Kadin: Pemangkasan Kuota Nikel Ancam Ekspor 5 Juta Ton

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Juli 2025, rencana pemangkasan kuota produksi nikel menjadi 260-270 juta ton metrik memicu kekhawatiran serius dari kalangan dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi menghilangkan ekspor nikel hingga 3,5-5 juta ton per tahun, yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan devisa negara. Angka tersebut setara dengan sekitar 12-17 persen dari total volume ekspor nikel Indonesia yang mencapai 30 juta ton pada tahun 2024, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dampak Pemangkasan Kuota terhadap Kinerja Ekspor

Kadin menilai bahwa pemangkasan kuota dari level produksi aktual yang mencapai 300 juta ton menjadi 260-270 juta ton akan menciptakan gap pasokan yang signifikan. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga nikel global yang sempat tertekan di level USD 15.500 per ton pada kuartal kedua 2025, turun 8 persen year-on-year. Di sisi lain, pengurangan volume ekspor sebesar 3,5-5 juta ton berpotensi memangkas pendapatan negara hingga USD 2,1 miliar, dengan asumsi harga rata-rata nikel di pasar internasional sebesar USD 15.000 per ton.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertambangan, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa ketidakpastian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi akar permasalahan. "Tanpa kepastian RKAB, perusahaan tidak bisa merencanakan investasi jangka panjang. Padahal, industri hilirisasi nikel kita membutuhkan pasokan bijih yang stabil untuk memenuhi kapasitas smelter yang sudah dibangun," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/7/2025). Data Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 122 smelter nikel yang beroperasi dengan total kapasitas input bijih mencapai 240 juta ton per tahun.

Pro dan Kontra Kebijakan Pembatasan Produksi

Pro: Pemerintah melalui Kementerian ESDM beralasan bahwa pembatasan kuota diperlukan untuk menekan pasokan berlebih yang menyebabkan harga nikel jatuh ke level terendah dalam empat tahun terakhir. Dengan mengurangi produksi, diharapkan harga dapat kembali ke level fundamental USD 17.000-18.000 per ton, yang dinilai lebih sehat bagi keberlanjutan industri. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya konservasi sumber daya alam, mengingat cadangan nikel laterit Indonesia diperkirakan hanya bertahan 15-20 tahun dengan tingkat eksploitasi saat ini.

Kontra: Di sisi lain, para pelaku industri khawatir bahwa pemangkasan kuota justru akan mendorong capital outflow dari sektor pertambangan. Investor asing yang telah menanamkan modal sekitar USD 30 miliar di industri hilirisasi nikel sejak 2020 akan mempertimbangkan kembali ekspansi mereka jika pasokan bahan baku tidak terjamin. Selain itu, pengurangan ekspor dapat dimanfaatkan oleh kompetitor seperti Filipina dan Kaledonia Baru untuk mengisi kekosongan pasar global, yang pada akhirnya merugikan posisi tawar Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar dunia dengan pangsa pasar 55 persen.

"Kepastian RKAB adalah kunci. Kami meminta pemerintah untuk menetapkan kuota yang realistis, tidak terlalu rendah sehingga mengganggu operasional, tetapi juga tidak terlalu tinggi sehingga membanjiri pasar. Angka 280-290 juta ton mungkin lebih ideal," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey.

Proyeksi dan Rekomendasi Kadin

Kadin memperkirakan bahwa jika kebijakan pemangkasan kuota diterapkan tanpa penyesuaian, Indonesia akan kehilangan kontribusi ekspor nikel sebesar 3,5-5 juta ton pada semester kedua 2025. Hal ini akan berdampak langsung pada neraca perdagangan, yang pada Juni 2025 mencatat surplus USD 2,8 miliar, di mana nikel menyumbang sekitar 18 persen dari total nilai ekspor non-migas. Dengan penurunan volume ekspor, surplus tersebut berpotensi menyusut menjadi USD 1,9 miliar pada akhir tahun.

Untuk mengatasi ketidakpastian ini, Kadin merekomendasikan tiga langkah konkret. Pertama, pemerintah harus segera menerbitkan RKAB untuk seluruh perusahaan tambang nikel sebelum akhir Juli 2025, dengan kuota yang disesuaikan berdasarkan data riil kebutuhan smelter. Kedua, perlu ada mekanisme evaluasi kuota setiap enam bulan yang melibatkan asosiasi industri, bukan hanya keputusan sepihak dari kementerian. Ketiga, pemerintah harus memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang melakukan efisiensi produksi, seperti pengurangan royalti dari 10 persen menjadi 8 persen untuk bijih kadar rendah.

Di tengah dinamika ini, sentimen pasar terhadap saham-saham nikel di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan volatilitas. Indeks sektor pertambangan mengalami penurunan 2,3 persen dalam sepekan terakhir, dengan kapitalisasi pasar perusahaan nikel besar seperti PT Merdeka Battery Materials dan PT Trimegah Bangun Persada terkoreksi masing-masing 4,1 persen dan 3,7 persen. Analis menilai bahwa valuasi saham nikel saat ini berada pada price-to-earnings ratio (PER) 12,5 kali, sedikit di bawah rata-rata historis 14 kali, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek jangka pendek.

Keputusan pemerintah dalam menentukan kuota akhir nikel akan menjadi ujian kredibilitas kebijakan industri pertambangan nasional. Di satu sisi, menjaga harga dan kelestarian sumber daya adalah tujuan mulia. Di sisi lain, mempertahankan daya saing ekspor dan kepercayaan investor adalah kebutuhan mendesak di tengah perlambatan ekonomi global. Keseimbangan antara kedua kepentingan ini akan menentukan apakah Indonesia mampu mempertahankan posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia, yang diperkirakan tumbuh 20 persen per tahun hingga 2030.