Jemaah Haji Autis Ibadah di Makkah, Kemenkes Kecam Candaan Disabilitas

Di tengah suhu panas Kota Makkah yang menyentuh 48 derajat Celsius, seorang jemaah haji perempuan penyandang autisme bernama Sharfina menjalani rangkaian ibadah dengan tenang bersama keluarganya. Peristiwa haru itu terjadi pada Senin, 8 Juni 2026, saat tim Media Center Haji (MCH) menyambangi mereka di pemondokan dekat Masjidil Haram. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Jakarta, isu disabilitas kembali mencuat setelah Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengecam tajam kreator konten yang menjadikan disabilitas sebagai bahan candaan. Dua peristiwa ini bagai dua sisi mata uang: perjuangan penyandang disabilitas untuk diterima dan sikap masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif.

Kisah Sharfina: Autisme Bukan Halangan Beribadah

Berdasarkan laporan MCH, Sharfina tiba di Tanah Suci bersama ayah, ibu, dan seorang pendamping medis. Ia didiagnosis gangguan spektrum autisme sejak usia 4 tahun, namun orang tuanya tak pernah menyerah untuk menjadi fasilitator dalam perjalanan spiritualnya.

"Sebelum berangkat, kami rutin melakukan terapi visual. Kami tunjukkan gambar Ka’bah, video tawaf, dan rekaman suara talbiyah setiap hari selama tiga bulan. Alhamdulillah, Sharfina sangat kooperatif saat melontar jumrah dan tawaf. Dia malah mengajak kami terus berdzikir,"

ujar sang ibu sambil menahan haru. Tim MCH mencatat bahwa Sharfina menunjukkan kemandirian luar biasa. Dengan bantuan social story dan jadwal kegiatan yang dikomunikasikan secara visual, ia mampu mengikuti seluruh rukun haji tanpa tantrum. Bahkan, pada puncak wukuf di Arafah, ia dengan tenang duduk di tenda sambil mendengarkan lantunan doa dari pengeras suara.

Hal ini sejalan dengan pesan pemerintah bahwa ibadah haji adalah hak setiap Muslim tanpa memandang kondisi fisik atau mental. Kementerian Agama melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah menyediakan layanan khusus, termasuk pendamping bagi jemaah disabilitas, alat bantu, serta pelatihan bagi petugas. Namun, kesiapan keluarga tetap menjadi faktor utama. "Kami belajar bahwa anak dengan autisme bisa sangat religius jika lingkungan mendukung. Rasa aman adalah kunci," tambah ayah Sharfina.

Kemenkes: Candaan Disabilitas Ciderai Martabat

Berselang tiga hari, di Jakarta, dr. Siti Nadia Tarmizi memberikan pernyataan tegas menanggapi maraknya konten komedi yang mengeksploitasi disabilitas. Dalam konferensi pers pada Rabu, 11 Juni 2026, ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran etika kemanusiaan dan berpotensi melanggar undang-undang.

"Hari ini kita dikejutkan oleh semakin banyak konten yang menjadikan keterbatasan fisik, intelektual, atau mental sebagai bahan guyonan. Ini sangat berbahaya karena membentuk stigma publik dan memicu perundungan. Kami sedang berkoordinasi dengan Kominfo untuk memberikan sanksi tegas, termasuk take down konten dan pemblokiran akun,"

tegasnya. Dokter spesialis penyakit dalam itu juga menyoroti dampak psikologis dari candaan semacam itu. Menurutnya, penyandang disabilitas dan keluarganya rentan mengalami depresi, isolasi sosial, bahkan keengganan mencari layanan kesehatan karena takut dicemooh.

Langkah Kemenkes tidak berhenti pada reaksi sesaat. Nadia menjelaskan bahwa pihaknya akan menggandeng influencer serta organisasi penyandang disabilitas untuk menggencarkan kampanye "Stop Ableism" di media sosial. Kampanye ini bertujuan menyadarkan masyarakat bahwa disabilitas bukanlah bahan lelucon, melainkan bagian dari keberagaman manusia yang harus dihormati. "Kami juga membuka laporan daring bagi korban cyberbullying berbasis disabilitas," tambahnya.

Dua Cerita, Satu Pelajaran Penting tentang Empati

Keterkaitan antara pengalaman Sharfina di Makkah dan kecaman Kemenkes di Jakarta sangatlah kuat. Perjalanan Sharfina membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, penyandang autisme mampu menjalankan ibadah setara dengan jemaah lainnya. Di sisi lain, praktik menertawakan disabilitas menunjukkan bahwa masih ada celah besar dalam pemahaman masyarakat tentang kesetaraan hak.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2025 menyebutkan bahwa sekitar 8,7% penduduk Indonesia hidup dengan disabilitas, namun baru separuhnya yang mengakses layanan publik tanpa diskriminasi. Psikolog klinis dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hera Lestari, yang turut dikutip oleh tim MCH, mengatakan bahwa dukungan keluarga dan komunitas sangat menentukan kualitas hidup penyandang disabilitas.

"Apa yang dilakukan keluarga Sharfina adalah contoh ideal. Mereka tidak hanya menjadi caregiver, tetapi juga enabler yang membuka pintu ibadah dan interaksi sosial. Sementara itu, konten negatif justru meruntuhkan upaya inklusi yang sudah bertahun-tahun diperjuangkan,"

ungkapnya dalam kesempatan terpisah.

Ke depan, pemerintah berencana memperkuat regulasi perlindungan penyandang disabilitas di ranah digital, sekaligus memperbanyak ruang publik yang ramah bagi mereka. Momen perjalanan haji Sharfina menjadi simbol harapan bahwa inklusivitas bukan hanya soal aturan, melainkan praktik sehari-hari yang lahir dari empati.