Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko

Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi pemimpin Belarus ke Asia Tenggara dalam lima tahun terakhir, sekaligus menegaskan ambisi Minsk untuk mendiversifikasi hubungan ekonominya di tengah tekanan sanksi Barat. Bagi Jakarta, langkah tersebut dipandang sebagai perwujudan politik luar negeri bebas aktif yang tidak membatasi diri pada satu kubu kekuatan global.

Dari Alat Berat hingga Kalium: Peta Kerja Sama Konkret

Salah satu isu utama yang mencuat dalam pertemuan tertutup itu adalah rencana pembelian alat berat tambang asal Belarus, BelAZ, untuk mendukung proyek hilirisasi mineral di Sulawesi dan Maluku. Delegasi Indonesia juga menjajaki kemungkinan pasokan kalium klorida asal Belarus, bahan baku pupuk yang sangat dibutuhkan sektor pertanian domestik. Kedua proyek ini dinilai bisa menekan defisit neraca perdagangan jasa dan barang modal dengan negara-negara Eropa Timur. Di sektor pertahanan, pembicaraan difokuskan pada alih teknologi sistem rudal pertahanan jarak menengah dan modernisasi radar pengawas pantai. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan yang menolak disebutkan namanya mengatakan bahwa kerja sama ini masih dalam tahap penjajakan dan tidak akan mengganggu kemitraan strategis dengan negara-negara pemasok utama seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Indikator	2024	Target 2027
Total perdagangan bilateral (USD juta)	120	450
Ekspor Indonesia ke Belarus (produk sawit, tekstil)	68	250
Impor dari Belarus (pupuk, alat berat)	52	200
MoU yang diinisiasi	3	10

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), “Kerja sama ini masuk akal secara komersial, tetapi risikonya terletak pada persepsi internasional bahwa Indonesia mulai memberi ruang bagi negara-negara yang dikenai sanksi. Pemerintah harus punya narasi yang jelas untuk menjaga kepercayaan investor Barat,” ujar Yose Rizal Damuri.

Proyeksi Geopolitik dan Reaksi Global

Belarus dikenal sebagai sekutu dekat Rusia, dan sosok Lukashenko masih menuai kontroversi akibat dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta pemilu yang dipersoalkan banyak negara Barat. Kedatangan Lukashenko ke Jakarta spontan memicu pernyataan dari kuasa usaha Amerika Serikat yang mengingatkan agar semua negara anggota G20 mematuhi semangat sanksi multilateral. Uni Eropa juga mengeluarkan pernyataan tidak langsung yang mendorong mitra dagangnya untuk memilih rekan kerja sama yang sejalan dengan hukum internasional. Namun, Duta Besar Belarus di Jakarta, Raman Ramanouski, membantah kekhawatiran itu. Ia menekankan bahwa negaranya tidak meminta Indonesia untuk melanggar kewajiban internasional mana pun. Kerja sama yang dibahas murni bersifat ekonomi, dan Indonesia berhak menentukan arah diplomasinya sendiri. Dari dalam negeri, sejumlah anggota Komisi I DPR menyambut baik diversifikasi sumber alat pertahanan, namun mendesak transparansi dalam skema pembiayaan. Sebab, pembelian alat militer dari negara yang minim rekam jejak interoperabilitas dengan sistem NATO bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola secara cermat.

Pro dan Kontra Kemitraan Strategis Indonesia-Belarus

Pro: Diversifikasi mitra dagang dan pertahanan mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal. Harga alat berat dan pupuk dari Belarus lebih kompetitif dibandingkan pemasok Eropa Barat. Akses ke teknologi militer yang mungkin tidak diberikan oleh negara-negara anggota NATO. Kunjungan ini meneguhkan prinsip bebas aktif Indonesia tanpa tekanan eksternal.

Kontra: Risiko sanksi sekunder dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dapat mengganggu akses pasar ekspor Indonesia yang lebih besar. Lukashenko memiliki catatan buruk terkait demokrasi dan HAM; kemitraan ini bisa mencoreng citra Indonesia di forum multilateral. Transfer teknologi dari industri Belarus yang masih tertutup dan tidak transparan berpotensi menimbulkan masalah kompatibilitas dengan sistem logistik dan militer yang sudah ada. Dukungan domestik belum bulat, dan oposisi menuntut pengawasan lebih ketat terhadap kesepakatan yang dianggap berisiko tinggi.