di Polres Sleman, DIY, dengan jabatan Kanit Reskrim. Berkat prestasinya mengungkap berbagai kasus kriminal, ia dipromosikan ke Polda DIY sebagai Kasat Reskrim. Kemampuannya dalam analisis intelijen membawanya bertugas di Densus 88 Antiteror pada periode awal pembentukan satuan tersebut, di mana ia terlibat langsung dalam operasi penindakan dan deradikalisasi jaringan teroris di Poso (2005–2009).

Jabatan penting berikutnya antara lain Kapolres Cilacap (2011), Wadirreskrimum Polda Jateng (2013), Analis Kebijakan Utama Bidang Intelijen Baintelkam Polri (2016), Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (2019–2022), dan Wakabaintelkam Polri (2022–2024). Di sela-sela jabatan tersebut, ia juga pernah ditugaskan sebagai penyidik di KPK. Penunjukannya sebagai Kapolda Sulawesi Tengah pada Desember 2024 dianggap sebagai langkah strategis Polri untuk memperkuat stabilitas keamanan di wilayah rawan konflik dan terorisme.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak memimpin Polda Sulteng, Agus Nugroho meluncurkan program “Sulteng Aman dan Harmonis” yang bertumpu pada tiga pilar: penegakan hukum tegas terhadap terorisme dan kriminalitas, pencegahan melalui pendekatan intelijen dan pembinaan masyarakat, serta penguatan kerja sama antarinstansi. Beberapa capaian signifikan yang tercatat sepanjang 2025 antara lain:

• Pengungkapan jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sisa pimpinan Ali Kalora yang masih bergerilya di pegunungan Poso-Parigi Moutong. Operasi gabungan TNI-Polri berhasil menangkap empat anggota tanpa korban jiwa dan menyita senjata api serta bahan peledak.
• Penurunan angka kejahatan jalanan dan premanisme di Kota Palu sebesar 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya, melalui peningkatan patroli dan pemasangan kamera pengawas di titik rawan.
• Pengungkapan laboratorium gelap narkoba skala besar di Kabupaten Donggala dengan barang bukti sabu seberat 15 kilogram dan ekstasi 5.000 butir, yang melibatkan jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Keberhasilan ini mengulang rekam jejaknya sebagai mantan Direktur Narkoba Bareskrim.
• Peningkatan profesionalisme anggota melalui program “Polisi Tanggap Bencana” yang melatih personel Brimob dan Samapta dalam respons cepat gempa dan tsunami, mengingat Sulteng merupakan wilayah rawan bencana.

Di sisi pembinaan masyarakat, Agus Nugroho aktif menggandeng tokoh agama dan adat dalam upaya deradikalisasi dan pencegahan konflik sosial. Ia meresmikan “Kampung Bebas Narkoba” di tiga desa di Poso dan membentuk forum komunikasi pemuda lintas agama.

Tantangan dan Harapan

Meski sejumlah capaian positif diraih, Agus Nugroho menghadapi tantangan berat. Pertama, sisa jaringan teroris di Poso masih menyisakan sel-sel tidur yang sewaktu-waktu dapat bangkit. Kedua, peredaran narkoba melalui jalur laut di perbatasan Tawali-Tolitoli masih sulit dibendung karena keterbatasan personel dan alat pendeteksi. Ketiga, potensi konflik horizontal berbasis isu agama dan etnis masih ada di beberapa wilayah seperti Sigi dan Parigi Moutong.

Selain itu, morfologi geografis Sulteng yang terdiri dari pegunungan, lembah, dan pantai menyulitkan distribusi logistik dan respons cepat kepolisian ke daerah terpencil. Di tengah dinamika politik lokal menjelang Pilkada serentak 2028, netralitas Polri menjadi sorotan publik dan organisasi masyarakat sipil. Beberapa kritik disampaikan terkait dugaan lambannya penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu di Poso yang belum tuntas.