Buruh Siaga Kawal RUU Ketenagakerjaan, Bagaimana Prospek Ekonominya?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia berada di kisaran 4,7-4,8 persen dari total angkatan kerja yang menembus lebih dari 150 juta jiwa. Di tengah fundamental pasar tenaga kerja tersebut, kalangan buruh menegaskan tetap berada dalam status siaga untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di DPR RI. Sikap ini menjadi sinyal bahwa proses legislasi anyar di sektor ketenagakerjaan akan berlangsung ketat dan berada di bawah pengawasan publik yang intens.

RUU Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemerintah dan DPR menyusun regulasi baru pengganti klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah isu krusial menjadi fokus serikat pekerja, mulai dari skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), praktik alih daya atau outsourcing, formula upah minimum, hingga besaran uang pesangon.

Kondisi Fundamental Pasar Tenaga Kerja

Dari sisi makroekonomi, pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan tren perbaikan pascapandemi. TPT yang sempat menembus 7,07 persen pada Agustus 2020 kini mengalami penurunan konsisten hingga berada di bawah 5 persen. Meski demikian, struktur ketenagakerjaan masih didominasi pekerja informal dengan rasio sekitar 59 persen dari total pekerja, angka yang dinilai banyak ekonom belum ideal untuk ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Sektor manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja formal terbesar mencatatkan kinerja beragam. Indeks Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia beberapa kali berada di zona ekspansi di atas level 50, namun sempat mengalami kontraksi pada sejumlah bulan dalam setahun terakhir. Kondisi ini membuat pembahasan RUU Ketenagakerjaan berlangsung di tengah sentimen pasar yang cukup sensitif.

Dua Sisi Revisi Regulasi Ketenagakerjaan

Di satu sisi, kalangan buruh menilai revisi regulasi merupakan momentum memperbaiki kesejahteraan pekerja. Tuntutan utama meliputi pembatasan outsourcing, kepastian formula kenaikan upah minimum yang berpihak pada daya beli, serta pengembalian skema pesangon yang lebih besar. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen secara nasional menjadi bukti bahwa tuntutan upah layak tetap relevan di tengah inflasi yang terkendali di kisaran 2-3 persen year-on-year.

Kepastian hukum ketenagakerjaan adalah prasyarat bagi iklim investasi yang sehat. Namun kepastian itu tidak boleh mengorbankan perlindungan dasar pekerja.

Di sisi lain, kalangan pengusaha dan investor mengkhawatirkan rigiditas pasar tenaga kerja. Asosiasi pengusaha berulang kali menyampaikan bahwa biaya tenaga kerja yang terlalu kaku berpotensi menekan daya saing industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan garmen, yang bersaing ketat dengan Vietnam dan Bangladesh. Jika beban produksi naik terlalu tajam, risiko relokasi pabrik dan pemutusan hubungan kerja justru berpotensi mengalami kenaikan.

Dampak terhadap Investasi dan Sentimen Pasar

Dari kacamata investasi, realisasi penanaman modal Indonesia menembus lebih dari Rp1.700 triliun pada 2024, dengan sektor padat karya menyumbang porsi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 5,0-5,2 persen, yang salah satu penopangnya adalah konsumsi rumah tangga — komponen yang sangat bergantung pada pendapatan pekerja.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan, ketidakpastian regulasi ketenagakerjaan dapat memicu kehati-hatian investor dalam menempatkan portofolio, terutama pada sektor manufaktur berorientasi ekspor. Meski Indonesia belum mengalami capital outflow besar terkait isu ini, likuiditas pasar obligasi dan valuasi saham sektor industri tetap perlu dipantau selama pembahasan RUU berlangsung.

Proyeksi dan Jalan Tengah

Menimbang dua perspektif tersebut, jalan tengah yang realistis adalah regulasi yang menjamin perlindungan pekerja sekaligus menjaga fleksibilitas dunia usaha. Status siaga buruh sejatinya dapat dibaca sebagai koreksi demokratis yang sehat, selama disertai dialog tripartit yang konstruktif antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.

Bagi pelaku pasar, fokus utama bukan pada retorika demonstrasi, melainkan pada substansi akhir RUU: formula upah, skema PKWT, dan kepastian pesangon. Ketiga variabel itulah yang akan menentukan apakah fundamental ketenagakerjaan Indonesia mengalami penguatan atau justru menambah beban struktural ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.