Irjen Pol. Djoko Poerwanto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Tengah

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto merupakan perwira tinggi Polri kelahiran Madiun, Jawa Timur, pada 21 Juni 1968. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 yang meniti karier dari bawah hingga mencapai pangkat bintang dua. Sejak dilantik sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah pada awal tahun 2025, sosoknya langsung menjadi perhatian publik karena langgam kepemimpinan yang tegas namun membumi. Sebelum menjabat Kapolda Kalteng, Djoko dikenal luas sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, posisi strategis yang mengasah ketajamannya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa.

Pendidikan kepolisian Djoko tidak hanya ditempuh di dalam negeri. Ia tercatat mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan Sespim Polri. Jejak penugasan di daerah konflik, seperti pengalamannya di Papua dan operasi kontra-narkotika internasional, membentuk perspektifnya dalam memimpin wilayah hukum seluas Kalimantan Tengah yang memiliki tantangan geografis unik. Postur tegap dan gaya bicaranya yang datar namun penuh penekanan menjadikan setiap arahan yang ia sampaikan terasa instruktif dan sulit diabaikan.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Djoko Poerwanto di institusi Bhayangkara melesat sejak pangkat Komisaris Besar. Ia pernah menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar (2016-2017), di mana ia sukses meredam konflik sosial dan membongkar jaringan terorisme kecil yang mencoba tumbuh di kota itu. Selepas dari Sulawesi Selatan, ia ditarik ke Mabes Polri sebagai Analis Kebijakan Madya di bidang pidana narkoba. Posisi ini menjadi batu loncatan bagi kariernya; pada 2021 ia diangkat sebagai Direktur IV/Narkotika Bareskrim Polri. Di posisi inilah namanya mulai sering muncul di pemberitaan nasional karena berhasil mengungkap sindikat narkotika jaringan Timur Tengah dan Segitiga Emas yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Jejak penegakan hukumnya yang bebas kompromi terhadap bandar besar menjadi modal utama ketika ia dimutasi menjadi Kapolda Kalimantan Tengah pada 2025, menggantikan Irjen Pol. Nanang Avianto. Rotasi tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi pimpinan Polri untuk menempatkan “spesialis kejahatan berat” di wilayah yang sedang menghadapi peningkatan aktivitas pertambangan ilegal dan kejahatan lingkungan.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama memimpin Polda Kalteng, Djoko Poerwanto merilis beberapa program unggulan yang langsung menyentuh dinamika sosial daerah. Program andalannya yang paling vokal adalah “Kalteng Bening”, sebuah operasi terpadu memerangi penyelundupan narkoba yang masuk melalui celah pelabuhan tikus di pesisir selatan Kalimantan. Operasi ini berhasil meningkatkan volume sitaan sabu hingga 40% pada triwulan pertama 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi pelayanan publik dan tantangan lingkungan, ia juga meluncurkan “Polisi Tambang”, sebuah satuan tugas khusus yang berfokus pada pengamanan wilayah pertambangan dan penghentian praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) yang merusak Daerah Aliran Sungai Kahayan. Program ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena pendekatan persuasif namun eksekutorialnya yang dianggap berhasil menurunkan eskalasi konflik antara petambang rakyat dan aparat. Blockquote berikut adalah pernyataan sikapnya terkait pendekatan humanis di lapangan:

"Penindakan adalah langkah terakhir. Tugas kami adalah menyadarkan bahwa kerusakan lingkungan ini adalah luka bagi anak cucu. Namun jika jalur dialog buntu, kami tidak akan ragu bertindak tegas sesuai hukum."

Djoko juga rajin turun ke desa-desa terpencil melalui program “Kapolda Menyapa” untuk memetakan kerawanan sosial akibat sengketa lahan perkebunan sawit skala besar. Pendekatan problem solving policing-nya cukup terlihat dari menurunnya jumlah unjuk rasa anarkis di Kabupaten Kotawaringin Timur yang sebelumnya menjadi titik panas konflik agraria.

Tantangan dan Harapan

Tantangan terbesar yang dihadapi Djoko adalah bentang alam Kalimantan Tengah yang dua kali luas Pulau Jawa, dengan infrastruktur jalan yang terbatas. Dalam beberapa kesempatan, ia mengakui bahwa respons time kepolisian di wilayah pedalaman seperti Murung Raya dan Seruyan masih menjadi pekerjaan rumah besar karena keterbatasan personel dan alat transportasi. Selain itu, budaya “pungli jalanan” yang sempat menjamur di sektor lalu lintas kota Palangka Raya menjadi kritik yang sering dilemparkan publik kepadanya, meskipun ia sudah membentuk tim saber pungli internal yang cukup agresif.

Harapan masyarakat menggantung tinggi di pundak jenderal ini. Diharapkan, di bawah kepemimpinannya yang dikenal presisi dalam analisis intelijen dari pengalamannya di narkoba, Kalimantan Tengah bisa lebih steril dari ancaman narkotika dan kejahatan lingkungan. Aparatur sipil di Pemprov Kalteng juga berharap sinergi dengan Polri dalam mengamankan proyek strategis nasional, termasuk pengembangan Food Estate, bisa berjalan lebih harmonis tanpa gesekan dengan warga lokal.

Pro dan Kontra

• Pro: Keberhasilan signifikan dalam menekan angka peredaran narkoba melalui operasi “Kalteng Bening” dan keberaniannya membongkar tambang ilegal skala besar yang sudah bertahun-tahun kebal hukum. Pendekatan humanis melalui dialog “Kapolda Menyapa” berhasil meredakan ketegangan agraria di wilayah